KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

“Kebijakan Ekoregion untuk memperkuat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”
Jakarta, 4 Juni 2013. Hari ini, KLH menyelenggarakan Peluncuran Peta dan Deskripsi Ekoregion serta Talkshow Penerapan Ekoregion dalam Perencanaan Pembangunan. Acara ini dibuka secara resmi oleh Menteri Lingkungan Hidup, Prof. DR. Balthasar Kambuaya, MBA. Peta yang dilucurkan pada kesempatan ini adalah Peta Ekoregion Nasional dengan skala 1:500.000. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Tahapan yang dilakukan dalam Perencanaan Perlindungan Lingkungan Hidup tersebut terdiri dari tahapan Inventarisasi Lingkungan Hidup, Penetapan Wilayah Ekoregion dan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan selanjutnya diartikan sebagai perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009, Ekoregion didefinisikan sebagai wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Ekoregion merupakan geografi ekosistem yang mempunyai pola susunan berbagai ekosistem dan proses di antara ekosistem tersebut yang terikat dalam suatu satuan geografis. Sesuai dengan definisi tersebut, maka penetapan batas ekoregion tidak berdasarkan pada batas wilayah administrasi. Pada dasarnya dalam penetapan Ekoregion Nasional Indonesia dilakukan pembagian wilayah NKRI yang ditetapkan berdasarkan karakteristik fisik yang terbentuk oleh sejarah geologi yang menyebabkan terjadinya persamaan dan perbedaan pada karakteristik biotiknya yang saling berinteraksi baik di wilayah darat maupun laut. Tahapan yang dilakukan dalam penetapan ekoregion tersebut meliputi Pemilihan Parameter Deliniator dan Deskriptor; Penyusunan Hierarki; Penamaan Ekoregion; Pemetaan dan Penyusunan Deskripsi. Parameter deliniator adalah parameter yang digunakan untuk membatasi suatu ekoregion dimana batas ekoregion dilakukan melalui proses secara spasial untuk mendapat batas ekoregion.

Kementerian Lingkungan Hidup sebagai penyandang amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 menetapkan ekoregion bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan didukung oleh instansi pemerintah terkait, pakar dari perguruan tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Pembahasan ekoregion Indonesia oleh berbagai sektor terkait dan para pakar telah menyepakati bahwa ekoregion Indonesia terdiri dari Ekoregion Sumatera, Ekoregion Kalimantan, Ekoregion Sulawesi, Ekoregion Papua, Ekoregion Maluku dan Ekoregion Bali Nusa Tenggara yang merupakan kesatuan wilayah daratan dan lautan yang mengelilinginya. Selain karakteristik ekoregion pada 5 (lima) pulau besar dan 2 (dua) kepulauan, untuk yang di laut telah teridentifikasi adanya 18 karakteristik.

Pemetaan Ekoregion ini merupakan salah satu pendukung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) yang dicanangkan Badan Informasi Geospasial (BIG). Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup mengatakan, ”Konsep wilayah ekoregion tampaknya bisa menjadi jawaban dan jembatan yang mengkaitkan antara perencanaan pembangunan, penataan ruang, dan pertimbangan lingkungan hidup”.

Dengan menggunakan pendekatan ekoregion, dimungkinkan untuk mengintegrasikan berbagai ekosistem yang kini cenderung dikelola secara terpisah, termasuk menyatukan dan mengintegrasikan antara perencanaan berbasis darat dan laut. Kehidupan masyarakat senantiasa berkait erat dengan tatanan alami suatu ekoregion, maka kehidupan ekonomi masyarakat perlu didasarkan pada batasanbatasan daya dukung alam yang ada di wilayahnya. Pendekatan ekoregion akan memberi ruang bagi tumbuhnya hukum lokal yang sesuai dengan karakteristik daerah, menyediakan proses-proses komunikasi di dalam masyarakat (lokal) untuk mendorong terselesaikannya masalah open access sumber daya alam melalui kepastian hak atas sumber daya alam.

Keunikan dan daya dukung lingkungan dalam suatu ekoregion perlu digunakan sebagai dasar perencanaan PPLH dan pembangunan wilayah, yang mungkin memiliki keragaman etnis. Oleh karena itu kewenangan tertentu dalam suatu batas administrasi harus menyesuaikan dengan batasan-batasan dalam perencanaan wilayah yang telah ditetapkan dalam suatu ekoregion. Penetapan Ekoregion ditujukan untuk dapat dimanfaatkan sebagai :
1. Unit analisis dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
2. Dasar dalam memberikan arah untuk penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) bahkan untuk perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan karakter wilayah.
3. Memperkuat kerjasama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengandung persoalan pemanfaatan, pencadangan Sumber Daya Alam maupun permasalahan Lingkungan Hidup yang sifatnya lintas batas administrasi.
4. Acuan untuk pengendalian dan pelestarian jasa ekosistem/lingkungan yang mempertimbangkan keterkaitan antar ekosistem yang satu dengan ekosistem yang lain dalam suatu ekoregion, sehingga dapat dicapai produktivitas optimal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Tindak lanjut Pemetaan Ekoregion dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
1. Menyusun pedoman pemetaan ekoregion per provinsi (Skala 1:250.000);
2. Menyusun Kebutuhan Data Geospasial Untuk Pengelolaan Ekoregion;
3. Pendetilan peta ekoregion per provinsi;
4. Pemanfaatan peta ekoregion untuk basis perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup per ekoregion.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:
Drs. Imam Hendargo Abu Ismoyo, MA,
Deputi MENLH Bidang Tata Lingkungan.
Telp/Fax : 021-8580111
email: humaslh@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/hari.lingkungan