KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Denpasar, 19 Maret 2012 – Kementerian Lingkungan Hidup, Pusat Pengolahan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara menyelenggarakan Rapat Koordinasi Regional (Rakoreg) 19 Maret – 20 Maret 2012, Rakorreg kali ini mengambil  tema ”Mewujudkan Sinergi Program Pusat dan Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Optimal, Kongkrit dan Strategis Melalui Pendekatan Ekoregion. Diikuti oleh 150 peserta dari pemerintah daerah, Kabupaten dan Kota Se-Bali dan Nusa Tenggara. Acara ini dibuka oleh Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup, Ibu Hermien Roosita, dihadiri pejabat MenLH Eselon I Bapak Sudaryono, Deputi MenLH Bidang Penaatan Hukum Lingkungan.

Rapat Koordinasi Regional atau disingkat Rakoreg di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, menjadi rangkaian dari berbagai Rakoreg menuju Rapat Koordinasi Nasional Bidang Lingkungan Hidup pada 3 – 5 April 2012 di Jakarta. Rakoreg ini menjadi wahana mempertemukan antara kebutuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah (Pusat) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil dari Rakoreg ini akan memperkaya aspirasi dalam Rakornas bidang Lingkungan Hidup, serta dapat memberikan warna tersendiri dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di tingkat Nasional (Musrenbangnas).

Keterpaduan program melalui proses kerja Rapat Koordinasi Regional ini yang mengutamakan penjaringan aspirasi dari Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam satu kesatuan prioritas pembangunan untuk bersama-sama menetapkan target dan kinerja tahunan seluruh institusi di bidang lingkungan hidup daerah dalam mencapai sasaran nasional yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014.

Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, memiliki karakteristik alam yang sangat unik, khas dan beragam. Wilayah ini terdiri dari 855 pulau utama dan pulau kecil, dengan jumlah 3 Provinsi dan 40 Kabupaten/Kota. Balinusra juga memiliki panjang garis pantai 8,643.40 km (delapan ribu enam ratus empat pulih tiga koma empat puluh Kilo meter), dari total 72,229.43 km (tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan koma empat puluh tiga kilo meter) panjang garis pantai wilayah Indonesia. Karakteristik alam yang demikian, ternyata menyimpan potensi besar sumber daya alam dan lingkungan. Namun demikian, regional ini juga memiliki berbagai masalah lingkungan hidup, terutama masalah-masalah pencemaran lingkungan di perkotaan,  kerusakan hutan dan pesisir laut. Provinsi Bali dengan pariwisata sebagai sumber pendapatan utama daerah, dan juga merupakan kebanggaan Indonesia di dunia internasional, sangatlah membutuhkan lingkungan yang bersih dan sehat. Sehingga persoalan pengelolaan sampah dan pesisir harus mendapatkan prioritas di wilayah Bali.

Semua masukan dan kesepakatan dalam Rakoreg ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar dalam menyelenggarakan pembangunan  berkelanjutan di Indonesia melalui penerapan ekonomi hijau (green economy). Pendekatan ekonomi hijau mensinergikan tiga nilai dasar yakni sosial, lingkungan dan ekonomi atau yang dikenal dengan ‘triple bottom line”, atau sebagian kalangan menyebutnya dengan pendekatan ”profit, people and planet”.  Konsep green economy dilaksanakan untuk mendukung pembangunan nasional yang bersifat pro poor, pro jobs, pro growth dan pro environment. Dengan green economy, pembangunan berjalan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Kementerian Lingkungan Hidup telah berkomitmen penuh untuk mendukung upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan.  Untuk itu kami menganggap penting untuk sesegera mungkin mendistribusikan lebih banyak sumber daya ke provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka mendorong percepatan pencapaian sasaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masing-masing daerah.  Upaya penurunan tingkat pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup akan jauh lebih efektif dan lebih cepat terlaksana apabila Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan kabupaten/kota) mensinergikan program dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara optimal, konkrit dan strategis.

Dalam Rakoreg ini juga disampaikan bahwa pada tanggal 23 Februari 2012 telah diundangkan Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP 27/2012). Peraturan pemerintah ini disusun sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur dua instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu instrumen kajian lingkungan hidup (dalam bentuk amdal dan UKL-UPL) serta instrumen Izin Lingkungan. PP ini pertanda bahwa implementasi UU 32/2009 akan semakin terlaksana dengan lebih baik. Walaupun baru satu PP turunan UU 32/2009 yang dapat diterbitkan, namun PP ini sangat berkekuatan (Powerful) untuk menjaga lingkungan hidup kita. PP ini meletakkan kelayakan lingkungan sebagai dasar izin lingkungan sehingga enforceable dengan sanksi yang jelas dan tegas. Hal penting lagi, PP ini semakin membuka ruang keterlibatan masyarakat dan lebih cepat prosesnya dengan kualitas yang lebih terjaga. (Yn & Tim Asdep Komunikasi Lingkungan)

———————————————————————————————————————————————————————————-

ARAHAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
Pada Rapat Koordinasi Regional
MEWUJUDKAN SINERGI PROGRAM PUSAT DAN DAERAH DALAM UPAYA Meningkatkan KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP SECARA OPTIMAL, KONKRIT DAN STRATEGIS MELALUI PENDEKATAN EKOREGION
DENPASAR
, 1920 Maret 2012

20 Maret 2012. Menteri Negara Lingkungan hidup Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA) berkenan memberikan arahan didepan para peserta Rapat Koordinasi Regional (Rakoreg) di Denpasar, Bali, Selasa 20 Maret 2012. Rapat Koordinasi Regional Bali dan Nusa Tenggara kali ini mengambil Tema ”Mewujudkan Sinergi Program Pusat dan Daerah dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Optimal, Konkrit dan Strategis Melalui Pendekatan Ekoregion”. Rapat Koordinasi Regional ini merupakan wahana untuk menjaring dan mengharmonisasikan program/kegiatan pusat dan daerah dalam rangka menetapkan Rencana Kerja KLH dalam upaya nyata untuk mengoptimalkan sinergi kerjasama pusat dan daerah pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Dalam arahannya Pak Menteri menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Kata kunci kebijakan nasional tentang pembangunan Indonesia adalah : Daya tahan (resiliensi) ekonomi, Daya saing,  Perluasan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada “Ketahanan Pangan dan Energi serta Kualitas Lingkungan Hidup yang Baik”
  2. Implikasi kebijakan pembangunan nasional adalah  Pelestarian fungsi produksi pangan, ditopang dengan  Ketersediaan air, Keberlanjutan ekosistem dan pencegahan kerusakannya, Kemampuan adaptasi terhadap cuaca dan iklim ekstrim, Perlindungan terhadap bencana alam Penyediaan sumber energi memadai, ditopang dengan Ketersediaan sumber energi terbarukan, Kemampuan memanfaatkan energi alternatif, Perubahan pola konsumsi yang hemat energi
  3. Arah pelaksanaan kegiatan sampai tahun 2014 :
    • Target Terukur : Turunnya beban pencemaran pada media air dan udara minimal 20% per tahun sampai dengan 2014 Terehabilitasinya ekosistem sekitar 500.000 hektar per tahun (dilaksanakan bersama dengan instansi kehutanan)
    • Target Terlihat : —Seluruh kabupaten/kota dapat diukur kualitas lingkungannya dalam indeks yang dipercaya masyarakat Ada badan air strategis (sungai/mata air/danau) yang bersih total. Ada ekosistem rusak yang terehabilitasi, Data kualitas air dan udara di daerah lengkap. Ada data pengawasan kegiatan potensi merusak seperti pertambangan. Ada data lahan kritis
    • Pemerintah Pusat : —Menyelesaikan semua peraturan dan NSPK strategis paling lambat tahun 2012 Menyelesaikan bottleneck konflik antar sektor yang menghambat melalui penyelenggaraan fungsi koordinasi antar sektor/kementerian yang jauh lebih optimal dari sebelumnya. Mengkoordinir penegakan hukum, Menjalankan fungsi perencanaan dan koordinasi implementasi dalam skala ekoregion
    • Pemerintah Provinsi : Secara efektif melaksanakan fungsi perencanaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Kabupaten/Kota di bawahnya. Menjalankan urusan Pemerintah Pusat yang secara bertahap akan terus dilimpahkan, terutama  pengawasan, pemantauan, pembinaan Kabupaten/Kota, koordinasi penegakan hukum, dan inventarisasi data dan informasi
    • Pemerintah Kabupaten/Kota : —Secara bertahap diefektifkan menjadi pelaksana utama pembangunan infrastruktur hijau, Melaksanakan fungsi rehabilitasi ekosistem di lapangan Melaksanakan fungsi pemulihan akibat pencemaran di lapangan. Melaksanakan fungsi pembinaan masyarakat untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan
  4. Fokus Kegiatan
    • Tahun 2012: Mengoptimalkan pelaksanaan DAK dan Dekonsentrasi LH dalam waktu efektif  7 (tujuh) bulan. Melakukan review kritis atas 5 tahun kinerja pengelolaan LH di daerah
    • Tahun 2013: Fokus Pengendalian Pencemaran pada :  Peningkatan kualitas pemantauan air dan udara, Pelaksanaan pemulihan badan air tercemar, Pengawasan pada industri/kegiatan yang menjadi sumber pencemar, Pembangunan infrastruktur pengendalian pencemaran skala komunitas
    • Fokus Pengendalian Kerusakan pada : Pelaksanaan inventarisasi data secara menyeluruh terkait sumber daya alam dan lingkungan hidup (stock-taking),   Pelaksanaan rehabilitasi ekosistem rusak,  Peningkatan jumlah upaya konservasi oleh masyarakat
    • Fokus Peningkatan Kapasitas pada : Pengembangan jaringan edukasi dengan fokus pada pengembangan gerakan  (tidak melakukan sendiri, tetapi mendorong masyarakat yang melakukan) Peningkatan kapasitas manajerial BPLHD, Peningkatan kapasitas pengawas dan pemantau. Peningkatan kapasitas pemanfaatan infrastruktur lingkungan hidup

Kementerian Lingkungan Hidup telah berkomitmen penuh untuk mendukung upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan.  Untuk itu kami menganggap penting untuk sesegera mungkin mendistribusikan lebih banyak sumber daya ke provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka mendorong percepatan pencapaian sasaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masing-masing daerah.  Upaya penurunan tingkat pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup akan jauh lebih efektif dan lebih cepat terlaksana apabila Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan kabupaten/kota) mensinergikan program dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara optimal, konkrit dan strategis.

Pada tanggal 3 – 5 April yang akan datang, akan segera dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Lingkungan Hidup di Jakarta.  Pada saat itulah semua bentuk konfirmasi usulan-usulan yang dijaring dalam Rakoreg didiskusikan dan disepakati.  Seluruh usulan akan dipertimbangkan secara adil dan transparan, namun tentunya keputusan akhir akan didasarkan pada kriteria kestrategisan usulan, keterkaitan dengan prioritas nasional, mendesak dan rumitnya permasalahan yang harus diselesaikan, serta catatan komitmen dan prestasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sebelum mengakhiri arahannya, Pak Menteri LH juga menyampaikan bahwa pada tanggal 23 Februari 2012 telah diundangkan Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP 27/2012). Peraturan pemerintah ini disusun sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur dua instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu instrumen kajian lingkungan hidup (dalam bentuk amdal dan UKL-UPL) serta instrumen Izin Lingkungan. PP ini pertanda bahwa implementasi UU 32/2009 akan semakin terlaksana dengan lebih baik. Walaupun baru satu PP turunan UU 32/2009 yang dapat diterbitkan, namun PP ini sangat berkekuatan (Powerful) untuk menjaga lingkungan hidup kita. PP ini meletakkan kelayakan lingkungan sebagai dasar izin lingkungan sehingga enforceable dengan sanksi yang jelas dan tegas. Hal penting lagi, PP ini semakin membuka ruang keterlibatan masyarakat dan lebih cepat prosesnya dengan kualitas yang lebih terjaga.

Sebagai akhir kata, MenLH mengucapkan selamat mengikuti Rakoreg, semoga dapat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang dapat berguna bagi kepentingan lingkungan hidup di regional Bali dan Nusa Tenggara.

Setelah memberikan arahan kepada para peserta Rakorreg, Bapak MenLH berkenan melakukan kunjungan ke sekolah Adiwiyata Mandiri SMA Negeri 5 Denpasar. Semoga Tuhan memberkati. (Yn. Asdep Komunikasi Lingkungan)

Informasi lebih Lanjut:
Sekretaris Menteri KLH
PPE Bali Nusra