KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup: Upaya Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum lingkungan.
Bogor, 4 September 2013 – Hari ini Kementerian Lingkungan Hidup bersama Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup pada 4 – 14 September 2013 di Diklat Mahkamah Agung RI, Megamendung, Ciawi, Bogor. Dalam Sambutan Pembukaannya, Deputi V Bidang Penaatan Lingkungan KLH, Drs. Sudariyono menyatakan “Dalam meningkatkan efektifitas penegakan hukum lingkungan di pengadilan, maka perlu dilaksanakan Penguatan Kapasitas Hakim, sebagai penegak hukum di hilir khususnya dalam penanganan perkara – perkara lingkungan. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup bersama Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.” Pelatihan yang diikuti oleh 3 (tiga) angkatan dengan jumlah peserta sekitar 130 orang tersebut memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penanganan perkara pidana, perdata dan tata usaha negara di bidang  lingkungan hidup melalui pemberian teori, diskusi dan studi kasus/bedah kasus. Para Hakim yang lulus pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup ini akan diberikan sertifikat kelulusan pelatihan dan penetapan sebagai Hakim Lingkungan Hidup dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.

Pelatihan ini merupakan tindaklanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman pada 18 Juni 2009 antara Ketua Tim Pembaharuan Mahkamah Agung RI dan Deputi V MenLH Bidang Penaatan Hukum Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup tentang Penguatan Kapasitas Hakim Lingkungan dengan lingkup dan materi kerjasama meliputi:

  • Pembentukan Kelompok Kerja Hukum Lingkungan;
  • Penyusunan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Untuk Para Hakim; dan
  • Pelaksana pelatihan bagi hakim bersertifikat lingkungan hidup.

Dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman tersebut, telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Program Sertifikasi Hakim Lingkungan yang telah menghasilkan:

  1. Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup dan Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 36/KMA/SK/II/2013;
  2. Penyusunan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan sebagai tonggak pembangunan sistem sertifikasi hakim lingkungan dalam menangani perkara pidana, perdata dan tata usaha negara di bidang lingkungan hidup;
  3. Penyusunan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 178/KMA/SK/XI/2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi Dalam Sistem Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup; dan
  4. Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan.

Untuk mempersiapkan pelaksanaan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI telah menyelenggarakan Pelatihan bagi Pengajar (Training of Trainers/TOT) Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Tahap I pada 12 s/d 15 Desember 2011. Pelaksanaan Training of Trainers – TOT bertujuan untuk menghasilkan pengajar-pengajar yang profesional, memiliki kapasitas untuk mengajarkan materi tentang kebijakan Hukum Lingkungan, Teknis Pembuktian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, Metode mengajar, Penegakan Hukum Administrasi, Pidana dan Perdata Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada 5 September 2011 telah ditandatangani Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 134/KMA/SK/ IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tersebut antara lain diatur hal-hal tentang (i) kewenangan hakim bersertifikat lingkungan hidup; (ii) tahapan seleksi; (iii) pengangkatan dan penempatan; (iv) pengawasan dan evaluasi; (v) insentif dan disinsentif; dan (vi) pendanaan.

Selain penguatan kapasitas hakim, Kementerian Lingkungan Hidup juga telah melakukan upaya:

  1. Penguatan kapasitas penegak hukum di yaitu dengan penandatanganan Nota Kesepahaman  antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Jaksa Agung dan Kapolri, tentang Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu pada tahun 2004. Nota Kesepahaman tersebut telah diperbaharui  dan ditandatangani pada tanggal 26 Juli 2011;
  2. Penguatan kapasitas Penyidik Polisi dan PPNS lingkungan Hidup;
  3. Penguatan kapasitas organisasi lingkungan hidup, instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan tokoh masyarakat dalam menggunakan hak gugat perdata mereka ke pengadilan.
  4. Mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendayagunakan PPNS dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD); dan
  5. Merencanakan mengembangkan Jaksa bersertifikat lingkungan hidup bekerja sama dengan Kejaksaan Agung RI.

Informasi lebih lanjut:

Drs. Sudariyono,
Deputi V MENLH Bidang Penaatan Lingkungan,
Tlp/Fax (021) 85904936,
email: humaslh@gmail.com / www.menlh.go.id