KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Mataram, 6 April 2015 – Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara (PPE Bali Nusra), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hari ini menyelenggarakan Rapat Kerja Ekoregion Pulau Lombok dan Sumbawa. Kepala PPE Bali Nusra KLHK, Novrizal Tahar, ST, M.Si, dalam Sambutan Pembukaannya menyampaikan “Perlu sinergi program dan kegiatan antara instansi terkait di Ekoregion Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa terutama karena adanya perubahan mendasar institusi lingkungan hidup dan kehutanan sehingga perlu sinkronisasi masa transisi yang disesuaikan dengan target tujuan strategis Nawacita. Sesuai arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan awal bulan Maret 2014 lalu, ada indeks kinerja yang menjadi ukuran yaitu : Indeks Kualitas lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Tata Kelola Hutan serta indeks Daya Dukung dan Daya Tampung. Indeks Kualitas LH di Provinsi NTB mengalami peningkatan, dimana tahun 2011 sebesar 66,16, tahun 2012 menjadi 66,76 dan ditahun 2013 sebesar 66.97”.

Pertemuan dipandu oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi (BLHP) NTB, dan dihadiri para Kepala atau yang mewakili Pusat Pembangunan Hutan Regional II Kemhut, Bappeda Provinsi NTB, Dinas Kehutanan Provinsi NTB, BLH Kota Mataram, Balai Pengelola DAS Dodokan Moyosari, BLH Kabupaten Lombok Barat, Balai KSDA NTB, KLH Kabupaten Lombok Tengah, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Mataram, KLH Lombok Utara, Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu NTB, BLHPM Kabupaten Lombok Timur, Kepala Balai Penelitian Kehutanan Mataram, BLH Kabupaten Bima, BLH Kota Bima, BLHPM Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, serta KLHPM Kabupaten Dompu.

Dalam pemaparannya, Kepala PPE Bali Nustra KLH mengingatkan Issue penting di Pulau Lombok antara lain: (i) mempertahankan kawasan hutan dan mendorong hutan rakyat yang berfungsi lindung (antisipasi laju konversi lahan, kerusakan hutan dan peningkatan lahan kritis), (ii) berkurangnya sumber mata air dan beberapa DAS dalam kondisi sangat kritis dan kritis, (iii) pencemaran Logam Hg dari pertambangan rakyat, dan pencemaran berasal dari limbah peternakan, (iv) kondisi beberapa sungai dalam status cemar sedang dan cemar ringan, (vi) pengelolaan persampahan dan pencemaran udara di perkotaan (Parameter Hydrocarbon diatas baku mutu), (vii) konversi kawasan perairan (pesisir dan laut). Sedangkan isu penting Pulau Sumbawa serupa dengan Pulau Lombok namun ditambah dengan adanya pengelolaan Industri pertambangan skala besar.

Di Tahun 2015, PPE Bali Nustra akan melaksanakan kegiatan antara lain Inventarisasi Ekoregion Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung, Penanganan Limbah Peternakan (Bio Gas) di Pulau Lombok, Peningkatan kapasitas institusi LH dan laboratorium lingkungan daerah, Infrastruktur Hijau seperti Pengembangan hutan Energi dan Eco-Tourisme di Pulau Lombok. Pengembangan sistem Informasi Lingkungan serta koordinasi dan sinergi program kepada parapihak termasuk lembaga swadaya masyarkat (IGO/NGO).

Sedangkan perpektif 2016 akan dilakukan perluasan koordinasi dan sinergi prgram da n pelembagaan koordinasi IGO/NGO, policy recommendation di tiga pulau yaitu pulau Bali, Pulau Lombok dan Pulau Timor serta penataan ruang dan zonasi di laut lesser Sunda. Pada pertemuan ini, antara PPE Bali Nustra serta intansi lingkungan hidup dan kehutanan saling memberi masukan prioritas kegiatan yang perlu dilakukan sesuai dengan permasalahan yang mendesak diselesaikan di wilayahnya masing-masing.

Informasi lebih lanjut hubungi:
Novrizal Tahar, ST, M.Si, Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Telp/Fax: 0361–228237, email: humaslh@gmail.com.