KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

YOGYAKARTA, GIB – .Ir.Arief Yuwono MA, Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup mengatakan bahwa pada tahun 2009 Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan sasaran strategis yang akan diupayakan kementerian untuk bisa dicapai pada tahun ini.Hal ini disampaikannya pada acara Rapat Koordinasi Regional Pengelolaan Lingkungan Hidup se Jawa yang berlangsung di Hotel INA Garuda 18 /2 minggu lalu.Dikatakannya bahwa persoalan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang sangat penting karena dengan lingkungan yang baik akan memberikandampak positif bagi setiap umat manusia dan secara otomatis menjadikan suatu bangsa mampu meningkatkan kesejahteraannya.Oleh karena itu maka dari tahun ke tahun, KLH senantiasa meningkatkan perannya dalam meningkatkan kualitas lingkungan dengan menetapkan sasaran yang focus dan terukur.Berkaitan dengan itu pada tahun 2009 KLH telah menetapkan sasaran strategis yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pelaku pembangunan bangsa ini karena persoalan lingkungan bukan hanya domainnya KLH tetapi juga tersebar diberbagai departeman, lembaga non departemen, non government organization maupun masyarakat secara keseluruhan.

Menurutnya, ada 5 sasaran yang menjadi focus 2009 yakni :

- Menurunnya beban pencemaran

- Menurunnya laju kerusakan

- Terintegrasinya pelestarian fungsi lingkungan dalam penataan ruang

- Meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan dan

- Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

Ke lima sasaran tersebut tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab KLH karena secara sektoral, berbahai pihak ikut serta terlibat secara intens mengelola lingkungan untuk kepentingan masyarakat.KLH sebagai kementerian negara yang menggeluti masalah lingkungan lebih fokus pada menetapkan kebijakan yang diarahkan sebagai landasan atau pedoman pelaku dalam mengelola lingkungan.Selama ini pengelolaan pembangunan masih sering bertabrakan satu dengan yang lain, berbagai contoh konkrit dapat kita lihat dilapangan.Disatu sisi ada ekploitasi tapi dsisi lain memberikan dampak yang tidak kecil.Oleh karena itu diperlukan pemahaman dan itegralisasi pelaksanaan pembangunan agar paling tidak dampak negatifnya akan dapat diminimalisir dan dampak positif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengarahannya pada Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Badan, Biro , Kantor, Dinas lingkungan hidup se Jawa termasuk berbagai LSM dan Kalangan perguruan tinggi, digariskan 7 arah kebijakan sebagai rujukan dalam berbagai analisis yang akan dipakai sebagai dasar dalam menetapkan rencana kegiatan dari berbagai sektor.Arah kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai kontrol perencanaan apakah sudah sesuai dan sejalan dengan sasaran yang telah ditetapkan semula.


7 Arah kebijakan LH 2009

- Meningkatkan pengendalian pencemaran untuk mendorong pencemar memenuhi naku mutu.

- Meningkatkan konservasi Sumber Daya Alam dan pengendalian kerusakan lingkungan

- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan menguatkan akses masyarakat

- Meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pencemar dan perusak lingkungan

- Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan dan

- Meningkatkan kapasitas dan sarana teknis.

Sasaran dan kebijakan itu, secara internal merupakan rujukan utama yang kemudian diterjemahkan dalam program kegiatan KLH selama tahun 2009 yang tentunya akan langsung bersinggungan dengan sektor sektor pembangunan yang lain. Kemampuan kita untuk memahami dan sekaligus mengintergrasikan sasaran dan kebijakan itu pada sektor lain akan membantu pengendalian lingkungan menjadi lebih baik dan sekaligus menjadi pembelajaran bagi pelaku lain yang belum atau tidak dan bahkan mungkin tidak paham terhadap pentingnya kelestarian lingkungan kini maupun masa mendatang. Tidak jarang kita melihat, lahan yang produktif untuk kepentingan pertanian menjadi perumahan atau industri, kawasan yang menjadi sumber air justru berubah menjadi gundul , industri yang tidak didukung oleh pengeloaan limbah dan langsung membuangnya ke badan air, tanah maupun udara. Penegakan hukum yang masih tertatih-tatih karena belum mampu meyakinkan semua instansi penegak hukum tentang bahayanya pencemaran dan perusakan lingkungan dan banyak hal lagi yang perlu terus ditingkatkan perlu dan pentingnya lingkungan yang lestari.

Lebih lanjut Arief mengatakan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di Indonesia memang masih jauh bila dibandingkan dengan negara negara lainnya di dunia utamanya negara maju, organisasi KLH belum membumi seperti di Eropa, Ameria, Australia dan negara lainnya di Asia.Oleh karena itu maka sementara ini masih dilakukan jalan pintas dengan mendorong daerah melalui Dana Allokasi Khusus dan Dekonsentrasi dengan harapan kebijakan ini akan dapat mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan, minimal tidak semakin memburuk. L F M-GIB

Sumber:
http://www.gib.or.id/isibuletin.php?&rberita_no=743
Buletin Gerakan Indonesia Bersatu