KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Juni 2014. Kerangka Kerja 10 (sepuluh) tahun Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan di Indonesia telah dicanangkan Menteri Lingkungan Hidup pada 5 Juni 2013. Dokumen tersebut memuat peta jalan Indonesia dalam menerapkan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (Sustainable Consumption and Production/SCP) dengan 3 sasaran:
(i)    Pengarusutamaan penerapan SCP dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN 2015–2019)
(ii)    Pengembangan dan pelaksanaan “SCP Resource Pool Indonesia”, yaitu fasilitas informasi dan layanan penerapan SCP.
(iii) Pelaksanaan kegiatan SCP kepada masyarakat seperti beberapa program utama atau Quick Wins adalah Ekolabel dan Pen gadaan Barang/Jasa ramah lingkungan oleh Pemerintah, Industri Hijau (Green Industry), Ban gunan Hijau (Green Building), Pari wisata Berkelanjutan (Ecotourism) dan Pen gelolaan Sampah.

Penerapan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (SCP) ini merupakan kesepakatan global yang diadopsi pada Konferensi Rio+20 pada tahun 2012 yang lalu. Dimana penerapan SCP ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan Deklarasi Rio de Janeiro tahun 1992 dengan misi “changing unsustainable patterns of consumption and pr oduction”.

Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA menyampaikan Sambutan pada Workshop Satu Tahun Kerangka Kerja 10 Tahun konsumsi dan Produksi Berkelanjutan di Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) “Penera pan SCP dalam upaya mencapai Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, tidak dapat dilakukan oleh pihak pemerintah saja, namun sangat diperlukan kerjasama dan sinergi seluruh pemangku kepentingan yaitu dunia usaha dan masyarakat. Tujuannya adalah peningkatan kualitas hidup manusia, sehingga Pemerintah memberi layanan publik pelaksanaan praktek SCP di berbagai tempat, men yusun standar/kriteria dan men yebarkan inform asi barang/jasa dan teknologi ramah lingkungan untuk diterapkan masyarakat. Hal ini untuk mendorong berkembangnya pasar hijau dan kemudian ekonomi hijau.”

Dalam Laporannya Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas KLH, Dr. Henry Bastaman, MES, menjelaskan “Beberapa program kegiatan dari Kementerian/Lembaga antara lain Pen gadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan oleh KLH dan Lembaga Kebijakan Pen gadaan Barang/Jasa Pemerintah; Program Industri Hijau oleh Kementerian Perindustrian; Konstruksi dan Bangungan Hijau oleh Kementerian Pekerjaan Umum; Pari wisata Berkelanjutan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; serta Pen gelolaan Sampah oleh KLH.”

Lanjutnya lagi, “Selama satu tahun ini, KLH bekerjasama den gan Kementerian PPN/BAPPENAS dan Kementerian /Lembaga terkait serta wakil pemangku kepentingan telah mencapai satu ton ggak bersejarah den gan memasukkan penerapan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Nasional RPJMN 2015 – 2019 . Kerjasama den gan KADIN juga telah mencapai tahap penting melalui pen yediaan layanan inform asi dan pembinaan bagi pihak industri/bisnis melalui Pusat Produksi Bersih Nasional (PPBN) dan “Ecolabel Desk” . Selain itu, Indonesia juga aktif berkiprah memimpin berbagai kerjasama teknis lembaga internasional seperti UNEP, UNIDO, ASEAN, European Union, Jepang, Korea Selatan, Swiss dan berbagai pihak lainnya.”

Setelah penyiapan kerangka kebijakan, program dan menggalang para pemangku kepentingan, upaya Pemerintah dan para pemangku kepentingan selanjutnya adalah melakukan bentuk aksi bersama yang konkrit, mudah diikuti dan dipahami oleh masyarakat. Untuk itu, pada satu tahun berikutnya fokus sasaran aksi intervensi terpadu ditujukan pada produk yang banyak diproduksi dan konsumsi masyarakat, yaitu: Kertas, Plastik, Logam dan Pangan. Sasaran tersebut perlu mencakup daur hidup produk, yaitu: tahap perolehan bahan baku dari Sumberdaya Alam, tahap Produksi, tahap Konsumsi, sampai dengan tahap paska‐–Konsumsi. Pemantauan, pengumpulan data dan informasi, serta evaluasi diperlukan untuk melihat kemajuan pelaksanaan aksi tersebut.

Selain itu, untuk mewujudkan misi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui penerapan SCP, standar layanan kepada publik oleh pihak Pemerintah dan Swasta akan lebih ditingkatkan. Layanan tersebut mencakup penyediaan informasi dan sarana pelaksanaan aksi SCP oleh warga masyarakat di berbagai tempat kegiatan masyarakat prioritas, antara lain perkantoran, sekolah/kampus, pasar, pusat perbelanjaan, stasiun/ terminal/bandara dan sarana transportasi, tempat ibadah, hotel dan restoran, serta pusat rekreasi dan olahraga.

Untuk itu, KLH senantiasa mengajak segenap pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam pelaksanaan Kerangka Kerja 10 Tahun Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan di Indonesia. Dengan demikian, agenda perubahan besar di Indonesia dapat terwujud melalui kerjasama yang konkrit dan efektif yang akan kita pantau dan perbaiki pelaksanaannya secara berkesinambungan.

Lampiran:
Presentasi Deputi Pembina Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasistas Kementerian Lingkungan Hidup (Pdf)

Informasi lebih lanjut:
Ir. Noer Adi Wardojo, MSc,
Asisten Deputi Standarisasi dan Teknologi Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup RI,
Telp/Fax. 021 –8584638, email: klhstantek@yahoo.co.id