KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

 

PROGRAM MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE
Jakarta-Pelaksanan program “Merauke Integrated Food and Energy Estate” (MIFEE) di Papua harus dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan luas hutan produksi konservasi seluas 366.612,36 hektarelebih dulu. Untuk penggunaannya pun harus melalui izin pelepasan hutan oleh Menteri Kehutanan. “Jika terlihat ada kemajuan yang baik dengan areal tersebut maka bisa ditambah lagi seluas 139.333,30 hektare, yang merupakan areal hutan produksi yang sudah berhutan. Tapi pemantauan areal ini harus mendapat persetujuan DPR RI karena kawasan ini merupakan hutan tetap,” ujar Direktur Eksekutif Greennomics Indonesia, Elfian Effendi di Jakarta, Rabu.
Hingga kini, status ketersediaan lahan 1,6 juta hektare untuk pembangunan MIFEE belum jelas. “Pada presentasi kami di Kementerian Kehutanan, Pak Menhut (Menteri Kehutanan) mengatakan tidak tahu tentang program estate (MIFEE) tersebut. Ia juga mengatakan belum ada usulan apapun tentang perubahan peruntukan kawasan hutan untuk program tersebut,” jelas Elfian.

Selain belum menerima usulan dari Menteri Pertanian selaku penanggung jawab program MIFEE, menurut Elfian Menhut Zulkifli Hasan juga belum menerima usulan tentang perubahan peruntukan kawasan hutan baik dari Bupati Merauke atau pun Gubernur Papua.
“Karena itu Menhut berpendapat bahwa progam MIFEE ini baru sebatas wacana saja,” imbuhnya.
Dalam hal pelepasan kawasan hutan untuk program pangan dan energi pemerintah ini, menurut Elfian, Menhut akan tetap berpegang pada peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Tata Ruang, PP nomor 10 Tahun 2010 tentang Alih Fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan, serta Nomor 24 tahun 2010 tentang penggunaan Kawasan Hutan.
Bahkan untuk usulan pelepasan hutan produksi konservasi yang memang boleh dimanfaatkan saja belum ada. Terdapat areal seluas 566.773,5 hektare hutan konservasi dan lindung yang tidak berhutan di Merauke tapi areal tersebut tidak boleh digunakan untuk apapun,” ujar Elfian.
Program MIFEE yang masuk dalamn program 100 hari pemerintah diperkirakan mencapai 2,5 juta hektare, melebihi rencana 1,6 juta hektare. Merauke sendiri memiliki 4,7 juta hektare lahan yang 4,5 juta hektare diantaranya berupa hutan.
Luas kawasan hutan produksi konservasi dan hutan produksi Merauke mencapai 2,26 juta hektare, hanya 505.945,69 ha dari kawasan tersebut yang tidak terttutup hutan. Jika pemerintah memaksakan program MIFEE 1,6 juta hektare dipastikan luas hutan Merauke yang dikorbankan mencapai 1,1 juta hektare atau lebih.
Dia mengaku khawatir pemerintah memaksakan diri melaksanakan program MIFEE, membuka lahan hutan dengan mekanisme tata ruang, tidak melalui proses pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan.” Saya khawatir Menteri Kehutanan dimintai tanda tangan atas nama program MIFEE ini karena dikatakan ini untuk kepentingan nasional,” tandasnya.
“Menteri Lingkungan Hidup mendukung usulan Greenomics untuk membangun MIFEE secara bertahap. Sebagai orang Kalimantan ia melihat sendiri bagaimana dampak kebijakan yang merugikan masyarakat pada proyek sejuta hektare lahan gambut di Kalimantan Tengah,” ujar Elfian.
Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta menyatakan sepakat dengan masukan Greenomics untuk tidak melaksanakan program MIFEE dengan membuka lahan jutaan hektare secara besar-besaran.
Gusti menambahkan agar pemerintah jangan lagi mengulangi kegagalan pembangunan sawah sejuta hektare di Kalimantan Tengah, untuk itu pembangunan MIFEE harus dilakuakan secara bertahap dengan perencanaan tata ruang yang matang dan berbasis berkelanjutan.kam

Sumber :
Harian Neraca Ekonomi
Kamis, 08 April 2010
Halaman 11