Sosialisasi Pasal 63 UU No.32/2009 Mengenai Masyarakat Hukum Adat dan Lokal dalam Pengelolaan PPLH se-Ekoregion Sumapapua

Makassar, 16-17 Juli 2012. Sosialisasi “Pedoman Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan Hak Masyarakat Hukum Adat terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)” ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi aparat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan inventarisasi masyarakat hukum adat di daerahnya sebagaimana diamanatkan dalam  Pasal 63 UU No. 32/2009 tentang PPLH. Kegiatan ini berlangsung [...]

24 Jul 2012 05:59 WIB

Makassar, 16-17 Juli 2012. Sosialisasi “Pedoman Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan Hak Masyarakat Hukum Adat terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)” ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi aparat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan inventarisasi masyarakat hukum adat di daerahnya sebagaimana diamanatkan dalam  Pasal 63 UU No. 32/2009 tentang PPLH. Kegiatan ini berlangsung tanggal 16-17 Juli 2012 di Hotel Aryaduta, Makassar yang diikuti oleh lebih dari 77 orang peserta yang berasal BLH Provinsi, BLH Kabupaten, dan Bappeda Provinsi se-ekoregion Sulawesi Maluku dan Papua. Selebihnya dari LSM penggiatan adat  dan perguruan tinggi.

Salah satu kendala dalam pelibatan masyarakat hukum adat dalam PPLH serta perlindungan hak-haknya, termasuk dalam  implementasi Protocol Nagoya adalah ketidaksiapan data dasar yang lengkap dan sistematis keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) dan kearifan lokal (KL).

Masyarakat Indonesia, khususnya di ekoregion Sumapapua, memiliki potensi keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal, termasuk pengetahuan tradisional yang terkait sumber daya genetik. Keberadaan kelompok ini perlu didata dan dipublikasi untuk ditindaklanjuti dalam pemberian perlindungan hak terkait PPLH. Peran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sangat penting dalam upaya inventarisasi masyarakat hukum adat (MHA) dan kearifan lokal (KL). Untuk mendukung upaya tersebut diperlukan pemahaman yang memadai  terkait dengan “Pedoman Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan Hak Masyarakat”.

Sehubungan dengan itu, langkah awal yang ditempuh adalah sosialisasi pedoman yang telah diterbitkan oleh KLH tahun 2011. Materi sosialisasi adalah: (1) Kebijakan inventarisasi MHA dan KL; (2) Tata cara inventarisasi MHA dan KL; (3) Kriteria MHA dan KL; (4) Metode dan kelembagaan inventarisasi MHA dan KL; (5)  Best practise inventarisasi MHA dan KL; (6) Penguatan inisiatif MHA dan KL; (7) Pendanaan kegiatan inventarisasi.

Beberapa catatan penting dalam pertemuan tersebut di atas adalah:

1)       Salah satu bentuk hukum pengakuan yang sudah ada di Sumapapua antara lain SK Bupati Luwu Utara No. 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko;

2)     Persoalan mendasar yang dapat menghambat inventarisasi dan pengakuan adalah keterbatasan anggaran di BLHD Provinsi maupun Kabupaten. Karena itu, sesuai masukan peserta KLH perlu menyurati Bupati untuk hal ini. Hal lain perlu mendorong dana dekonsentrasi yang mengakomodasi kegiatan inventarisasi di Kabupaten;

3)     Sesuai permintaan peserta, kegiatan inventor perlu dilaksanakan di semua provinsi dengan melibatkan SKPD terkait, LSM penggiat adat dan perutusan kepengurusan adat;

4)     Wilayah kearifan MHA umumnya berada di kawasan hutan, perlu koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, karena pengakuan yg akan diberikan akan berdampak pada kebijakan Kementerian Kehutanan;

5)     Untuk efektifitas  kegiatan inventarisasi perlu inventarisasi data yang sudah tersedia seperti data Kemendikbud  dan LSM adat;

6)     Dalam inventarisasi perlunya indikator “pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik” diinventaris secara baik dan lengkap.***

 

Sumber Informasi:

Asdep Penguatan Inisiatif Masyarakat
Gedung B Lantai 5 Kementerian Lingkungan Hidup
JL. D.I Panjaitan, Kebon Nanas
Jakarta Timur
Telp. 021-8580087

Kerjasama

  • Luar Negeri
  • Dalam Negeri
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor