KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Hari Kamis, tanggal 24 Mei 2007, Kementerian Negara Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Universitas Bengkulu mengadakan seminar dengan tema ‘Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Bengkulu’ yang bertempat di Universitas Bengkulu (UNIB), Kota Bengkulu. Acara ini dihadiri oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup sebagai representasi dari pemerintah pusat dan dihadiri pula oleh berbagai kalangan masyarakat Provinsi Bengkulu yaitu pemda provinsi, pemda Kota Bengkulu, Perguruan Tinggi, dunia usaha dan kelompok pemerhati lingkungan. 

Tujuan dari diselenggarakannya acara ini adalah untuk mengidentifikasi opsi bagi pembangunan Provinsi Bengkulu secara berkelanjutan, dengan tujuan khusus untuk mensosialisasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable develompment) dan MDGs.

Ruang lingkup acara meliputi paparan makalah oleh: (1) Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi dan Pembangunan Berkelanjutan (SAM TPB) sebagai wakil dari KLH, (2) perwakilan pemerintah daerah (Pemda Provinsi Bengkulu),
(3) perwakilan dunia usaha (KADIN Provinsi Bengkulu), kalangan akademisi yang diwakili oleh Ketua Jurusan Kehutanan Universitas Bengkulu, dan wakil dari organisasi non pemerintah yang disampaikan oleh WALHI Provinsi Bengkulu.  Acara dilanjutkan dengan diskusi peserta dan diakhiri dengan perumusan hasil diskusi.

Keluaran yang diharapkan diperoleh dari acara ini adalah teridentifikasikannya permasalahan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu dan opsi kebijakan pembangunan Provinsi Bengkulu.

Acara dibuka oleh Ketua Panitia Dr. Sarwit Sarwono, M. Hum (Ketua Lembaga Penelitian UNIB), dilanjutkan dengan sambutan dari Sesmen KLH yang diwakili oleh SAM TPB Ir. Dana A. Kartakusuma, M.Sc, SE.  Dalam sambutannya Ir. Dana A. Kartakusuma, M.Sc, SE menyampaikan tentang arti penting pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu.  Untuk mengatasi kemiskinan penduduk pemerintah daerah harus menetapkan prioritas pembangunan ekonomi tanpa mengesampingkan arti penting ekologi. Kondisi geografis Provinsi Bengkulu memang kurang menguntungkan, ditambah dengan keberadaan TN. Kerinci Seblat dengan luas wilayah yang mencakup 15,71% dari total wilayah provinsi seolah-olah membatasi wilayah kerja pemerintah daerah. Artinya: memang kondisi geografi yang tidak menguntungkan dapat menyebabkan (menjadi salah satu sebab) suatu daerah menjadi kurang berkembang.  Walaupun daerah tersebut memiliki hasil bumi yang potensinya besar tetapi biaya transportasi yang relatif tinggi dapat menjadi salah satu kendala untuk berkembang.  Pertanyaan yang kemudian timbul agar Provinsi Bengkulu dapat berkembang dan maju, adalah apa yang harus dilakukan oleh provinsi tersebut.    

Hal senada juga disampaikan oleh Pembantu IV Rektor UNIB Hutapia, SE, ME dalam sambutannya mewakili Rektor Universitas Bengkulu.  Secara khusus beliau menyampaikan tentang belum tersentuhnya sumberdaya plasma nutfah sebagai penghasil devisa, padahal 30% lebih wilayah Provinsi Bengkulu merupakan wilayah hutan, yang sangat kaya akan keanekaragaman plasma nutfah.  Banyak potensi Bengkulu yang belum tergali.  Lebih disayangkan lagi adalah yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini hanyalah batubara, yang penambangannya menyebabkan kerusakan lingkungan yang demikian hebat.  Dengan adanya acara ini diharapkan akan diperoleh visi ke depan yang terbaik bagi pemecahan masalah pembangunan di Provinsi Bengkulu tanpa mengorbankan pentingnya kualitas lingkungan hidup.

Pembicara-pembicara dalam acara ini adalah:

Dana A. Kartakusuma yang menyampaikan hal-hal mengenai kebijakan pembangunan berkelanjutan. Perwakilan dari Bappeda Provinsi Bengkulu menyampaikan implementasi dan hasil pelaksanaan pembangunan di Provinsi Bengkulu, disebutkan bahwa sampai saat ini Bengkulu merupakan salah satu provinsi miskin di Indonesia.  Wiryono-Ketua Jurusan Kehutanan, UNIB menyampaikan tentang kearifan membangun tanpa merusak lingkungan.  Ali Akbar-Direktur Eksekutif WALHI Bengkulu  m

enyampaikan tentang kondisi lingkungan dan konflik masyarakat di Provinsi Bengkulu, sedangkan Marwan S. Ramis-KADIN BENGKULU menyampaikan gambaran tentang peranan dunia usaha dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam diskusi yang berlangsung secara hangat, dapat ditangkap berbagai aspirasi dari masyarakat Bengkulu.  Pada dasarnya masyarakat sangat peduli tentang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan sekaligus prihatin dengan kondisi lingkungan yang saat ini sedang mengalami berbagai bencana alam.  Status Amdal pada beberapa program pembangunan dipertanyakan sehubungan dengan adanya keterlambatan sosialisasi Dokumen Amdal Provinsi Bengkulu karena terbentur keterbatasan anggaran, sedangkan pembangunan infrastruktur terus berjalan.  Direncanakan bulan Juli 2007 baru akan dilaksanakan sosialisasi Amdal.  Aspek yuridis dalam pemberian sanksi hukum bagi pelaku perusak lingkungan juga sebaiknya dipertegas. 

Ditanyakan pula bentuk kompensasi yang tepat bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan yang tidak dapat memanfaatkan hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Program pemberdayaan masyarakat, dana bergulir, akan lebih menyentuh masyarakat. Tetapi sayangnya kemampuan dan kondisi masyarakat terbatas sehingga seringkali terjadi penyelewengan dana program maupun pelaksanaan program yang tidak tuntas.  Untuk itu perlu adanya  pemilihan masyarakat penerima bantuan yang lebih selektif, pendampingan, perumusan program yang tepat, agar bantuan tersebut betul-betul dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal. Selama ini berbagai upaya pendampingan terbentur dengan kondisi masyarakat yang miskin sehingga sering terjadi penyimpangan pemanfaatan dana program.

Sumber:
Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi dan Pembangunan Berkelanjutan
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas – Jakarta 13410
Telp./Fax. 021 85904937
E-mail: sam-tpb@menlh.go.id