KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, KOMPAS — Proses Perubahan Anggaran Keuangan belum mencerminkan pengarusutamaan sektor lingkungan. Hal itu disampaikan anggota Komisi VII DPR, Dhohir Farisi, di Jakarta. Rabu (28/4), menyikapi pengajuan tambahan anggaran Rp 131 miliar dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Farisi menyatakan, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menambah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

“Pengajuan tambahan anggaran Rp 131 miliar tidak memperlihatkan prioritas KLH dalam
memperkuat kapasitas kelembagaannya,” kata Farisi.

Farisi menyatakan, anggaran awal KLH dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010 hanya Rp 401 miliar. “Itu tidak sebanding dengan besarnya kewenangan dan tanggung jawab KLH sebagaimana diatur UU No 32/2009,” katanya.

Menurut dia, tambahan anggaran Rp 131 miliar diajukan sebagian besar untuk membiayai penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah yang diamanatkan UU No 32/2009. “Itu sangat administratif. Dan, tidak ada pengajuan anggaran untuk meningkatkan kapasitas penyidik KLH agar mampu menjalankan wewenang yang diberikan UU No 32/2009.”

Farisi merninta KLH lebih berani menempatkan sektor lingkungan sebagai arus utama pembangunan. “Belum terlihat visi KLH mengarusutamakan sektor lingkungan hidup,” kata Farisi.

Menteri Lingkungan Hidup Gusti M Hatta—melalui pesan layanan singkat menyampaikan, usulan tambahan anggaran Rp 131 miliar bagi KLH mendapatkan dukungan dari Komisi VII. “Akan tetapi, saya belum tahu apakah usulan itu bisa disetujui sepenuhnya, seperempatnya, atau ditolak. Usulan itu masih harus dibicarakan lagi dalam Rapat Panitia Anggaran,” kata Hatta. (ROW)

Sumber :
Kompas, Kamis, 29 April 2010, Halaman 12