KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MEMBANGUN Komunikasi Lingkungan menyambut era Keterbukaan Informasi Publik

Jakarta, 31 Maret 2010, Menteri Negara Lingkungan Hidup hari ini membuka Workshop Keterbukaan Infomasi Publik dan Strategi Komunikasi Lingkungan untuk para pejabat KLH yang dihadiri juga oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Workshop ini  bertujuan untuk membangun komitmen antar unit di KLH dalam membangun mekanisme dan menyempurnakan strategi komunikasi lingkungan yang lebih efektif sekaligus membangun pemahaman terhadap urgensi Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan penerapannya di Kementerian Lingkungan Hidup.




UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) akan segera berlaku pada tanggal 1 Mei 2010. UU KIP ini akan mendorong terjadinya reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien serta sesuai dengan aturan hukum dan kebijakan pemerintah.
Undang-Undang ini berasaskan pada keterbukaan dan akses informasi yang dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan serta dengan cara sederhana. Hal yang perlu menjadi catatan adalah adanya sanksi pidana yang diberlakukan bagi badan publik dan juga bagi publik.

Tujuan utama UU ini sangat selaras dengan tujuan komunikasi lingkungan, yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Permasalahan lingkungan hidup mempengaruhi kehidupan orang banyak, namun begitu seluruh komponen bangsa juga turut menyumbang permasalahan lingkungan dengan skala yang berbeda. Kesadaran hingga berubahnya perilaku masyarakat dapat terus ditingkatkan melalui keterbukaan informasi dan komunikasi yang efektif berkelanjutan