KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Bank Indonesia, 6 Maret 2005,. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Maulana Ibrahim, membuka secara resmi seminar “Aspek Lingkungan dalam pengelolaan Kredit Perbankan”, di Jakarta. Seminar ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut penandatanganan kesepakatan bersama tentang Peningkatan Peran Serta Sektor Perbankan Dalam Rangka Mendukung Pengelolaan Lingkungan Hidup antara Bank Indonesia dengan Kementerian Lingkungan Hidup, pada tanggal 8 September 2004. Pada kesempatan tersebut masing-masing pihak memiliki komitmen untuk melakukan kerjasama dalam meningkatkan peran serta sektor perbankan dalam rangka mendukung pengelolaan lingkungan hidup melalui sosialisasi, kerjasama penelitian dan peningkatan kapasistas sumber daya manusia perbankan.

Hoetomo, MPA. Deputi Bidang Kebijakan dan kelembagaan Lingkungan Hidup mengharapkan seminar ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian sektor perbankan terhadap kelestarian lingkungan Hidup, sekaligus pemahaman yang lebih mendalam mengenai resiko lingkungan dalam bisnis perbankan dan keuangan. Melaui bekal pemahaman tersebut diharapkan dalam memberikan kredit untuk pembiayaan proyek-proyek, bank juga perlu memperhatikan syarat-syarat sosial dan lingkungan hidup dari proyek yang dibiayai. Karena tekanan sosial dalam proyek yang menyangkut faktor lingkungan dapat memperburuk dunia usaha yang muaranya akan merusak kelancaran dunia usaha perbankan. Seperti yang dijelaskan Deputi Gubernur BI dalam Jumpa persnya. Selanjutnya Maulana Ibrahim menjelaskan “Meskipun Dunia Perbankan tidak mempunyai kaitan langsung dengan Pengelolaan lingkungan, namun melalui penerapan prinsip responsibility dalam aspek Good Corporate Governance (GCG), mendorong perbankan mencapai nilai tambah produknya melalui peningkatan peran sosial terhadap lingkungan”.

Dalam sambutannya Deputi Menteri Bidang Kebijakan Dan Kelembagaan Lingkungan Hidup Hoetomo, MPA mengatakan; “merupakan tuntutan global yang dapat kita identifikasi akhir-akhir ini, terdapat kecenderungan meningkatnya tuntutan publik mengenai transparansi dan akuntabilitas perusahaan baik dalam bentuk penerapan CSR (Corporate Social Responsibility) dan Non Financial Reporting antara lain menyangkut pengelolaan lingkungan sesuai dengan apa yang kami sebut Polluter Pays Principle (Azas Pencemar Membayar), akan turut merubah perilaku investasi dari perusahaan”.

“Selain itu, pengelolaan lingkungan yang berlandaskan pasar (Market Based Instrument) seperti Ekolabel, Produksi Bersih dan Sistem Manajemen Lingkungan dapat meningkatkan efisiensi produksi dan menghasilkan cost saving”.

Kesadaran pentingnya memperhatikan tanggungjawab sosial yang beroriatasi lingkungan, telah menjadi trend global serta pergaulan internasional seiring dengan maraknya kepedulian terhadap produk yang ramah lingkungan.

Dari perkembangan global tersebut, UNEP (United Nation Environment Programme) sejak tahun 1992 telah mengeluarkan UNEP Statement by Banks on Environment and Sustainable Development yang pada tahun 2002 telah disepakati oleh 197 bank dari 51 negara, termasuk 8 bank di Philippina dan bank dari Indonesia. Selain itu, beberapa lembaga keuangan dunia seperti IFC, JBIC, ADB, KfW serta beberapa bank asing yang beroperasi di Indonesia sudah mempunyai program dan aturan-aturan mengenai lingkungan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi serta peluang yang dapat digali dari pembiayaan proyek-proyek lingkungan.

Selanjutnya Hoetomo, MPA menjelaskan “KLH juga telah mengindentifikasikannya beberapa instrument lingkungan yang dapat digunakan oleh perbankan seperti PROPER (Program Peringkat Kinerja Perusahaan), AMDAL, penegakan Hukum dan Sistem Manajemen Lingkungan yang dapat dikaitkan dengan pemberian kredit untuk pembiayaan proyek-proyek karena dapat mengindentifikasi karakter dan rekam jejak dari aspek lingkungan”.

Terkait dengan hal dimaksud, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/2005 tentang penilaian Aktiva Bank Umum, yang mengatur bahwa penilaian terhadap prospek usaha sebagai unsur kualitas kredit, meliputi penilaian terhadap upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Ketentuan tersebut merupakan tidak lanjut amanat dalam penjelasan Pasal 8 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 berkaitan dengan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Disebutkan bahwa selain harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat, bank juga harus memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau beresiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Liputan Seminar.

Jadwal Seminar yang terdiri dari 2 Sesi tersebut dimulai sesi pertama dengan pembicara Emma Rachmawati Asisten Deputi LH yang berbicara mengenai Resiko lingkungan dalam bisnis perbankan dan keuangan dan implementasi PBI. Yang pada intinya implementasi dari UU No. 10 tahun 1998 yang berisi Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peran serta Lingkungan disini adalah mengimplementasikan peran serta masyarakat dalam meningkatkan peran hidup masyarakat dengan menjalankan UU No. 23 1997 yang berisi Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perikehidupan dan kesejahtraan manusia serta mahluk hidup lain.

Resiko yang akan dialami bank adalah berupa resiko kredit, resiko reputasi, resiko nilai angunan dan tanggung jawab langsung. Untuk mengurangi faktor resiko tersebut perlu perbankan menyantumkan penilaian lingkungan dalam poin resiko kredit yang akan dikeluarkan pihak bank.

Hal ini senada disampaikan oleh Bien Subiantoro/ Direktur Divisi Manajemen Resiko PT. BNI (persero) pada sesi kedua. Yang sudah lama memasukan poin Lingkungan berupa AMDAL dalam Aspek Lingkungan dalam Pengelolaan kredit perbankan (Customer Risk Rating/CRR).

Pada pembicara akhir terlihat bahwa perusahaan yang berwawasan lingkungan akan terus berkembang dan dapat perhatian perbankan baik perbankan dalam maupun luar negeri. Pembicara terakhir dalam sesi kedua ini adalah ibu Susi Puji Astuti / PT. ASI PUDJIASTUTI pengusaha yang bergerak dalam sector perikanan. (ry)

Informasi Lebih Lanjut:

Asdep Pengembangan Kapasitas
Kelembagaan Penunjang
Lingkungan Hidup
Telp : (021) 8517161