KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA





Sidang Pertama Gugatan 6 perusahaan kontraktor Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta
terhadap Menteri Lingkungan Hidup hari ini digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara
DKI Jakarta. Gugatan 6 perusahaan kontraktor tersebut berkaitan dengan dikeluarkannya
Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tanggal 19 Februari 2003 Nomor
14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi
Pantai Utara Jakarta.

Keenam perusahaan yang menggugat Menteri Negara Lingkungan
Hidup adalah Bakti Era Mulia, Taman Harapan Indah, Manggala Krida Yudha, Pelabuhan
Indonesia II, Pembangunan Jaya Ancol dan Jakarta Propertindo.

Dalam menanggapi gugatan bahwa keputusan Menteri Negara Lingkungan
Hidup bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan perbuatan
yang melampaui wewenang serta perbuatan sewenang-wenang karena tidak sesuai
dengan fakta-fakta yang sebenarnya, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan
bahwa semua prosedur sudah sesuai dengan undang-undang.

Menteri Negara Lingkungan Hidup memutuskan bahwa rencana kegiatan
Reklamasi Pantai Utara Jakarta tidak layak adalah berdasarkan hasil studi AMDAL
yang menunjukkan bahwa rencana kegiatan tersebut akan menimbulkan berbagai dampak
lingkungan, diantaranya, meningkatkan potensi banjir di wilayah Jakarta, terutama
bagian utara; rusaknya ekosistem laut yang dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan
nelayan; perlunya bahan urugan sebanyak 330 juta meter kubik yang sumbernya
belum jelas; gangguan terhadap operasi PLTU/PLTGU Muara Karang yang memasok
listrik untuk kawasan Jakarta.

Menurut Nabiel Makarim, “Yang menjadi isu disini bukanlah
gugatan terhadap KLH tetapi apakah 12 juta masyarakat DKI Jakarta akan ditenggelamkan,
karena hasill studi AMDAL menunjukkan bahwa rencana kegiatan tersebut akan meningkatkan
potensi banjir di wilayah Jakarta.”

Selanjutnya, Nabiel Makarim mengatakan bahwa berdasarkan berita di media, potensi
keuntungan dari proyek ini adalah Rp 100 triliun. Dengan uang sebanyak ini,
Nabiel mengkhawatirkan bahwa banyak mata yang akan menjadi tertutup dan hati
menjadi buta. Menteri juga mengingatkan kepada semua pihak yang terlibat, bahwa
ada 12 juta pasang mata manusia DKI Jakarta yang akan menyoroti jalannya proses
peradilan ini.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Kajian AMDAL terhadap
Rencana Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta, silahkan menghubungi
nomor telepon (021) 8590 4931 atau email ke karliansyah@menlh.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup membuka pintu
seluas-luasnya bagi masyarakat yang memiliki saran dan masukan dalam rangka
kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan
Hidup yang dapat disalurkan melalui email adu@menlh.go.id
atau melalui PO BOX 7777 Jakarta Timur.

LEMBARAN FAKTA

Dasar hukum yang digunakan dalam mengeluarkan Keputusan Menteri
Nomor 14 tahun 2003 diantaranya adalah:

  • Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
    1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Pasal 1 angka 1 Peraturan
    Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
    Hidup, maka Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai
    dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan
    pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
    tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
  • Pasa 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menyatakan bahwa setiap
    rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak
    besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai
    dampak lingkungan hidup.
  • Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 menyatakan bahwa setiap
    usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap
    lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup
    untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
  • Pasal 19 dan 22 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 antara lain menyatakan
    bahwa Instansi yang bertanggungjawab (MENLH) menerbitkan keputusan kelayakan
    lingkungan atau ketidaklayakan lingkungan berdasarkan hasil penilaian Analisis
    Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana
    Pemantauan Lingkungan (RPL).
  • Dengan demikian, keputusan kelayakan lingkungan atas hasil AMDAL yang
    diterbitkan MENLH merupakan rekomendasi menuju diterbitkan atau tidaknya
    izin melakukan usaha dan/atau kegiatan oleh Instansi Pemberi Izin.

AMDAL atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah
suatu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

AMDAL untuk Proyek Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara
Jakarta dilakukan oleh Pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan
Hidup (KLH) karena beberapa hal seperti:

  • Sesuai dengan rencana yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Pantura (BP
    Pantura), di atas lahan hasil reklamasi akan dibangun berbagai jenis kegiatan
    utama antara lain: pusat perdagangan, perkantoran, hotel dan jalan, yang
    pembinaan teknisnya berada di bawah beberapa Departemen Sektor. Oleh karena
    itu, sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993,
    maka AMDAL Rencana Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta yang
    Kerangka Acuan ANDAL-nya disampaikan oleh pihak BP Pantura pada tahun 1996,
    termasuk kategori AMDAL Regional dan penilaiannya menjadi kewenangan Komisi
    AMDAL Pusat.
  • Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL pada
    tanggal 7 Mei 1999 tidak mengubah kewenangan penilaian AMDAL tersebut. Hal
    ini dikarenakan lokasi Rencana Reklamasi Pantai Utara Jakarta berada di
    Wilayah Ruang Lautan. Oleh karena itu, hasil studi ANDAL yang disampaikan
    oleh pihak BP Pantura pada tahun 2000 sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan
    Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, kewenangan penilaian AMDAL-nya berada di
    Komisi Penilai AMDAL Pusat.
  • Pelaksanaan Otonomi Daerah juga tidak mengubah kewenangan penilaian AMDAL
    Rencana Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta. Hal ini disebabkan
    oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kewenangan
    Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, secara jelas menyatakan bahwa
    Komisi AMDAL Pusat berwenang menilai hasil studi AMDAL bagi rencana kegiatan
    yang bersifat strategis. Dalam kaitan ini, rencana Reklamasi Pantura yang
    didasari Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantura,
    termasuk kategori rencana kegiatan yang strategis.

Hasil studi AMDAL terhadap rencana Reklamasi Pantura Jakarta
menunjukkan bahwa kegiatan tersebut akan menimbulkan berbagai dampak lingkungan
antara lain:

  1. Kontribusi terhadap intensitas dan luas genangan banjir di Jakarta
  2. Kerusakan ekosistem laut akibat pengambilan bahan urugan sebanyak 330
    juta m3 yang saat ini belum jelas lokasi pengambilan dan transportasinya
  3. Gangguan terhadap operasional PLTU/PLTGU Muara Karang yang menyuplai kebutuhan
    listrik Jakarta diantaranya adalah kawasan Istana Negara, Jalan Sudirman,
    Monas dan Bandara Soekarno Hatta. Gangguan tersebut diakibatkan oleh kenaikan
    suhu air pendingin
  4. Penyediaan sumber air bersih yang belum jelas
  5. Potensi konflik dengan masyarakat nelayan di Kamal Muara, Muara Angke,
    Muara Baru, Kampung Luar Batang dan pemukiman padat di depan Taman Impian
    Jaya Ancol serta Marunda Pulo.
  6. Memperluas potensi pencemaran ke arah perairan Pulau Seribu akibat aktivitas
    di darat.

Berdasarkan rekomendasi Komisi Penilai AMDAL Pusat atas kajian
hasil AMDAL Rencana Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta, Menteri
Negara Lingkungan Hidup akhirnya mengeluarkan Keputusan No.14 Tahun 2003 tentang
Ketidaklayakan Rencana Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta.

Untuk Informasi Lebih lanjut Mengenai
Kajian AMDAL terhadap Rencana Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta,
Silahkan menghubungi nomor telepon (021) 85904931 atau e-mail ke karliansyah@menlh.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup membuka
pintu seluas-luasnya bagi masyarakat yang memiliki saran dan masukan dalam rangka
kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan
Hidup yang dapat disalurkan melalui eimail adu@menlh.go.id
atau melalui PO. BOX 7777 Jakarta Timur.