KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, SUAR- Lolosnya 3.800 ton limbah B3 (bahan berbahaya beracun) dari luar negeri ke Batam Kepulauan Riau, jelas bukan masalah sepele. "Kasus seperti ini bukan baru pertama kali terjadi, sudah jamak, karena tidak ketatnya pengawasan terhadap barang-barang impor dari luar," ujar seorang anggota Komisi III DPR, yang mengaku belum bisa memberikan komentar panjang lebar karena ia sedang berkampanye di daerah pemilihannya.

Beberapa pihak yang dimintai komentarnya soal ini, umumnya sependapat agar limbah B3 itu segera dikembalikan ke negara asalnya (reekspor). Karena itu mereka mendesak pemerintah bertindak tegas. Dalam kasus ini, aspek pelanggaran hukum atau kejahatan tentu harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Namun aspek penyelamatan lingkungan sebenarnya sudah bisa didahulukan, yakni dengan mengembalikan limbah berbahaya itu ke tempat semula.

Hasil uji laboratorium sudah memastikan barang yang diimpor itu tergolong limbah B3 yakni kerak lembaga (copper sludge) yang berbahaya bagi lingkungan. Sementara hukum Indonesia telah tegas melarang impor segala jenis limbah B3.

Selain itu, Indonesia terikat kepada kesepakatan internasional, Konvensi Basel yang juga menegaskan hal yang sama. Apalagi, saat ini Indonesia memimpin Konperensi Para Pihak ke 9 Konvensi Basel. Dengan berpegang pada ketentuan-ketentuan tersebut, Indonesia sudah memiliki alasan yang kuat untuk mengembalikan limbah B3 itu, tanpa mesti menunggu hasil dan proses hukum yang sedang ditangani oleh pihak berwajib.

Menurut seorang pemerhati lingkungan, bila limbah B3 dibiarkan terus berada di Batam, dikuatirkan bakal mencemari lingkungan, atau hilang tak berbekas. ‘Tau sendiri, di negara kita barang bukti mudah menguap," kata dia. Bahkan, bila dibiarkan berlama-lama, Indonesia akan ditertawakan dunia, karena diberbagai forum internasional, Indonesia selalu bersikap tegas menolak impor limbah dan mana pun asalnya.

Beberapa hari lalu, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof Rachmat Witoelar telah datang sendiri ke Batam untuk melihat dari dekat limbah B3 yang dimasukkan oleh importir PT Joice Octavia Mandiri. Perusahaan ini memang mengantongi izin impor, tapi bukan impor limbah B3. "Mungkin diizinkan impor kambing, tapi yang dimasukkan sapi," kata Rachmat Witoelar bertamzil mengenai kasus ini.

Terkuaknya kasus impor limbah B3 ini bermula dari kecurigaan petugas BPLH (Badan Pengendali Dampak Lingkungan Hidup) Kota Batam, pada muatan kapal tanker MIT Xing Guang 7 berbendera Panama, yang sangat terburu-buru melakukan bongkarmuat di Pelabuhan Batuampar Batam. Setelah dicek, temyata muatan sedang di bongkar dari kapal itu memang barang berbahaya beracun, tidak sesuai isi dokumen impomya.

Diduga, limbah B3 asal Busan Korea Selatan itu, memang sengaja hendak dibuang ke Batam. Pada hal, limbah B3 ini tergolong amat berbahaya bagi manusia dan lingkungan hidup.
Perairan Batam Di Batam, limbah B3 memang sudah menjadi persoalan yang cukup rumit. Letak geografis Batam yang berdekatan dengan jalur perdagangan tersibuk nomor dua di dunia, membuat perairan Batam menjadi sasaran tembak pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Setiap musim utara, kiriman limbah itu datang menggenangi pantai-pantai di Batam. Jadi masalah limbah B3 kiriman itu sulit ditanggulangi. Dalam setiap kasus pencemaran laut karena limbah kiriman itu, hampir tak pernah ditemukan asal-usul dan penginnya. Yang berkembang hanyalah kasak-kusuk, serta dugaan-dugaan.

Namun sejumlah kalangan di Pemerintah Kota Batam mengaku mendapat informasi bahwa limbah minyak itu datangnya dari kawasan perairan internasional atau out port limit (OPL). "Mereka membuang limbah di tengah laut. Lalu, limbah itu terbawa arus dan sampai ke Batam," ujar sumber di Pemkot Batam. 
Paulus Londo.

Sumber:
Koran Akar Rumput
Hal: 8, Edisi: 4-10 Maret 2009