KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan segera menindaklanjuti
temuan Greenpeace mengenai perusahaan Indonesia yang mengekspor kayu ilegal
ke Inggris. Apalagi, jika dapat dipastikan kayu-kayu tersebut adalah hasil
dari pembalakan liar (illegal logging).

Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menneg LH) Nabiel Makarim menegaskan tekad
itu seusai membuka seminar nasional “Mencari Solusi Pengelolaan Hutan di
Jawa”. Seminar itu diselenggarakan oleh Masyarakat Penulis Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi (Mapiptek) bekerja sama dengan KLH dan Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT) di Jakarta, Selasa (10/6).

Menurut Nabiel, penelusuran temuan itu akan lebih mudah karena saat ini
pemerintah telah memiliki MoU (memorandum of understanding, nota
kesepahaman bersama, Red) dengan Pemerintah Inggris berkaitan dengan upaya
penghentian ekspor kayu ilegal. Untuk itu, ia memastikan, sebagai langkah
paling awal pemerintah akan secepatnya menghubungi pemerintah Inggris.

“Itu akan lebih gampang karena kita memiliki MoU dengan Pemerintah Inggris.
Tapi, terus terang untuk menyeret dua perusahaan pengekspor kayu ilegal itu
ke pengadilan bukanlah perkara mudah,” katanya.

Ia menambahkan, selama ini untuk membuktikan keterlibatan para cukong kayu
saja masih sangat sulit dilakukan, apalagi memperkarakan
perusahaan-perusahaan besar. Memang sangat ironis, selama ini upaya
penegakan hukum hanya sebatas mengajukan orang-orang kecil yang kedapatan
mencuri kayu di hutan, sementara tokoh utama di balik mereka tak pernah
tersentuh.

“Pelaku perusakan hutan banyak sekali jumlahnya, tapi lihat saja berapa
orang yang bisa diajukan ke pengadilan? Itu karena dana untuk penegakan
hukum lingkungan sampai saat ini masih sangat terbatas sehingga hanya
kasus-kasus tertentu yang bisa ditangani,” katanya.

Kinerja Perhutani

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Longgena
Ginting yang hadir sebagai pembicara dalam seminar itu mengatakan, Walhi
telah memiliki bukti mengenai dua perusahaan pengekspor kayu hasil
pembalakan liar tersebut. Ia mengungkapkan perusahaan itu berinisial BPT,
milik seorang konglomerat yang memang dikenal sebagai “pengusaha” kayu.

Sementara, dalam kesempatan itu Longgena juga menekankan pentingnya
memperbaiki pengelolaan hutan di Jawa, yang selama ini sepenuhnya dikelola
PT Perhutani. Ia berpendapat sudah saatnya pemerintah maupun Perhutani
memasukkan penghitungan jasa lingkungan dalam menentukan nilai keuntungan
dari sumber daya hutan.

“Selama ini yang dikejar hanyalah nilai kayu. Padahal, jika dihitung nilai
yang didapat fungsi ekologis hutan akan jauh lebih besar dibanding nilai
kayu. Dari ketersediaan dan tata air, untuk Jawa Barat saja, kita bisa
mendapatkan nilai keuntungan sedikitnya Rp 5 triliun per tahun,” katanya.

Longgena menambahkan, selama ini Perhutani sebagai satu-satunya pemegang
hak mengelola hutan di Jawa tidak menyadari bahwa nilai ekonomi yang
dikejar itu sepenuhnya bergantung pada nilai ekologis hutan. Ia mengatakan
nilai ekonomi hutan itu hanya dapat diperoleh jika fungsi ekologis hutan
sebagai pengatur tata air, pengendali erosi dan banjir, daerah tangkapan
air (catchment area) maupun penyedia air bagi daerah sekitarnya, tetap terjaga.

“Karena itu yang harus dikembangkan terlebih dahulu sebenarnya adalah
mekanisme pembayaran jasa lingkungan dari keberadaan hutan. Dari situ,
dananya bisa digunakan untuk upaya-upaya pelestarian hutan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Greenomics, Elfian Effendi mengatakan
upaya-upaya penyelamatan hutan Jawa akan sia-sia selama tidak ada perubahan
kinerja di Perhutani. Ia menekankan, Perhutani harus menyadari, kinerja
yang selama ini cenderung hanya mengukur nilai hutan dari berapa besar
profit (keuntungan ekonomi) telah memorakporandakan berbagai nilai
keuntungan yang dapat digali dari hutan.

Padahal, ia menambahkan, keuntungan yang diperoleh Perhutani sebenarnya
sangat tidak sebanding dengan kerugian yang harus ditanggung karena bencana
akibat kerusakan hutan. Jika pada 2002 Perhutani bangga dengan keuntungan
Rp 280 miliar, apakah mereka juga bangga jika dalam kurun waktu bersamaan
harus mengeluarkan dana Rp 3 triliun untuk mengatasi banjir, tanah longsor
maupun kekeringan?

Namun, Direktur Utama PT Perhutani, Marsanto dalam makalahnya yang
dibacakan oleh staf bidang pengembangan PT Perhutani Nanang Suwandi,
mengatakan saat ini kalangan yang berkepentingan terhadap sumber daya hutan
cenderung semakin meningkat.

Ia mencontohkan lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, lembaga
donor, maupun pengusaha, mulai antusias memperhatikan hutan. Kondisi itu,
menurut Marsanto, menuntut kearfian semua pihak untuk menyikapi
permasalahan hutan di Jawa, termasuk pemerintah dan Perhutani sendiri. (HD/E-5)

Sumber/link :http://www.suarapembaruan.com/News/2003/06/11/Kesra/kes01.htm