KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Jakarta, 21 Desember 2004 —- Pada tanggal 6 – 17 Desember 2004, diselenggarakan sidang ke-10 Para Pihak (COP-10) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Buenos Aires, Argentina. Sebagai negara pihak, Indonesia telah menghadiri sidang tersebut dan Menteri Negara Lingkungan Hidup telah hadir pada segmen setingkat menteri yang berlangsung pada tanggal 15 – 17 Desember 2004.

Sidang ini merupakan sidang COP terakhir sebelum berlakunya Protokol Kyoto yang diratifikasi 129 negara pada tanggal 16 Februari 2005, dan secara khusus diselenggarakan untuk mempersiapkan semua langkah lanjutan sebelum pelaksanaan.

Dalam kaitannya dengan hasil COP-10 ini, Menteri Negara Lingkungan Hidup menyampaikan keprihatinannya terhadap upaya-upaya beberapa negara maju yang dapat "melemahkan" konsensus global untuk merealisasikan target pengurangan emisi sesuai dengan yang ditentukan melalui Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Protokol Kyoto. Negara-negara maju senantiasa berusaha untuk mengalihkan fokus dari konsensus global untuk merealisasikan Protokol Kyoto selama periode komitmen pertama sampai tahun 2012 dengan upaya untuk memulai pembahasan pasca 2012.

Sesuai dengan Protokol Kyoto, negara maju dan berkembang memiliki kewajiban yang berbeda dan negara maju wajib menunjukkan "demonstrable progress" (kemajuan yang nyata/berarti) dalam komitmen untuk membantu Negara berkembang dalam bidang alih teknologi, penyediaan sumber dana, serta melaksanakan mekanisme-mekanisme pengurangan emisi yang telah disepakati, seperti mekanisme pembangunan bersih (clean development mechanism/CDM). Menteri Negara Lingkungan Hidup menegaskan kembali bahwa pelaksanaan komitmen negara berkembang harus diimbangi dengan kemajuan konkrit dan terukur dari implementasi komitmen negara maju.

Menteri juga telah menyampaikan beberapa hal penting pada Segmen Tingkat Menteri yang berkaitan dengan isu-isu mengenai keberhasilan dan tantangan ke depan setelah 10 tahun berlakunya Konvensi Perubahan Iklim, serta isu-isu yang berkaitan dengan langkah konkrit usaha adaptasi dan pembangunan berkelanjutan. Menteri mendorong agar sidang ini mampu menegaskan kembali pentingnya semua negara berpartisipasi aktif untuk mendorong implementasi Konvensi Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto. Bagi Indonesia, kehadiran Menteri telah menegaskan kembali komitmen pemerintah Indonesia untuk tetap berperan aktif dalam pembahasan global perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan, mengamankan kepentingan pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia, melaksanakan program adaptasi dalam penelitian dan pengembangan, alih teknologi, pemanfaatan pengetahuan dan teknologi tradisional, serta ketersediaan bantuan yang memadai dari negara maju sebagaimana telah ditegaskan dalam komitmennya.

Menteri juga menegaskan bahwa Indonesia dan negara berkembang lainnya memerlukan "adaptation measures" yang konkrit dan efektif. Hal ini penting dalam peningkatan kapasitas untuk mengintegrasikan isu adaptasi dalam pembangunan berkelanjutan ke dalam program pembangunan nasional. Implementasi langkah-langkah adaptasi harus juga senantiasa dilakukan dengan mempertimbangkan kajian terhadap skenario global, regional, dan lokal serta pemanfaatan teknologi tradisional yang dikembangkan di masing-masing negara.

Di sela-sela pertemuan, Menteri Negara LH juga melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara sahabat guna meningkatkan kerjasama dalam konteks perlindungan lingkungan secara umum maupun dalam konteks perubahan iklim secara khusus. Pertemuan-pertemuan tersebut membuahkan kesepakatan untuk melakukan pembahasan lebih rinci lanjutan dalam bentuk memorandum kerjasama. Pertemuan bilateral Menteri adalah dengan Menteri-menteri negara Australia, Austria, Argentina, Afrika Selatan, Arab Saudi, Belanda, Brazil, Inggris, Uni Eropa, serta Sekretaris Eksekutif UNFCCC.