KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

 
SIARAN PERS: JAKARTA —   Menteri Negara Lingkungan Hidup Prof. Ir. Rachmat Witoelar mengingatkan, birokrasi pengelolaan lingkungan hidup di pusat dan daerah tidak boleh menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Peringatan ini disampaikan dalam pengarahannya kepada para Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah atau Kepala Dinas Lingkungan Hidup dari empat provinsi dan puluhan kabupaten/kota yang menghadiri acara Sosialisasi dan Asistensi Teknis Penerapan Peraturan Pengelolaan Limbah Badan Berbahaya dan Beracun (B3) di Jakarta, Selasa 6 Oktober 2009.

Mengawali pengarahannya, Rachmat Witoelar menggambarkan, ketika banyak negara maju pada tahun 2009 ini mengalami pertumbuhan negatif atau minus akibat krisis ekonomi global, Indonesia mencatatkan tingkat pertumbuhan 4,5%. Ini menunjukkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia dan strategi penanggulangan krisis ekonomi yang cukup baik dan kuat.


Indonesia di masa mendatang, kata Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH), akan menjadi magnet kuat bagi investor global. Indonesia akan menuju negara industri maju. Tetapi ada hal-hal mendasar yang perlu diperhatikan. Pertama, birokrasi pemerintahan di pusat dan daerah, khususnya birokrasi pengelolaan lingkungan hidup tidak boleh menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Dan kedua, Baku Mutu Lingkungan (BML), standar lingkungan, ataupun hal-hal lainnya menyangkut substansi lingkungan menjadi faktor yang tak boleh ditawar-tawar dalam proses pembangunan.

Secara regulasi, Indonesia sudah sangat siap menghadapi tantangan tersebut karena sudah memiliki UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sangat maju, di samping telah memiliki UU Pengelolaan Sampah yang progresif.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan profesionalitas aparatur pemerintah di pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dan untuk mencapai profesionalitas itu diperlukan proses peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dicapai adalah sustainable development, pembangunan berkelanjutan. "Kita tidak menginginkan pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan rakyat dan lingkungan jadi sakit dan rusak, juga tidak menginginkan rakyat menjadi sakit dan miskin karena tidak ada pertumbuhan ekonomi,"ujar Meneg LH.

Khusus mengenai limbah B3, Rachmat Witoelar menekankan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup mendorong pengelolaan limbah B3 yang bisa memberi nilai ekonomi melalui pendekatan 3R (re-use, re-cycle dan re-covert’). Kebijakan pemerintah untuk mendelegasikan sebagian kewenangan pengelolaan limbah B3 kepada daerah harus dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan pengelolaan limbah B3 di daerah.

Pembagian Urusan Pengelolaan Limbah B3
Deputi IV Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Imam Hendargo Abu Ismoyo, dalam sambutannya menegaskan, penyelenggaraan sosialisasi dan asistensi teknis penerapan peraturan pengelolaan limbah B3 menitikberatkan sosialisasi Peraturan Menteri LH Nomor 30 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasaan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah. Ini diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sosialisasi dan asitensi teknis penerapan peraturan tentang limbah B3 dilaksanakan sebagai upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengantar kewenangan Lingkungan pengelolaan limbah B3 yang selama ini terkonsentrasi di Pemerintah Pusat, kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sosialisasi dan asistensi teknis yang berlangsung dua hari  di Jakarta diikuti aparat dari provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Kalimantan Barat, aparat dari 56 kabupaten/kota di empat provinsi tersebut, 60 pengelola pelabuhan dan administrator pelabuhan serta empat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi.

Kegiatan sosialisasi dan asistensi teknis yang sama untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Sumatera akan diselenggarakan di Batam, 8-10 Oktober 2009. Menurut Imam Hendargo, kegiatan sosialisasi dan asistensi teknis ini ditargetkan sudah terlaksana bagi seluruh provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia sebelum November 2009. ***