KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Siaran Press
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Tanggal 1 September 2006 

tentang 

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Kebakaran Lahan

Pendahuluan
Sebelum melakukan tindakan penyidikan, langkah awal yang dilakukan adalah melakukan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) terhadap perusahaan yang masuk kedalam Target Operasi (TO). Kriteria penetapan TO antara lain:

  1. HPH, HTI atau Perkebunan (Korporasi)
  2. Penanggung jawab lahan jelas.
  3. Deklarator (perusahaan yang menandatangani surat penyataan tidak membuka lahan dengan cara bakar).
  4. Provinsi dengan Hot spot terbanyak.
  5. Residivist (pembakaran berulang).
  6. Luasan lahan terbakar.
  7. Lokasi relatif bisa dicapai.

Berdasarkan kriteria di atas sampai saat ini ditetapkan tujuh perusahaan di Provinsi Riau dan tiga Perusahaan di Kalbar sebagai TO.

Hasil Pulbaket dan Olah TKP

a. Riau

Dari 7 perusahaan yang ditetapkan sebagai TO di Riau, sampai saat ini 2  perusahaan telah dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikan, ditambah 2   perusahaan lagi yang tidak masuk ke dalam TO, tetapi tertangkap tangan di lapangan. Dengan demikian, maka di Provinsi Riau ada empat perusahaan yang statusnya sudah pada tahap penyidikan yaitu :

PT. Subur Arum Makmur (SAM)

Diperkirakan luas lahan yang dibakar untuk larid clearing pada. bulan Agustus 2006 sekitar 150 ha, namun jika dihitung selama tahun 2006 maka lahan yang sudah dibakar sekitar 4.000 ha, yang sebagian sudah ditanami sawit. Di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ditemukan bibit sawit yang sudah siap tanam PT. SAM ini berlokasi di Kab. Rokan Hulu.

PT. Riau Andalan Sentosa (RAS)

Diperkirakan lahan yang dibakar untuk kepentingan land clearing sekitar 1.000 ha. Di Tempat Kejadian Pekara ditemukan bibit kelapa sawit yang sudah siap tanam. PT. RAS berlokasi di Kab. Rokan Hulu.

PT. Agro Sarimas Indonesia (ASI)

Perusahaan ini berdasarkan temuan lapangan diduga telah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar lebih dari satu kali. Luas lahan yang dibakar untuk kepentingan land clearing sekitar 1.000 ha. Di Tempat Kejadian Perkara ditemukan bibit sawit yang sudah siap tanam. PT. ASI berlokasi di Kab. Indragiri Hilir.

Lahan Milik DEDEN

Lahan ini diduga masih milik perorangan (belum berupa badan hukum). Diperkirakan luas lahan yang dibakar untuk kepentingan land clearing sekitar 300 ha. Di Tempat Kejadian Perkara juga ditemukan bibit sawit yang sudah siap tanam. Kebun ini berlokasi di Indragiri Hilir.

Pada tiap TKP dipasangi "garis polisi" dan Plang yang bertulisan :

Perhatian "Dilarang melakukan kegiatan di lahan bekas kebakaran. Lokasi ini dalam proses penyidikan PPNS Lingkungan Hidup, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Jakarta"

 

b. Kalimantan Barat

Dua perusahaan sedang dilakukan penyidikan oleh Polda Kalbar yaitu PT. Mitra Aneka Rezeki (MAR) dan PT. Wimar Sambas Plantation (WSP). PT. MAR berlokasi di Kab. Pontianak dengan luas lahan yang dibakar sekitar 500 ha. PT. Wilmar Sambas Plantation (WSP) berlokasi di Kab. Smabas dengan luas lahan yang dibakar sekitar 700 ha. Pada kedua perusahaan ini telah selesai dilakukan olah TKP oleh Polda Kalbar yang dibantu oleh Tim PPNS KLH dan PPNS Bapedalda Kalbar beserta ahli kebakaran lahan dari IPB. Sementara satu perusahaan lagi masih dalam proses penyelidikan yaitu PT. BCP yang menurut data sementara merupakan PMA (negara asal pemilik modal masih dalam penyelidikan)

Sidang Kasus Pembakaran lahan di Sumut

Kasus Kebakaran lahan yang disidik oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) KLH merupakan kejadian bulan Agustus 2005 yang berlokasi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumut, yaitu lahan milik PT. Mazuma Agro Indonesia (MAl). Proses penyidikan berlangsung selama delapan bulan dimulai dari tanggal 13 Agustus 2005 dan dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum, Kejari Padang Sidempuan tanggal 5 Mei 2006. Tanggal 5 Juli 2006 perkara ini telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Pengadilan Negeri (PN) Padang Sidempuan dan mulai disidangkan tanggal 10 Juli 2006.

Dari hasil penyidikan terungkap bahwa pembukaan lahan dengan cara bakar yang dilakukan oleh PT. MAl tersebut seluas lebih kurang 2000 ha yang tujuannya adalah untuk perkebunan kelapa sawit. Terdakwa dalam kasus ini adalah Juntorop Munthe yang merupakan Pimpinan Kebun PT. MAl. Menurut keterangan ahli kerugian ekologi dan ekonomi akibat pembukaan lahan dengan cara bakar ini sebesar Rp. 716.050.338.000. Pasal yang disangkakan penyidik adalah Pasal 41 (1) jo Pasal 46 (2) subsider Pasal 42 (1) jo Pas21 46 (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sumber :
Deputi Menlh Bidang Penaatan Lingkungan
Kementerian Negara Lingkungan Hidup