KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

sumur_resapan2.jpg"Untuk menyelamatkan DKI dari ancaman banjir, akan digalakkan pembangunan sumur resapan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Ini kebijakan Nasional, karena itu semua pihak, tanpa kecuali harus membuat sumur resapan di halaman masing-masing. Pemerintah tentu mesti jadi contoh, karena itu pembangunan sumur resapan akan dimulai dari halaman Istana Presiden dan Istana Wakil presiden, Kantor-kantor kementerian, kantor gubernur, walikota, kecamatan, kelurahan, dan kantor-kantor pemerintah lainnya. "Demikian ditegaskan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup (MenLH), Rachmat Witoelar kepada pers pada media breafing di kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jumat (16/2) lampau.

Ancaman banjir, kata Rachmat Witoelar, sudah sangat serius. Itu bisa terjadi karena area resapan air semakin terbatas. Memang ini bukan solusi satu-satunya, namun dengan sumur resapan, setidaknya genangan air bisa berkurang karena sebagian bisa meresap ke dalam tanah.

Pembangunan sumur resapan, akan memberi manfaat ganda. Karena selain mengurangi ancaman banjir, juga menambah cadangan air tanah sehingga intrusi air laut kedaratan dapat dicegah karena air tanah terisi. Ini penting untuk mengatasi kemungkinan krisis  air bersih. Menurut Rahmat, Kementerian Lingkungan Hidup akan menaruh perhatian serius terhadap pembangunan sumur resapan. "Akan turun langsung, baik untuk memberikan penyuluhan mengenai hal ini, maupun untuk mengawasi pihak yang enggan membuat sumur resapan, "kata Menteri LH, rahmat witoelar.

Dihimbau masyarakat agar peduli terhadap rencana tersebut sebab ini demi kepentingan kita semua. lagi pula pembuatannya tidak sulit dan juga tidak memerlukan biaya besar. Karena itu pembuatan sumur resapan seyogyanya lahir dari inisiatif masyarakat sendiri dan diusahakan secara swadaya. "Bagi yang mampu tentu dapat menunjuk pemborong, tetapi bagi yang tidak dapat mengerjakan sendiri. Apa susuhnya, sih. Cuma gali lubang beberapa meter lalu melapisinya dengan batu. Membuat sumur resapan juga tidak membutuhkan waktu lama, "kata Rahmat.

Untuk mengalakkan pelaksanaan rencana tersebut, juga akan dilakukan kampanye besar-besaran. Misalnya, dengan pemasangan spanduk, penyebaran brosur, dan tentu sekaligus penjelasan tentang desain teknisnya. Ini perlu karena kondisi lingkungan ibukota tidak sama, sehingga desain sumur resapan pada setiap wilayah juga tidak sama.

Lantas, bagaimana kalau ada pihak swasta atau sebagian warga masyarakat menolak membuat sumur resapan ?

"Merka tentu akan malu sendiri. Karena (melalui kampanye sumur resapan), yang tidak mau berpartisipasi secara tidak langsung bisa dipermalukan. Apalagi, ini demi keselamatan bersama, keterlaluan kalau ada yang tidak mau mensukseskan rencana ini, kata Rahmat.

Pembuatan sumur resapan di wilayah DKI Jakarta sebenarnya sudah diatur dalam peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 68 Tahun 2005 tanggal 8 Juni 2005. Karena itu wajib ditaati semua pihak. Dengan adanya aturan ini, maka bila ada pihak swasta dan warga yang tidak melaksanakannya. Pemerintah dapat menempuh jalur hukum. Dengan kata lain, ia akan berhadapan sanksi hukum dan sanksi moral. KSP 04  

Sumber:
Surya Pagi Hal 3
Tanggal 20 – 26 Februari 2007