KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA


No. 12 / 56 / PSHM / Humas. Gubernur BI (Bank Indonesia), Darmin Nasution dan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta menandatangani Kesepakatan Bersama mengenai Koordinasi Peningkatan Peran Perbankan dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada 17 Desember 2010 di Jakarta. Kesepakatan yang akan berlaku selama 3 tahun, dilatarbelakangi oleh meningkatnya kesadaran dunia untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan pada berbagai industri, termasuk industri perbankan. Ruang lingkup koordinasi meliputi antara lain penyiapan perangkat hukum, penyediaan informasi, penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi, serta penelitian bersama.

“prinsip sustainable development memastikan bahwa pembangunan harus seimbang antara perekonomian, kehidupan sosial, serta pelestarian lingkungan hidup (profit, people, planet). Kesepakatan mengenai Green Banking ini sejalan dengan keputusan strategis pertemuan internasional Perubahan Iklim di Cancun, Meksiko minggu lalu tentang pembentukan “green climate fund”. Dalam konteks ini lembaga keuangan perbankan menjadi salah satu pilar penting dalam mainstream pembangunan berkelanjutan”, demikian sambutan Gusti Muhammad Hatta.

Pemerintah melalui Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakomodasi instrumen ekonomi lingkungan agar menjadi pertimbangan dalam konteks ekonomi. Saat ini sedang disiapkan Rancangan Peraturan Pemerintahnya. “Salah satu instrumen tersebut berkaitan dengan Sistem Lembaga Keuangan yang ramah lingkungan”, sambung Hatta.

Sementara itu Darmin Nasution dalam sambutannya mengatakan bahwa Praktek Green Banking ini merupakan bentuk kontribusi aktif perbankan pada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. “Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga sudah melakukan langkah strategis ke depan terkait isu lingkungan hidup. Kebijakan Green Banking yang segera akan diluncurkan sebagai Peraturan Bank Indonesia akan memastikan bank sebagai lembaga pembiayaan mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan juga kemampuan dalam mengelola risiko kredit yang berdampak pada lingkungan hidup”, tambah Darmin.

Jakarta, 17 Desember 2010

Kementerian Lingkungan Hidup
Kepala Biro Hukum dan Humas
Inar Ichsana Ishak, SH, LLM

Bank Indonesia
Biro Hubungan Masyarakat
Difi A. Johansyah