KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Karawang, 29 April 2010. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didayagunakan berbagai ketentuan hukum baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana.

 

Penegakan hukum pidana lingkungan selain dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia juga dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang kewenangannya diatur dalam Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sejak tahun2008 sampai saat ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup telah menangani 166 kasus tindak pidana lingkungan dengan rincian: Pulbaket (16,87%), Tidak Terbukti Pelanggaran (4,82%). Sanksi Administrasi (16,23%), Telah Mentaati Perintah (7,23%), Pembinaan Teknis (2,41%), Perdata (1,81&), Penyidikan (16,27%), P-19 (10,84%), P-21 (6,63%), Litigasi (4,82%), Putusan (11,45%) dengan rincian Putusan Bebas 65,22% dan Putusan Penjara 34,78%.

 

Pada tanggal 22 Maret dan 29 Maret 2010 tim Kementerian Negara Lingkungan Hidup melakukan pengumpulan bahan keterangan terhadap PT. Maligi Permata Industrial Estate. Dari hasil pulbaket diketahui bahwa perusahaan telah melakukan pembuangan/dumping limbah B3 dari proses IPAL sebanyak ± 2500 m3  yang ditempatkan pada 22 bak penampungan di lokasi sekitar IPAL perusahaan. Pembuangan/dumping limbah sludge IPAL yang dilakukan oleh PT. Maligi Permata Industri Estate diduga telah dilakukan sejak tahun 1996 hingga saat ini.

PT. Maligi Permata Industri Estate adalah perusahaan yang melakukan pengelolaan Kawasan International Industry City (KIIC) – Karawang sejak tahun 1996, mengelola ± 74% perusahaan yang terdiri dari berbagai jenis kegiatan antara lain chemicals, textile knitting, elctrocnic components hingga car spare part.(PL)

Sumber: Deputi V – Kementerian Lingkungan Hidup