Seminar/Talkshow PLI2013: Tantangan Implementasi KLHS

Jakarta, 31 Mei 2013 – Hari ini Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan Talkshow“Tantangan Implementasi KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)” sebagai salah saturangkaian Pekan Lingkungan Indonesia 2013 di Jakarta Convention Center. Acara ini dibukaoleh Menteri Lingkungan Hidup dengan menghadirkan narasumber Dr. Sony Keraf, AchmadSantosa (UKP4), Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan, Prof. Asep Warlan (pakar hukum),dan Deputi I MenLH [...]

31 May 2013 08:06 WIB

Jakarta, 31 Mei 2013 – Hari ini Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan Talkshow“Tantangan Implementasi KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)” sebagai salah saturangkaian Pekan Lingkungan Indonesia 2013 di Jakarta Convention Center. Acara ini dibukaoleh Menteri Lingkungan Hidup dengan menghadirkan narasumber Dr. Sony Keraf, AchmadSantosa (UKP4), Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan, Prof. Asep Warlan (pakar hukum),dan Deputi I MenLH Bidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup.

Lingkungan Hidup di Indonesia saat ini masih menunjukkan penurunan kondisi sepertiterjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan, penurunan ketersediaan dibandingkankebutuhan sumber daya alam, maupun bencana lingkungan. Upaya-upaya pengelolaanlingkungan pada tataran kegiatan atau proyek melalui berbagai instrumen belum dapatmenyelesaikan persoalan lingkungan hidup secara optimal, karena berbagai persoalanlingkungan hidup berada pada tataran kebijakan, rencana dan/atau program. Oleh karena itu,persoalan lingkungan hidup tidak dapat diselesaikan dalam skala kegiatan saja, harusdiselesaikan juga pada skala kebijakan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya terobosan yang berupa rangkaiananalisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif, untuk memastikan bahwa prinsipprinsippembangunan berkelanjutan sudah diintegrasikan dalam kebijakan, rencana dan/atau program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawabpembuat kebijakan, rencana dan/atau program, sebagai bagian dari akuntabilitas pembuatKebijakan, rencana dan/atau program (KRP) kepada publik. Untuk itu dibutuhkan political willpembuat KRP untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasukmemperhatikan kepentingan lingkungan hidup, dalam penyusunan kebijakan, rencanadan/atau program.

Dalam Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup diamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajibmelaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi:

a. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunanjangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional,provinsi dan kabupaten/kota; dan

b. Kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dan/atauprogram yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

KLHS memuat kajian antara lain kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupuntuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerjalayanan/jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dankapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan/atau tingkat ketahanan dan potensikeanekaragaman hayati (Pasal 16 UU 32/2009) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme (Pasal15 ayat 3 UU 32/2009):

a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkunganhidup wilayah;

b. Peumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program; dan

c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atauprogram yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengamanatkan untuk ditetapkannya peraturanpemerintah (RPP) mengenai kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Untuk panduanpelaksanaan KLHS sebelum RPP KLHS ditetapkan, telah diterbitkan beberapa peraturan yaitu:

  • Permen LH Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS (Permen LH inibelum mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2009);
  • Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup Nomor660/5113/SJ dan 04/MENLH/12/2010 tentang Pelaksanaan KLHS dalam RTRW dan RPJMDProvinsi dan Kabupaten/Kota (sudah tidak berlaku); dan
  • Permen LH Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan HidupStrategis (Permen ini sekaligus menggantikan PermenLH Nomor 27 Tahun 2009 dan SEBMenLH dan Mendagri Nomor 660/5113/SJ dan 04/MENLH/12/2010).

Sementara itu beberapa kementerian lain juga mengembangkan peraturan pelaksanaan KLHSyang lebih teknis sesuai dengan bidang masing-masing, yaitu:

  • Permendagri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalamPenyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
  • Rapermen PU tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana TataRuang Wilayah;
  • Panduan KLHS terkait Tata Ruang Kelautan dan Perencanaan terkait Kelautan danPerikanan (masih dalam pembahasan).

Dengan belum diterbitkannya peraturan pemerintah (PP) mengenai KLHS, perkembanganimplementasi KLHS menghadapi banyak kendala. Peraturan Pemerintah tentang KLHS jugadiperlukan untuk menjadi payung hukum bagi berbagai peraturan pelaksanaan KLHS yanglebih teknis dan spesifik, yang dikembangkan oleh KLH dan kementerian/lembaga terkait. Olehkarena itu Kementerian Lingkungan Hidup mengupayakan untuk segera menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah mengenai KLHS dan untuk ditetapkannya PP KLHS.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:

Drs. Imam Hendargo Abu Ismoyo,
MA, Deputi I MENLH Bidang Tata Lingkungan,
KementerianLingkungan Hidup,
Tlp/Fax: 021-8580111,
8517148 ext 227,
Email: humaslh@gmail.com
https://www.facebook.com/hari.lingkungan

Kerjasama

  • Luar Negeri
  • Dalam Negeri
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
Sex izle Film izle Hd Film izle Seo Danışmanı