KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

SP Nomor :S. 576/II/PIK-1/2005
Dalam rangka mengembangkan kebijakan yang mendukung kemitraan dalam pengelolaan taman nasional di Indonesia, Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan bekerjasama dengan beberapa lembaga pendukung dan penggiat di kawasan taman nasional yaitu Program Kehutanan Multipihak (MFP), Birdlife Indonesia, LATIN, dan WWF Internasional mengambil inisiatif menggelar saresehan nasional dengan tema “Membangun Kemitraan Pengelolaan Taman Nasional”.

Saresehan yang diselenggarakan akhir Agustus 2005 di Bogor, bertujuan untuk mendorong penetapan prinsip dan mekanisme pengembangan model pendekatan kemitraan pengelolaan taman nasional di Indonesia, serta mendukung pengembangan model taman nasional dan penyempurnaan perundangan di bidang pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

Dalam saresehan ini dilakukan identifikasi atas inisiatif kemitraan pengelolaan taman nasional dan kawasan konservasi lain yang telah sukses dikembangkan atau masih dikembangkan. Demikian pula pada taman nasional dan kawasan konservasi lain yang baru dalam tahap gagasan serta konsep, namun inovatif, kreatif serta berorientasi pada penyelesaian masalah.

Dirjen PHKA, Koes Saparjadi ketika membuka saresehan mengatakan bahwa saresehan ini bisa menjadi kunci pembuka pengelolaan taman nasional berbasis manajemen kolaborasi. �Kolaborasi sangat baik, namun belum semua pihak paham tentang kolaborasi yang baik�, ujarnya. Oleh karenanya melalui saresehan ini diharapkan muncul skema-skema pengelolaan taman nasional yang melibatkan semua pihak dengan kontribusi yang sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Dirjen PHKA juga menyatakan bahwa penetapan beberapa kawasan baru sebagai taman nasional dimaksudkan untuk memberikan payung hukum dan melindungi kawasan alam yang penting tersebut dari kehancuran. Taman nasional adalah benteng terakhir lingkungan, dengan demikian jika tidak segera dilindungi dengan payung hukum maka berbagai aktivitas yang cenderung merusak dan mengancam kelestarian lingkungan tidak bisa dicegah. Apalagi sekarang banyak permintaan ijin investasi perkebunan langsung kepada pemerintah daerah.

Di sisi lain, papar Koes Saparjadi, pengelolaan taman nasional kurang maksimal karena SDM Departemen Kehutanan untuk taman nasional banyak terfokus pada dua masalah saja, yaitu pengamanan kawasan dari kegiatan pembalakan liar dan penjagaan kebakaran hutan. Padahal, masih banyak tugas lain yang tidak kalah penting dan harus dilakukan untuk pengembangan taman nasional. Karenanya dukungan dan kerjasama dengan para pihak sangat dibutuhkan untuk secara bersama menjalin kemitraan dalam pengelolaan taman nasional di Indonesia.

Penyelenggaraan saresehan ini mendapat dukungan pendanaan diantaranya dari MFP, yang merupakan program kerjasama antara Departemen Kehutanan dan DFID (Department for International Development) dari pemerintah Inggris. Menurut Sutaryo, Co-Director MFP, besarnya antusiasme para pihak untuk ikut terlibat dalam saresehan ini menunjukkan bahwa banyak pihak ternyata peduli terhadap keberadaan taman nasional, dan Departemen Kehutanan khususnya Ditjen PHKA sesungguhnya telah berhasil menggalang jaringan kemitraan dengan banyak pihak dalam pengelolaan taman nasional di Indonesia. Menurutnya yang terpenting adalah bagaimana kita bersama berkomitmen mengawali hasil saresehan nasional tersebut.

Jakarta, 16 September 2005

Kepala Pusat Informasi Kehutanan