KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA


Jakarta,
02 Oktober 2009, pada hari ini Menteri Negara Lingkungan Hidup memberikan
pengarahan dalam Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang
Lingkungan Hidup (DAK LH) Tahun 2010 yang bertempat di Hotel Sahid Jaya. Hadir
dalam kegiatan ini adalah perwakilan dari Kabupaten/Kota yang daerahnya
menerima Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup (DAK LH) tahun 2010.

Dalam
sambutannya, Menteri Negara Lingkungan Hidup memberi pesan bahwa diharapkan dengan DAK LH
dapat mendorong terwujudnya hubungan tata kerja yang serasi antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah di bidang perlindungan lingkungan hidup dalam kerangka
otonomi daerah.

Pengalokasian
DAK LH Tahun 2010 merupakan tahun kelima sejak diluncurkan pada Tahun 2006
dengan total anggaran selama 4 (empat) tahun dari tahun 2006-2009 sebesar Rp.1.167.700.000.000,-. Pengalokasian tersebut merupakan komitmen Kementerian
Negara Lingkungan Hidup (KLH) dalam meningkatkan kualitas pengelolaan
lingkungan hidup terutama kualitas air, udara, tanah dan pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup di daerah.

Pada
Tahun 2010 ini KLH mendapat alokasi anggaran untuk DAK LH sebesar Rp. 351.610
Milyar, sama dengan tiga tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah Kabupaten/Kota
Penerima DAK LH  mengalami kenaikan yang sebelumnya
pada Tahun 2009 berjumlah 413 Kab/Kota dan pada Tahun 2010 menjadi 420 Kab/Kota. 

Disamping
alokasi DAK LH bagi Kabupaten/Kota, Kementerian Negara Lingkungan Hidup juga
menyediakan dana APBN 2010 kepada 32 Badan Lingkungan Hidup Daerah /Institusi
Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi sebesar Rp.500 Juta. Bantuan tersebut
diperuntukkan bagi pengembangan program dan monitoring pemanfaatan DAK LH 2010.
Dengan demikian, peningkatan kualitas sungai di daerah yang dilakukan oleh
Kabupaten/Kota akan mudah terkontrol dan terwujud sebagaimana cita-cita yang
diharapkan.

Kriteria
Umum pengalokasian DAK LH Tahun 2010 adalah berdasarkan Dana Bagi Hasil, Dana
Alokasi Umum dan Kapasitas Fiskal. Sedangkan untuk Kriteria Teknis dinilai
berdasarkan variabel panjang sungai, variabel kepadatan penduduk, variabel
lahan kritis dan variabel bentuk kelembagaan.

Dengan adanya DAK LH, institusi lingkungan
hidup di daerah dapat memberikan solusi-solusi konkrit terhadap permasalahan
lingkungan hidup, serta dapat memberikan masukan yang lebih cermat agar
perencanaan dan pengelolaan pembangunan di daerah menjadi pembangunan yang
berkelanjutan dapat terwujud.

Informasi
lebih lanjut :

Ir. Arief Yuwono, MA – Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup

Kementerian
Negara Lingkungan Hidup, Gd. B lantai 2

Telp
: 021-8580104 ; email : aywno@menlh.go.id