KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta – KKP, 10 – Juni 2014. Seminar Strategi Nasional Pengelolaan Species Asing Invasif (SAI) Dalam Rangka Kelestarian Sumberdaya Ikan dan Hutan Indonesia, merupakan tindak lanjut kegiatan serupa di tahun yang lalu, dengan penekanan kepada penyusunan/ formulasi rencana aksi penanganan dan pengendalian SAI secara komprehensif dan lintas sektoral antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Seminar dilaksanakan di  Bollroom GMB 3,  Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia,  Jalan Merdeka Timur 16 Jakarta.

Pengaruh introduksi ikan asing ke perairan umum di Indonesia memang belum pernah diteliti secara mendalam, tetapi pada banyak kasus telah menimbulkan ancaman yang serius terhadap kelestarian sumberdaya ikan asli.

Beberapa contoh penurunan populasi ikan endemik yang “kalah bersaing karena masuknya species asing adalah:

  • Penurunan populasi ikan endemik karena masuknya ikan Mujair (Oreochromis mossambicus) di Waduk Selorejo, Jawa Timur,
  • Dominasi ikan Nila (Oreochromis niloticus) yang menggeser ikan Depik (Rasbora tawarensis) yang merupakan ikan asli danau Laut Tawar, Aceh.
  • Peningkatan ikan Louhan di danau Cirata, merosotnya populasi ikan Wader dan ikan Betik di waduk Sempor, Jawa Tengah.
  • Ikan red devil yang banyak memangsa ikan Mas, Tawes dan Nila di waduk Sermo, Yogyakarta, Cirata dan Kedung Ombo,
  • Meningkatnya populasi ikan Oscar (Amphilophsus citrinellus) dan ikan Golsom (Hermichromis elongates) di Waduk Jatiluhur.
  • Terancamnya populasi ikan endemik di danau Ayamaru Papua yaitu ikan Pelangi (Melatonia ayamaruensis) oleh ikan Mas (Cyprinus carpio) yang diintroduksikan ke danau tersebut, merupakan awal dari ancaman kepunahan ikan-ikan asli yang terdapat di perairan tersebut.
  • Punahnya ikan Moncong Bebek (Adrianichthys kruytl) dan Xenopoecilus poptae yang merupakan ikan endemik danau Poso serta X surasinorum yang merupakan ikan endemik danau Lindu sebagai akibat introduksi ikan Mujair yang dilakukan pads tahun 1951.

Penurunan populasi merupakan proses awal menuju kepunahan species tertentu, yang mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati dan berakhir dengan terbentuknya komunitas ikan yang homogen, yang didominasi ikan asing.

Terancamnya beberapa jenis ikan endemik dan punahnya beberapa jenis ikan endemik Indonesia di beberapa perairan umum merupakan ancaman serius terhadap keanekaragaman dan kelestarian sumberdaya ikan Indonesia. Kenyataan ini memberi pelajaran bagi kita untuk segera mengambil langkah-langkah konkrit dan strategis agar dampak negatif dari introduksi ikan asing dapat diminimalisir.

Beberapa upaya konkrit dan strategis yang saat ini sedang dan akan ditempuh dalam rangka mencegah dan mengendalikan species invasif adalah:

  1. Perlunya segera disusun regulasi sebagai penjabaran lebih lanjut atas pengesahan konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati, dan sebagai pijakan bagi institusi teknis dalam menyusun ketentuan operasional dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Species Invasif.
  2. Perlu segera ditetapkan Species Invasif dari jenis ikan, sehingga pelaksanaan pengawasan dan pengendaliannya menjadi semakin lebih fokus dan terarah.
  3. Perlunya keterlibatan berbagai pihak secara bersama melalui koordinasi yang kuat lintas sektoral untuk membangun kebersamaan di tingkat nasional dalam rangka mencegah dan mengendalikan species invasif
  4. Peningkatan dukungan pemerintah terhadap penelitian dan pengembangan terkait dengan dampak species asing invasif, termasuk metode untuk mitigasi dampak.
  5. Perlunya segera dilakukan pengendalian terhadap species invasif yang sudah menetap secara domestik bersama instansi pemerintah lainnya (Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup) dibawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup sebagai focal point dari Convention on Biological Diversity (CBD).
  6. Perlunya dibangun sebuah system informasi yang lengkap menyangkut penyebaran dan peredaran, deteksi ancaman dan serangan, serta upaya pengendalian dan eradikasi species invasif domestik atau internasional di masing-masing kementerian teknis, yang saling bertaut (interlinked).
  7. Upaya pencegahan terhadap species yang berpotensi sebagai species invasif, harus dapat dilaksanakan di semua titik-titik pelabuhan pemasukan di seluruh Indonesia, dengan mengintegrasikan perkarantinaan dan penilaian resiko lingkungan sebelum dilakukan suatu introduksi species.
  8. Mengembangkan kerangka kerja legal berkaitan dengan species invasif di Indonesia sebagai dasar aturan analisis risiko dan sistem pengendalian species invasif, baik untuk pemasukan dan pengeluaran maupun untuk eradikasi species invasif yang sudah mapan (Established) di Indonesia.
  9. Perlunya dilakukan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap species invasif, melalui sosialisasi, edukasi maupun penegakan hukum.

Dalam upaya mencegah dan mengendalikan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berupaya mengendalikan kemungkinan masuknya ikan yang termasuk kategori jenis asing invasif tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.17/MEN/2009 tentang Larangan Pemasukan Beberapa Jenis Ran Dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

Adanya peraturan tersebut diharapkan dapat berjalan efektif untuk mencegah masuknya jenis-jenis asing invasif (hams) tersebut. Dalam kenyataannya jenis ikan asing invasif tidak hanya terdiri dari lima kelompok (Tetraodontidae, Trichomycteridae, Characidae, Esocidae, Electrophoridae) saja. Belum adanya pengaturan terhadap jenis-jenis diluar Permen tersebut diatas, kurangnya pemahaman yang benar tentang IAS, semakin membuka peluang masuknya jenis ikan asing invasif dari jenis yang lainnya.

Menyadari pentingnya hal tersebut, seminar Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pengelolaan Species Asing Invasif menjadi sangat penting dan mendesak dalam rangka merumuskan langkah-langkah strategic penanganan dan pengendalian SAI lintas sektoral, serta  menyusun langkah awal jalinan kerjasama yang terkoordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup sehingga dampak kerugian ekonomi maupun lingkungan yang diakibatkan masuknya Species Asing Invasif dapat diminimalisir.

Dalam kegiatan ini juga diadakan pameran dari setiap Kementerian, Kementerian Kehutanan, Perikanan, Pertanian dan Lingkungan Hidup. KLH sendiri menyajikan beberapa peraturan dan konvensi internasional mengenai Keanekaragaman Hayati, dan beberapa cindera mata. (Ry-Sumber Siaran Pers KKP)

Berita Terkait: Peluang & Tantangan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan

Informasi lebih lanjut:
Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim