KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 3 Juli 2013. Hari ini Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan Temu dialog dalam Bedah Status lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) Tematik 2012 dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2012 di Jakarta dengan menampilkan narasumber seperti pakar lingkungan hidup Prof. Dr. Emil Salim, Satya Yudha, M.Sc, Anggota DPR-RI serta para Gubernur, Bupati dan Walikota penerima penghargaan penyusunan SLHD terbaik.

Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) Tahun 2012 disusun untuk memberikan pemahaman akan kondisi lingkungan hidup Indonesia dan bagaimana semua pemangku kepentingan berupaya untuk melindungi dan mengelolanya. Laporan tahun ini difokuskan pada tema kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dengan judul “Pilar Lingkungan Hidup Indonesia”. Laporan ini menyajikan gambaran interaksi dinamis antara kapasitas dan kualitas lingkungan hidup serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kapasitas pengelolaan lingkungan hidup yang memadai merupakan elemen penting yang akan menentukan status lingkungan hidup Indonesia di masa depan.

Selain Laporan SLHI, kondisi lingkungan hidup dapat dindikasikan dalam suatu indeks. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup terkait erat dengan sasaran pengarus-utamaan pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010 – 2014, yaitu terpeliharanya kualitas lingkungan hidup. Dengan begitu, Indeks kualitas lingkungan hidup dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan program pengelolaan lingkungan. Selain sebagai sarana untuk mengevaluasi efektifitas program pengelolaan lingkungan, indeks kualitas lingkungan mempunyai peranan dalam perumusan kebijakan dan bahan komunikasi publik.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terbagi dalam tiga kompenen yang terdiri dari Indeks Pencemaran Udara, Indeks Pencemaran Air dan Indeks Tutupan Hutan, telah dipublikasikan untuk Tahun 2009 hingga 2011. Indeks ini terus disempurnakan sebagaimana yang akan kita bahas hari ini, yaitu IKLH 2012. Proses penyempurnaan tidak akan berhenti sampai kita menemukan indikasi yang sangat mendekati kondisi senyatanya di lapangan dan yang dirasakan oleh masyarakat. Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA mengemukakan “Pada SLHI ini, kebijakan program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup walaupun belum memuaskan, mulai menunjukkan kecenderungan positif. Berdasarkan pemantauan hingga tahun 2012, beberapa parameter kualitas lingkungan hidup mulai menunjukan perbaikan seperti pada kualitas air dan udara, laju deforestasi dan status terumbu karang.” Tutupan lahan dan hutan masih memiliki kecenderungan menurun (gambar walau laju deforestasinya melambat, yaitu 2003 – 2006: 808.754 hektar (0,78 persen); 2006 – 2009: 747.754 hektar (0,74 persen); dan 2009 – 2011: 401.253 hektar (0,41 persen).

Beberapa poin kesimpulan yang diambil dari laporan SLHI tematik 2012 dan IKLH 2012:

  • Meski berbagai upaya telah dilakukan, tekanan yang besar belum bisa diseimbangkan dengan kebijakan-kebijakan dan aksi untuk mengurangi tekanan tersebut. Dengan demikian tekanan terhadap lingkungan ke depan akan semakin besar dengan adanya intervensi-intervensi akselerasi pembangunan di tingkat pusat maupun daerah.
  • Intervensi pemerintah yang kontinyu dan konsisten berdampak positif untuk memperbaiki lingkungan melalui berbagai inisiatif dan program pada status lingkungan hidup Indonesia di tahun-tahun mendatang.
  • Program-program yang dijalankan di sektor kehutanan, air, udara, keanekaragaman hayati, serta pesisir dan laut yang dikemas dalam kerangka ekonomi hijau baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan insentif bagi masyarakat, swasta dan pemerintah untuk perbaikan lingkungan dan ekonomi.
  • Kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup akan sangat berperan penting dalam meningkatkan intervensi kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup. Peningkatan anggaran lingkungan hidup di pusat dan daerah akan memperkuat pelaksanaan program-program pengendalian kerusakan dan peningkatan kualitas lingkungan. Demikian juga dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastuktur seperti laboratorium yang terakreditasi.
  • Peran daerah dalam memberikan regulasi yang terkait dengan pengendalian dan pengelolalan lingkungan hidup akan sangat membantu memberikan payung hukum dan kekuatan kelembagaan dalam mengembangkan dan menjalankan instrumen-instrumen ekonomi lingkungan seperti pembayaran jasa lingkungan, subsidi lingkungan dan sejenisnya. Daerah perlu menangkap peluang dan memecahkan masalah lingkungan melalui kerangka regulasi dan mekanisme-mekanisme lainnya.

Lampriran 3 Juli 2013:
SLHI 2012 (pdf)

Informasi lebih lanjut:
Dr. Henry Bastaman, MES,
Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas KLH,
Telp/fax: 021-85904931,
email: humaslh@gmail.com /
www.menlh.go.id