KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Hotel Manhattan, 3 Desember 2009. Pengetahuan lokal mengenai kearifan terhadap pengelolaan lingkungan hidup banyak dimiliki oleh masyarakat adat dan keberadaan masyarakat adat telah diakomodir dalam berbagai konvensi internasional dan peraturan perundangan. Namun begitu,  sampai saat ini masih banyak perbedaan persepsi yang mengarah pada friksi mengenai tata batas hak ulayat, identitas masyarakat adat, hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam. Hal itu menunjukkan bahwa landasan hukum untuk permasalahan mengenai masyarakat adat masih diperlukan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (UUPPLH) memberikan peluang bagi pengakuan identitas masyarakat adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hal itu termuat dalam pasal 63 UUPPLH yang khusus mengamanatkan penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai tata cara pengakuan masyarakat adat, kearifan lokal dan hak masyarakat adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Untuk pelaksanaannya maka  terlebih dahulu perlu diperjelas 5 (lima) hal pokok, yaitu; 1. Identitas masyarakat hukum adat dan identifikasi kearifan lokal dan hak masyarakat adat dalam PPLH; 2. Metode identifikasi dan verifikasi keberadaan masyarakat hukum adat kearifan lokal dan hak masyarakat adat dalam PPLH; 3. Bentuk dan prosedur pengakuan hukum keberadaan masyarakat hukum adat kearifan lokal dan hak masyarakat adat dalam PPLH; 4. Kelembagaan pengakuan keberadaan dan penghormatan kearifan lokal dan perlindungan hak masyarakat adat dalam PPLH 5. Pengakuan dan pengjormatan kearifan lingkungan/lokal dalam PPLH.

Untuk itu maka kegiatan workshop ini dilakukan untuk mendapatkan bahan bagi perumusan kebijakan dan/atau pedoman umum mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Worshop ini terselenggara atas kerjasama KNLH dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan diikuti oleh 70 orang wakil dari komunitas masyarakat adat, organisasi penggiat masyarakat adat, perguruan tinggi, lembaga donor, pemerintah pusat/propinsi dan kabupaten/kota.

Informasi lebih lanjut:
•    Deputi VI MENLH
Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat
Telp : (021) 8580087