KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA


9th CONFERENCE OF THE PARTIES (COP) TO VIENNA CONVENTION FOR THE PROTECTION OF OZONE LAYER
DAN 23rdMEETING OF THE PARTIES (MOP) TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER

Jakarta, 14 Nopember 2011 – Isu penipisan lapisan ozon telah menjadi masalah global sejak dikemukakannya hasil penelitian para ahli terkait adanya penggunaan bahan kimia yang dapat merusak ozon di lapisan Stratosfer. Kerjasama global untuk perlindungan lapisan ozon dimulai dengan negosiasi yang menghasilkan Konvensi Wina tentang upaya melindungi lapisan ozon yang lahir pada tahun 1985 dan diikuti dengan Protokol Montreal pada tahun 1987 mengenai langkah-langkah penghapusan bahan-bahan yang dapat merusak lapisan ozon. Protokol Montreal merupakan salah satu perjanjian internasional dibidang lingkungan yang paling berhasil pelaksanaannya yang dapat memberikan contoh bagaimana kerjasama antara negara maju dan negara berkembang, serta antara pemerintah dan industri untuk melindungi lingkungan. Selain sudah diratifikasi oleh seluruh negara, implementasi Protokol Montreal telah menunjukkan penghapusan dan penurunan produksi dan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) yang terukur sesuai jadwal yang disepakati.

Pertemuan negara-negara Pihak Konvensi Wina dan Protokol Montreal dilaksanakan secara terjadwal 3 tahun sekali dalam Conference of the Parties (COP) dan Meeting of the Parties (MOP) untuk pelaksanaan Protokol  Montreal yang diselenggarakan setiap tahun. Indonesia mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Joint 9th Conference of the Parties (COP) to Vienna Convention for the Protection of Ozone Layer dan 23rd Meeting of the Parties (MOP) to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, yang akan dilaksanakan pada tanggal 21-25 Nopember 2011 di Nusa Dua Convention Center, Bali. Sidang COP/MOP direncanakan dihadiri sekitar 800 orang yang mewakili 196 negara Pihak, organisasi internasional dan pihak terkait lainnya.

Selain pertemuan tersebut, sidang Executive Committee ke-65 juga tengah diselenggarakan di Bali dari tanggal 13-17 Nopember 2011, yang merupakan pertemuan rutin dibawah mekanisme Multilateral Fund yang menyediakan bantuan teknis dan pendanaan kepada negara berkembang agar dapat memenuhi komitmen penaatan terhadap Protokol Montreal. Masih dalam kerangka Protokol Montreal, 47th Meeting of the Implementation Committee under the Non-Compliance Procedure juga akan dilaksanakan pada tanggal 18-19 Nopember 2011, di Bali

Topik utama yang akan dibahas pada pertemuan COP-9 dan MOP ke-23 antara lain mengenai Replenishment of the Multilateral Fund; Quarantine and Pre-shipment uses of Methyl Bromide; Sustained mitigation of ODS emissions from feedstock and process agent uses; Environmental sound disposal of ozone-depleting substances; Treatment of ozone-depleting substances used to service ships; Proposed amendments to the Montreal Protocol (diajukanolehKanada, Mexico, USA & Federated States of Micronesia); danPhase-out of HFC-23 by-product emissions.

Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan instansi pemerintah terkait serta para ahli dibidangnya telah membentuk kelompok kerja untuk membahas kertas posisi Delegasi RI terhadap topik bahasan sidang COP/MOP. Salah satu topik bahasan yang hangat didiskusikan adalah adanya usulan amandemen Protokol Montreal yang diusulkan oleh Canada, Mexico, USA serta usulan oleh Federated States of Micronesia. Secara garis besar, usulan amandemen tersebut terkait pengaturan penurunan konsumsi HFC dimanapenggunaan HFC meningkat karena digunakan sebagai pengganti BPO jenis CFC dan HCFC. HFC tidak merusak lapisan ozon tetapi memiliki nilai potensi pemanasan global yang cukup tinggi. HFC merupakan gas rumah kaca dalam daftar Protokol Kyoto tetapi tidak diatur upaya produksi dan konsumsi seperti pada Protokol Montreal. Hal ini yang diharapkan dapat diakomodir pada Protokol Montreal.

Indonesia memandang masih perlu untuk menggunakan beberapa jenis HFC yang digunakan di AC kendaraan, peralatan pendingin domestik dan industri foam dengan mempertimbangkan sisi teknis, ekonomi dan keselamatan kerja. “Indonesia mendukung upaya untuk pemilihan alternative BPO yang rendah potensi pemanasan global (Global Warming Potential) sehingga selain melindungi lapisan ozon juga mengendalikan perubahan sistem iklim. Oleh karena itu, Indonesia pada sidang COP-9/MOP-23 akan mengusulkan “Deklarasi Bali”yang diharapkan dapat menjembatani implementasi Konvensi Wina/Protokol Montreal dan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim/Kyoto Protokol tanpa merubah tujuan utama dari perjanjian internasional tersebut”, kata Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof. DR. Balthasar Kambuaya, MBA.

Komitmen baru Protokol Montreal yang diadopsipada tahun 2007adalah mempercepat penghapusan hydrochlorofluorocarbons (HCFC), dimana HCFC memiliki nilai potensi merusak ozon dan potensi pemanasan global. HCFC yang paling umum digunakan memiliki hampir 2.000 kali lebih kuat dibandingkan karbon dioksida (CO2) dalam meningkatkan pemanasan global. Melalui percepatan penghapusan HCFC, negara Pihak Protokol Montreal akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk melindungi sistem iklim global.

Indonesia telah menyusun HCFC Phase Out Management Plan (HPMP) untuk mencapai target freeze pada tahun 2013 dan 10% reduksi HCFC pada tahun 2015, yang diharapkan juga dapat mendukung target Indonesia secara sukarela untuk menurunkan emisi CO2 sebesar 26% dari business as usual yang akan dicapai pada tahun 2020. HPMP Indonesia disusunataskerjasamayangeratantarapemerintah, industri serta mitra internasional, dantelahdisetujuipadapertemuanExecutive Committe ke-64bulanJuli 2011. Sebagaitindaklanjutpersetujuan HPMP Indonesia, transfer teknologisertaintervensikebijakandanregulasi HCFC menjaditugasyang akan dilakukandalamwaktudekat.

Pemilihanteknologiyangtepatuntukmenggantikan HCFC yangbukanhanyamenghapuskan BPO tetapijugamempertimbangkandampakpemanasan global danpeningkatanefisiensienergi.

Peran dan dukungan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia menjadi modal dasar agar terselenggaranya seluruh sidang dengan baik dan tujuan akhir untuk melindungi kesehatan dan lingkungan dapat tercapai.

Informasi lebih lanjut hubungi: