KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA




AMDAL Merupakan Kajian Atas Dampak Lingkungan yang
Harus Dipertimbangkan
Dalam Melaksanakan Suatu Rencana Kegiatan

Jakarta, 23 Juli 2003 – Hari ini sidang kedua gugatan
6 perusahaan kontraktor Badan Pelaksana Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara
Jakarta terhadap Kementerian Lingkungan Hidup digelar di PTUN Jakarta, Pulo
Gebang Jakarta Timur.

Tuntutan keenam perusahaan tersebut berkaitan dengan keluarnya
Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tanggal 19 Februari 2003 Nomor
14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi
Pantai Utara Jakarta oleh Badan Pelaksana Pantura Jakarta.

Dalam menghadapi gugatan enam perusahaan tersebut, Kementerian
Lingkungan Hidup mendapat dukungan dari sejumlah LSM diantaranya WALHI, Asosiasi
Penasehat Hukum Indonesia (APHI), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia. Selain itu kelompok masyarakat
dari berbagai wilayah pun ikut memberikan dukungan terhadap penolakan atas rencana
Reklamasi dan Revitalisasi Pantura Jakarta.

Kelompok LSM tersebut bukan hanya memberikan dukungan tetapi
juga melakukan upaya intervensi untuk ikut menjadi tergugat dalam sidang TUN
tersebut.

Sikap Kementerian Lingkungan Hidup tetap tidak berubah mengenai
penolakan terhadap rencana Reklamasi dan Revitalisasi Pantura Jakarta yang akan
dilaksanakan oleh BP Pantura.
Berkaitan dengan hal tersebut Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabiel Makarim
kembali menegaskan bahwa hasil studi AMDAL adalah kajian ilmiah dan tidak dapat
dirubah. Perubahan harus dilakukan terhadap rancangan proyeknya disertai dengan
pengajuan kembali AMDAL sesuai dengan rancangan proyek yang baru tersebut untuk
dinilai kembali oleh Komisi Penilai AMDAL.

“Selama ini masih banyak pihak yang salah persepsi mengenai
AMDAL. Banyak diantara mereka, bahkan pihak-pihak yang terlibat dalam rencana
Reklamasi dan Revitalisasi Pantura yang belum mengerti posisi AMDAL. Dalam suatu
rencana proyek memang harus dinilai AMDAL-nya, tapi jika ternyata AMDAL menghasilkan
suatu informasi/fakta yang merugikan lingkungan maka kesimpulan akhir adalah
kita harus menolak rencana proyek tersebut”, tutur Nabiel Makarim untuk
menjelaskan fungsi AMDAL dalam suatu rencana kegiatan.

“Nah, jika AMDAL sudah mengatakan rencana tersebut tidak
layak lingkungan sementara banyak pihak yang mendukung rencana tersebut untuk
tetap dijalankan, bukan berarti AMDAL yang harus ditinjau ulang tapi rencana
proyek tersebut yang harus dirancang ulang. Setelah tim datang dengan rancangan
proyek yang baru, kemudian dilakukanlah kembali penilaian AMDAL terhadap rancangan
baru itu”, tegas Nabiel Makarim.

Menurut Nabiel setelah penilaian AMDAL atas rancangan proyek
yang baru selesai, baru kemudian dapat disimpulkan apakah rencana proyek yang
baru tersebut sudah layak lingkungan atau belum. Jika hasil AMDAL tetap menunjukkan
hal tersebut tidak layak lingkungan maka keputusan akhirnya tetap pada menolak
rencana proyek yang baru tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Kajian AMDAL terhadap Rencana
Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta, silahkan menghubungi nomor
telepon (021) 8590 4931 atau email ke karliansyah@menlh.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup membuka pintu seluas-luasnya
bagi masyarakat yang memiliki saran dan masukan dalam rangka kontrol masyarakat
terhadap kinerja pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup yang dapat
disalurkan melalui email Nixon@menlh.go.id
atau melalui PO BOX 7777 Jakarta Timur.