KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

http://www.suarapembaruan.com/News/2003/06/12/Kesra/kes01.htm

Soal Kebakaran Hutan
Pemerintah Tak Punya Kemauan Politik Menghentikan

JAKARTA – Minimnya alokasi dana dari pusat menjadi salah satu kendala utama
dan klasik penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Yang jelas, pemerintah
tidak memiliki political will (kemauan politik) yang cukup kuat untuk
menyelesaikan masalah yang setiap tahun terjadi.

Pemerintah pusat (Departemen Kehutanan) telah mendistribusikan 20 unit
mobil operasional bagi daerah-daerah rawan kebakaran, namun jumlah itu
dirasakan pemerintah daerah (pemda) belum cukup optimal untuk menunjang
upaya mengatasi kebakaran.

Di sisi lain, pemerintah pusat pun mengaku sulit menjangkau seluruh daerah
yang dinyatakan rawan kebakaran. Lambannya reaksi dan keengganan pemda
untuk memberikan informasi selengkap mungkin mengenai kondisi di lapangan,
diakui sebagai hambatan bagi upaya pencegahan meluasnya kebakaran hutan dan
lahan.

Asisten Deputi Urusan Ekosistem Darat Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)
Antung Deddy mengemukakan hal itu di Jakarta, Rabu (11/6). Antung
berpendapat, seharusnya dengan otonomi daerah secara otomatis setiap pemda
mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang
terjadi di wilayahnya, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Meski demikian,
pemerintah pusat tidak bisa begitu saja melimpahkan semua tugas berkaitan
dengan pencegahan maupun penanggulangan kebakaran.

“Kita semua mempunyai tugas yang sama beratnya. Tapi, jika dipikul
bersama-sama tugas berat itu pun akan menjadi ringan dan mudah
dilaksanakan. Yang paling penting adalah kepedulian dan kesadaran semua
pihak bahwa bencana kebakaran hutan harus segera diatasi,” katanya.

Antung menyampaikan, sejauh ini KLH telah menjalankan tugas dan
kewenangannya dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan meminimalkan
dampaknya. Sejak awal tahun ini unit informasi dini kebakaran hutan KLH
telah menginformasikan kepada pemda terkait mengenai lokasi-lokasi rawan
kebakaran berdasarkan citra satelit.

Selain itu, ia menambahkan, KLH juga terus berupaya menjangkau semua
tingkatan pemerintahan di daerah, mulai dari tingkat desa hingga provinsi.
Upaya itu dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai kesulitan dan
kendala yang dihadapi aparat di lapangan.

Lima Provinsi

Kepala Bidang Kebakaran Hutan dan Lahan KLH Hermono Sigit mengatakan,
setiap daerah mempunyai karakteristik berbeda, baik geografis maupun
kepedulian pemdanya dalam mengatasi kebakaran. Hal itulah yang dirasakan
menjadi kendala sehingga menyulitkan adanya koordinasi dan kerja sama
antarinstansi.

Ia mengatakan saat ini baru beberapa daerah saja yang menyambut baik upaya
pencegahan dan meminimalkan dampak kebakaran seperti yang diinformasikan
KLH. Salah satunya adalah Kalimantan Barat (Kalbar), yang beberapa waktu
lalu juga telah mencanangkan gerakan antiasap.

“Di sana semua pihak, mulai dari masyarakat di tingkat desa hingga gubernur
telah sepakat untuk bebas dari bencana asap. Di antara kelompok masyarakat
pun sebagian besar telah berkompromi untuk melakukan pembakaran bergilir.
Mereka juga sudah menyadari apa yang harus dilakukan untuk memperkecil
sebaran api dan asap,” katanya.

Setelah melihat keseriusan Kalbar, KLH mencoba menjangkau daerah-daerah
lain yang dinyatakan rawan kebakaran. Saat ini KLH memfokuskan sasaran pada
lima provinsi (17 kabupaten) di Sumatera dan Kalimantan. Selain itu, KLH
juga menetapkan Provinsi Jambi sebagai sasaran tambahan karena berdekatan
dengan daerah rawan kebakaran.

Menyeberang ke Malaysia

Hermono pun menjelaskan hingga akhir bulan ini secara umum diperkirakan
sebaran api dan asap di Sumatera maupun Kalimantan masih dapat
dikendalikan. Berdasarkan pantuan satelit jumlah hot spot (titik panas)
juga belum menunjukkan angka yang tinggi.

Namun, ia mengatakan, untuk wilayah Riau yang memang paling banyak
terpantau titik panas, dalam dua hari ini harus lebih diwaspadai
kemungkinan meluasnya sebaran api. Ia menambahkan, sejak Rabu (11/6) hingga
paling tidak dua hari mendatang arah angin telah menuju Sumatera Utara dan
berpeluang menyeberang ke Malaysia.

“Dalam waktu dekat, asap juga akan terkonsentrasi di Malaysia. Untuk itulah
kami sedang mencoba berkomunikasi dengan Departement of Environment
Malaysia. Paling tidak untuk berbagi informasi,” katanya. (HD/A-18)