KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA




I. PENDAHULUAN

Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia
penyelenggara seminar "Pelaksanaan Otonomi Daerah di Tengah Krisis
Ekonomi Global"
yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan
kata penutup/Closing Remarks pada acara yang penting ini. Saya katakan
penting mengingat kita membicarakan tiga isu penting yang kita hadapi sekarang
yaitu 1) pelaksanaan otonomi daerah yang telah dilaksanakan selama satu tahun,
2) Krisis ekonomi dunia dan krisis ekonomi Indonesia yang telah kita alami sejak
pertengahan tahun 1997 dan 3) Good Governance yang kita idam-idamkan
sejak lama. Saya percaya dan yakin bahwa ada keterkaitan dan saling mempengaruhi
dari ketiga isu tersebut yang memberikan dampak bagi masyarakat Indonesia. Dalam
hubungan ini, saya akan memulai kata penutup ini dengan mengutarakan pentingnya
Good Environmental Governance.

Sejarah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pelestarian
lingkungan hidup ditandai dengan terbentuknya Kantor Menteri Negara Pengawasan
Pembangunan dan lingkungan Hidup pada tahun 1978. Hingga Kementerian Lingkungan
Hidup (KLH) sekarang ini, fungsi lembaga masih seperti yang diselenggarakan
pada dewasa ini, yaitu menyusun kebijaksanaan pelestarian lingkungan dan mengkoordinasikan
pelaksanaannya.

Pada masa awal lembaga pemerintah ini, masalah lingkungan mendesak
diselesaikannya melalui pendekatan "advocacy". Sepuluh tahun
kemudian, dirasakan bahwa pendekatan tersebut sudah perlu ditingkatkan kepada
"accountability" atau pertanggungjawaban. Dalam kerangka "accountability"
ini, dibentuk lembaga Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal). Pengembangan
kelembagaan ini dilanjutkan dengan pembentukan Bapedal Regional dan mendorong
Daerah untuk membentuk Bapedal Daerah (Bapedalda), yang merupakan peningkatan
status Biro Lingkungan Hidup –yang baru melaksanakan funsi staf– di Sekretarian
Daerah Provinsi.

Meskipun kelembagaan pemerintah dalam pelestarian lingkungan
hidup sudah relatif memadai, dengan adanya KLH di tingkat Pusat dan Bapedalda
di tingkat Daerah, keberadaan lembaga-lembaga tersebut kurang efektif. Selama
23 tahun ini, isu pelestarian lingkungan hidup masih dirasakan sebagai isu pinggiran
dan belum maasuk kedalam arus utama pembangunan, meskipun pentingnya pelestarian
lingkungan hidup telah banyak menghiasi berbagai wacana. pengambilan keputusan
masih kurang memperlihatkan keberpihakannya pada pelestarian lingkungan.

Kesadaran masyarakat akan lingkungan hidup memang telah tumbuh,
tetapi masih kurang proaktif untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan
politik yang berpihak pada pelestarian lingkungan. Akibatnya, kualitas lingkungan
dan sumber daya alam memburuk dan memperlihatkan kecenderungan yang menurun.
Dukungan lingkungan global kepada Indonesia untuk memperbaiki kualitas lingkungan
hidup juga diiringi dengan kritik karena memburuknya kualitas lingkungan dan
sumber daya alam.

Memburuknya kualitas lingkungan juga disebabkan oleh lemahnya
tindakan penegakan hukum yang berlaku di bidang indonesia. krisis ekonomi yang
berlangsung sejak tahun 1997, yang kemudian berimbas kepada krisis politik,
mengakibatkan pula menurunya efektivitas pemerintah untuk menyelenggarakan kepemerintahan,
termasuk di bidang pelestarian lingkungan.

II. Kepentingan

Untuk menyingkapi kecenderungan yang terus menurun dan mengatur
arahnya kepada alur pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup**,
usaha pelestarian lingkungan hidup dilakukan melalui:
1. Perlambatan laju perusakan dan pencemaran lingkungan;
2. Pembalikan arah kecenderungan menuju perbaikan kualitas lingkungan; dan
3. Pendederan (enhancement) lingkungan yang telah pulih dari akibat
kerusakan dan pencemaran lingkunagan.

III. Permasalahan

Dilihat dari sudut pandang governance, buruk dan semakin
memburuknya lingkungan dan sumber daya alam disebabkan oleh pengambilan keputusan
politik selama ini. Keputusan politik ditetapkan menurut kekuatan politik. Masalahnya
adalah kekuatan politik pelestarian lingkungan bersumberdaya dari sebagian kecil
masyarakat, yaitu kelas menengah. Golongan masyarakat ini kekuatan politiknya
rendah karena massa yang berjumlah kecil, sehingga kurang dapat membuat keputusan
yang mendukung penuh pelestarian lingkungan.

Demokrasi yang berlangsung berdampak samping terhadap perubahan
kebebasan, termasuk kebebsan dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Di beberapa
tempat, kebebasan itu telah menyebabkan terjadinya bencana banjir dan tanah
longsor yang telah mengakibatkan kerugian jiwa dan harta. Di pihak lain, otonomi
daerah masih memperlihatkan tarik menarik antara kepentingan untuk menaikkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kepentingan pelestarian lingkungan. Sementara
itu, kekuatan politik untuk mencegah kemerosotan kualitas lingkungan tidak semakin
kuat, sehingga pelestarian lingkungan terancam.


IV. Faktor Penentu Keberhasilan (Critical Success Factor)

Oleh karena permasalahannya terletak pada kekuatan politik
yang rendah, maka faktor penentu keberhasilan pelestarian lingkungan adalah;
1. Terbentuknya kekuatan politik yang kuat dan luas;
2. Terwujudnya aspirasi pelestarian lingkungan dan sumber daya alam;
3. Mantapnya mekanisme yang efektif dalam penyaluran aspirasi tersebut di atas.

Faktor penentu keberhasilan ini berada baik di tataran Pusat
maupun Daerah.

A. Pusat

Untuk tataran pusat, tercapainya faktor penentu ini diusahakan
melalui:
1. Pembinaan kekuatan Politik lingkungan Hidup melalui aliansi strategi dengan
kekuatan politik di Indonesia;
2. Penyiapan mekanisme koordinasi yang efektif dalam penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan sektoral yang mengintegrasikan rambu-rambu pelestarian lingkungan;
3. Pembentukan sistem accountability dalam koordinasi dengan para aktor/pelaku
pembangunan.

B. Daerah

Untuk tingkat daerah, faktor penentu dicapai melalui terselengaranya
mekanisme yang efektif dalam:
1. Pemberdayaan masyarakat;
2. Peningkatan Kapasitas pemerintah daerah;
3. Peningkatan kepekaan dan pemahaman anggota DPRD.
Efektifnya mekanisme pelestarian lingkungan pada tingkat daerah/lokal serta
berkembangnya prakarsa lokal pelestarian lingkungan digerakkan oleh tiga aktor
utama, yaitu:
1. Masyarakat yang sadar lingkungan dan mempunyai keberdayaan
dalam berperanserta dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan umum serta
mendapatkan informasi yang benar dan mutakhir;
2. DPRD yang peka dan paham akan aspirasi masyarakat di bidang
pelestarian lingkungan;
3. Pemerintah daerah yang peka aspirasi dan mampu melaksanakan
"tata praja lingkungan".

V. Implikasi Liberalisasi Perdagangan.

Negara-negara di dunia pada globalisasi perdagangan AFTA (Asean
Free Trade Area) tahun 2003 dan APEC (Asia-Pasific Economy Cooperation) tahun
2010 untuk negara maju, tahun 2020 untuk negara berkembang serta WTO (World
trade Organization). Dalam kerangka menghadapi globalisasi tersebut, kita harus
mampu menyiapkan diri untuk menjadi pelaku dalam perdagangan bebas regional
dari berbagai produk, termasuk perdagangan agribisnis/argoindustri yang merupakan
keunggulan komparatif Indonesia. Selama ini sektor agribisnis/agroindustri masih
perlu digali secara optimal, supaya jangan sampai menjadi penonton bagi membanjirnya
produk-produk negara lain yang memasuki pasar domestik yang sangat besar.

Menghadapi era tersebut, daerah perlu juga mempersiapkan diri
terhadap berbagai kemungkinan, termasuk perdagangan dalam kaitannya dengan lingkungan
(trade related to environment). Perdagangan bebas yang berlangsung melalui penurunan
tarif dan penghapusan hambatan non tarif (non tariff barriers), akan berakibat
pada produk-produk luar negeri yang dapat bebas keluar masuk dan beredar ke
dalam suatu negara. Oleh karena itu, apabila daerah tidak memiliki daya saing,
maka produk-produk lokal satu demi satu akan hilang dari pasaran. Oleh karena
itu, sangat diharapkan agar daerah mampu menggali potensi dari daerahnya masing-masing
agar dapat bersaing dengan negara-negara lain.

Demikianlah kata penutup yang dapat saya sampaikan, sekali
saya ucapkan banyak terima kasih.

Assalamualaikum wr.wb

Surakarta, 9 Februari 2002

Menteri Lingkungan Hidup

Nabiel Makarim