KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Hotel Aryaduta, 5 September 2006.  Aktivitas manusia ‑ misalnya pemanfaatan bahan bakar fosil, kegiatan pertanian dan peternakan, atau konversi lahan ‑  yang tidak terkendali dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) seperti karbondioksida (CO2) dan gas metan (CH4) di atmosfir. Hal ini mengakibatkan terjadinya fenomena pamanasan global yaitu meningkatnya suhu permukaan bumi secara global. Pengaruh pemanasan global adalah terjadinya perubahan pada unsur‑unsur iklim seperti naiknya suhu permukaan bumi, meningkatnya penguapan di udara, berubahnya pola curah hujan dan tekanan udara yang pada akhirnya akan mengubah pola iklim dunia, yang dikenal dengan istilah Perubahan iklim.

Bencana alam terkait kondisi iklim yang saat ini sering terjadi ‑ angin putting beliung, angin topan, gelombang laut yang tinggi, banjir bandang dan kekeringan berkepanjangan merupakan kejadian alam yang dipercayai oleh sebagian besar pakar sebagai bukti bahwa perubahan iktim telah terjadi di Indonesia.

Pada tanggal, Indonesia 1 Agustus 1994 melalui UU No. 6/1994 telah meratifikasi Konvensi. Perubahan lklim atau UNFCCC (United Nations Frame work Convention on Climate Change), yaitu sebuah kesepakatan yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfir pada taraf yang tidak membahayakan kehidupan organisme dan memungkinkan terjadinya adaptasi ekosistem, sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan dan pembangunan berkelanjutan.

Beberapa upaya telah dilakukan Indonesia untuk menanggulangi dampak perubahan iklim ini, yaitu  melalui ratifikasi Protokol Kyoto pada Bulan Juli 2004. Ratifikasi Protokol ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam penurunan emisi GRK melalui Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism, CDM). Untuk pelaksanaan CDM ini, Indonesia telah membentuk Designated National Authority (DNA) yaitu Komisi Nasional. Mekanisme Pembangunan Bersih ‑ KNMPB melalui KepmenLH No. 206/2005 yang berperan sebagai otoritas yang ditunjuk untuk memberikan persetujuan nasional bagi proyek-proyek CDM. Sejak pembentukannya, KNMPB telah memberikan persetujuan nasionalnya kepada 6 proyek CDM, 2 diantaranya dalam tahap registrasi di tingkat internasional oleh Executive Board dan sampai saat ini tercatat 8 aplikasi proyek yang masih dalam tahap evaluasi.

Kerjasama internasional sangat memegang peranan penting dalam upaya penanganan dampak perubahan iklim, baik bilateral maupun multilateral atau regional. Asia Pacific Seminar on Climate Change (APS, AP‑Net http://www.ap-net.org/ ) adalah pertemuan tahunan yang bertujuan untuk menghimpun para ahli dan/atau pejabat yang terlibat dalam issue perubahan iklim dari institusi terkait, organisasi internasional, akademisi, private sector, dan LSM di kawasan Asia Pasifik. Tujuan dari seminar ini adalah pertukaran informasi dan pengalaman dalam issue lingkungan global berkaitan dengan penanganan perubahan iklim di negara‑negara Asia Pasifik dan juga untuk memfasilitasi kemungkinan kerjasama regional di masa akan datang. Seminar ini merupakan kerjasama Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan Ministry of the Environment, Japan (MOEJ) dan Australian Greenhouse Office (AGO) melalui koordinasi dengan Overseas Environmental Cooperation Center, Japan (OECC) yang berfungsi sebagai Sekretariat.

Tema utama APS ke‑16 yang diselenggarakan di Jakarta saat ini adalah "Asia‑Pacific Regional Approach to Climate Friendly and Climate Change‑ resilient Society", yang akan difokuskan pada diskusi dari sudut pandang praktis dan implementasi di Lapangan berdasarkan kondisi spesifik masing‑masing negara di Asia Pasifik mengenai kebijakan untuk mengintegrasikan issue perubahan iklim ke dalam Rencana Pembangunan Berkelanjutan di negaranya masing-masing, perangkat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi langkah‑langkah yang akan dilakukan di masa mendatang, serta juga menjajaki kemungkinan dijalinnya kerjasama dalam issue perubahan iklim di kawasan Asia Pasifik.

APS yang dihadiri oleh perwakilan negara‑negara di Asia Pasifik mencakup beberapa agenda penting antara lain permasalahan integrasi aspek perubahan iklim dalam rencana pembangunan berkelanjutan di masing‑masing negaranya, berbagi pengalaman dalam implementasi program‑program penanganan issue perubahan iklim khususnya CDM dan upaya integrasi aspek perubahan iklim ke dalam rencana pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional,
informasi terkini mengenai CDM dan carbon market, peran co‑benefit dalam implementasi CDM, dan diskusi‑diskusi mengenai program atau kemungkinan kerjasama di kawasan Asia Pasifik.

Informasi lebih Lanjut dapat menghubungi:

Asisten Deputi Urusan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
Deputi III KLH,
Bidang Peningkatan Konservasi SDA
dan PengendaLian Kerusakan Lingkungan
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
J1. DI Panjaitan Kav. 24, Lt. 6 Kebon Nanas, Jakarta Timur
Telp.                 021 851 7164
Fax.                 021 8590 2521 
Email :              climate@menth.go.id
Website            http://climate.menth.go.id/