KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Diundangkannya undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tanggal 19 September 1997 dimaksudkan untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terjadi pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 telah dikembangkan berbagai ketentuan antara lain mengenai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, pejabat alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, pejabat pengawas, dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil serta tindak pidana korporasi. Pengembangan materi baru tersebut juga dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan di masa mendatang.

Setelah 5 tahun Undang-undang tersebut diundangkan, ternyata telah terjadi perkembangan baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Pada tingkat nasional misalnya reformasi pada tahun 1998 ditandai dengan era otonomi daerah yang mendorong perlunya menyesuaikan berbagai peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan semangat otonomi daerah. Sementara pada tingkat Internasional kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya lingkungan hidup semakin mengemuka. Dilain pihak Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 lebih mengatur brown issues dan sedikit mengatur green issues. Padahal dari segi lingkungan hidup perlu memberikan titik keseimbangan antara brown issues dan green issues.

Pada bagian lain, sejalan dengan semakin meningkatnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dirasakan perlu mengatur kelembagaan dan sekaligus perannya yang lebih memadai. Hal ini penting, karena tanpa didukung oleh kelembagaan yang effektif maka keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup akan sulit dicapai. Untuk memberikan penguatan terhadap peran kelembagaan yang effektif di bidang pengelolaan lingkungan hidup di masa mendatang, selain kewenangan yang telah ada saat ini setidaknya ada 3 (tiga) hal yang penting, yaitu menciptakan keterpaduan dalam perizinan, pengendalian dari aspek anggaran, dan kewenangan over sight atau pengawasan lapis kedua. Hal ini diperlukan untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan akibat berbagai kewenangan yang berada pada satu tangan. Memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka dianggap perlu untuk melemparkan wacana pemikiran perubahan Undang-undang ini.

Seminar ini di adakan pada hari Senin, 15 Desember 2003 bertempat di Ruang Sumbawa Hotel Indonesia Jalan MH Thamrin, Jakarta. Kegiatan Yang diadakan pada pukul 08.00 WIB di buka oleh Menteri Lingkungan Hidup. Sampai berita ini diturunkan masih berlangsung seminar tersebut. Kegiatan ini diselengarakan oleh Deputi Bidang Kebijakan dan Kelembagaan Lingkungan Hidup.

Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat dalam siaran Pers dibawah ini.