Sosialisasi Arah Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang LH 2013

Jakarta, 19 November 2012. Hari ini Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan acara Sosialisasi Arah Pemanfaatan DAK  Bidang Lingkungan Hidup TA 2013. Acara ini dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, serta wakil dari 432 Kabupaten/Kota se-Indonesia yang mendapatkan alokasi anggaran DAK Bidang LH Tahun 2013. Kegiatan ini melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, [...]

20 Nov 2012 03:55 WIB

Jakarta, 19 November 2012. Hari ini Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan acara Sosialisasi Arah Pemanfaatan DAK  Bidang Lingkungan Hidup TA 2013. Acara ini dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, serta wakil dari 432 Kabupaten/Kota se-Indonesia yang mendapatkan alokasi anggaran DAK Bidang LH Tahun 2013. Kegiatan ini melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Kepala Bappenas untuk memberikan arahan pemanfaatan DAK Bidang LH TA 2013. Keterlibatan sektor lain dalam pengelolaan DAK Bidang LH ini memperkuat pilar-pilar koordinasi dan sinergi kebijakan untuk mewujudkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.

Dalam sambutannya MenLH menyampaikan, ”Kementerian Lingkungan Hidup sangat berkomitmen dalam meningkatkan kapasitas institusi lingkungan hidup daerah dalam menangani permasalahan lingkungan hidup di daerah”.

Persoalan lingkungan hidup membutuhkan keterlibatan banya pihak, baik pemerintah Pusat, Provinsi/Kabupaten/Kota, serta masyarakat dan dunia usaha. Pelaksanaan penerapan otonomi daerah selama ini telah memberikan pembelajaran bahwa penanganan permasalahan lingkungan hidup bukan lagi hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, melainkan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu perlu secara maksimal dan terus menerus untuk meningkatkan kapasitas daerah (Provinsi, kabupaten/kota) dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup. Hal ini yang mendasari dilaksanakannya Dana Dekonsentrasi Bidang LH dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang LH. Disamping itu, pada tahun 2013 juga akan dilaksanakan Tugas Pembantuan Bidang Lingkungan Hidup.

Pertimbangan pemberian Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup, di samping sebagai komitmen serius, perlu pula dilihat sebagai bentuk perhatian Pemerintah Pusat terhadap minimnya alokasi dana pembangunan bidang lingkungan yang diperuntukkan bagi perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sedangkan pengalokasian dana dekonsentrasi bidang lingkungan hidup kepada provinsi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, sekaligus untuk meningkatkan hubungan kerja antara pemerintah pusat dengan propinsi dan Propinsi dengan Kabupaten/Kota. Dengan adanya DAK Bidang LH, Pemerintah Kabupaten/Kota dituntut untuk bekerja lebih keras melakukan perbaikan kualitas dan fungsi lingkungan dalam konteks yang lebih nyata agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Alokasi anggaran DAK Bidang LH Tahun 2013 disadari masih jauh bila dibandingkan dengan DAK bidang-bidang lain, walaupun untuk tahun 2013 terjadi peningkatan anggaran sebesar 10% yaitu sebesar Rp. 530.548.000.000 yang dialokasikan untuk 432 Kabupaten/Kota. Kemampuan Kabupaten/Kota dalam mengelola DAK Bidang LH dengan lebih baik dan tepat sasaran merupakan gambaran meningkatnya kinerja DAK Bidang LH Kabupaten/Kota.

Peningkatan kinerja pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup kedepan, sangat bergantung pada kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kota secara baik dan benar serta tepat sasaran. “Untuk menjamin optimalisasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup ini, harus melibatkan peran aktif semua lini kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup baik di Pusat dan Daerah, khususnya Pemerintah Provinsi dan Pusat Pengelolaan Ekoregion untuk melaksanakan peran koordinasi pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota”, ucap MenLH.

Kerjasama antara Pusat dan Daerah, termasuk Pemerintah Propinsi dan Pusat Pengelolaan Ekoregion dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang lingkungan hidup, diharapkan dapat menjadi model. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. “Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup ini harus dimanfaatkan secara optimal dan dapat menjadi stimulan yang signifikan untuk mendorong bergeraknya kembali sendi-sendi kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup daerah masing-masing”, harap MenLH. MenLH menambahkan, bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan hiudp sangat bergantung kepada kepemimpinan yang ada di Pemerintah Pusat dan Daerah, masyarakat, serta dunia usaha.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:

Ir. Hermien Roosita, MM. Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup. Tlp/Fax: 8517181, email: humas@menlh.go.id

Kerjasama

  • Luar Negeri
  • Dalam Negeri
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
Sex izle Film izle Hd Film izle Seo Danışmanı