KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Peserta Bimbingan Teknis

Jayapura, 18-19 September 2014. Salah satu kelompok masyarakat yang memiliki peran pentingdalam PPLH adalah masyarakat hukum adat (MHA).

Selain jumlahnya yang banyak dan tersebar luas di pelosok tanah air, juga memiliki modal sosial, seperti kearifan lokal atau pengetahuan tradisional. Ekoregion Papua memiliki kekayaan budaya yang sangat besar.Terdapat ratusan komunitas yang berasal dari tujuh kelompok etnis besar dan 252 etnis berdasar kanetnolinguistik,  dan sebagian besar di antaranya tergolong masyarakat hukum adat  (MHA).

Sesuai UUD 1945 pasal 18B ayat (2), “bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Hak-hak tradisional tersebut antara lain hak pemanfaatan kearifan lokalnya.

Pentingnya penghormatan kearifan lokal yang diampu MHA tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH memberi perhatian terhadap pentingnya peran MHA. Pasal 2 mengatur bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas partisipatif dan kearifan lokal. Pasal 10 ayat 2 a.l. mengatur bahwa penyusunan RPPLH memperhatikan kearifan lokal dan aspirasi masyarakat. Pasal 70 (1) dikatakan bahwa peran masyarakat dilakukan untuk mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal lain adalah amanat UU No. 11 Tahun 2013 tentang PengesahanProtokol Nagoya dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2002 membuka peluang dan berimplikasi luas terhadap pengakuan keberadaan MHA sebagai pengampu pengetahuan trardisional.

Selainitu, Provinsi Papua memiliki Perda Khusus Papua Nomor 23 tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah. Hal ini berkaitan juga dengan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus  bagi Provinsi Papua. Tentunya ini menjadi peluang yang baik bagi pengakuan keberadaan MHA dan kearifan lokal.
Namun permasalahan yang utama dalam implementasi berbagai UU tersebut adalah belum tersedianya data kearifan lokal dan sebaran MHA pengampu atau pemiliknya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, sesuai Pasal 63 ayat (2) menyebutkan, Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi. Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan kebijakan tersebut, yaitu mulai proses inventarisasi, penetapan pengakuan dan peningkatan kapasitas MHA.

Sehubungan dengan itu, KLH menyusun Pedomaan Tata Cara Inventarisasi Masyarakat HukumAdat, Kearifan Lokal dan Hak terkait PPLH yang disosialisasikan kepada seluruh Pemprov/Kab/Kota se-ekoregion Papua. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dan komitmen Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-ekoregion Papua tentang perlunya pengakuan kearifan lokal dan keberadaan MHA pengampu atau pemilik kearifan.

Kegiatan ini dibuka oleh Asisten III Sekda Provinsi Papua, Rosina Epesi, SH, di dampingi oleh Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ir. IlyasAsaad, MP, MH. Peserta sosialisasi berjumlah 90 orang dari Badan atau Kantor Lingkungan Hidup se-ekoregion Papua, serta Dinas Sosial dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Metode sosialisasi berupa penyampaian materi di kelas (in-door) dengan materi sebagai berikut:
1) Kebijakan Tata Cara Pengakuan Keberadaan MHA dan Kearifan Lokal terkait PPLH. 2) Kriteria dan Teknik Identifikasi Keberadaan MHAdanKearifanLokal. 3) Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Keberadaan MHAdanPengembanganLembaga Help Desk. 4) Metode Pengumpulan Data Inventarisasi MHA dan Kearifan Lokal. 5) Teknik Pemetaan Partisipatif dalam Inventarisasi MHA dan Kearifan Lokal. 6) Implementasi UU No 11 Tahun 2013 tentangPengesahan Protocol Nagoya. 7) Teknik Visualisasi melalui Photo Dokumentasi. 8) Teknik Pengolahan Data Hasil Inventarisasi MHA dan Kearifan Lokal. 9) Pengembangan Database MHA dan Kearifan Lokal dan Publikasi Berbasis Website. 10) Blueprint PerlindungandanPengelolaan LH Ekoregion Papua.

Beberapa catatan penting dalam kegiatan ini, antara lain bahwa: 1) Tanah Papua memiliki kekayaan MHA dan modal sosial yang penting bagi pelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya genetik; 2) Walau memiliki Perda kusus terkait pengakuan hak ulayat, namun belum ada Perda atau SK penetapan keberadaan MHA di Tanah Papua; 3) Sosialisasi ini perlu tindak lanjuti dengan melaksanakan inventarisasi dan pengakuan MHA sebagai model pengakuan MHA dan kearifan lokal; 4) Inventarisasi MHA hendaknya in-line dengan kebijakan One Map Policy dan percepatan pengukuhan kawasan hutan; 5) MHA terbukti berperan penting dalam menjaga kelestarian hutan dan sumberdaya genetik, namun belum ada realisasi insentif yang diterima MHA atas peran tersebut.***

Sumber Informasi:
Bidang Kearifan Lingkungan
Asdep Penguatan Inisiatif Masyarakat, Deputi VI
Gedung B Lantai 5 Kementerian Lingkungan Hidup
JL. D.I Panjaitan, Kebon Nanas
Jakarta Timur
Telp./Fax. 021-8580087