KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Negara Lingkungan Hidup cq. Asdep Urusan Kajian Dampak Lingkungan mensosialisasikan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 dan tanya Jawab seputar Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

TANYA JAWAB DPPL:

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG
DOKUMEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PENJELASAN

Pengelolaan lingkungan hidup harus direncanakan sejak awal tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan. UU 23/1997, PP 27/1999, dan Keputusan Menteri LH 86/2002 menggariskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

Namun pada kenyataannya, masih terdapat usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan tidak mempunyai dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

Karena itu, Menteri Negara Lingkungan Hidup perlu mengambil suatu kebijakan yang dapat dijadikan sebagai acuan dan dasar hukum bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan tetapi tidak memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup untuk melakukan perbaikan kondisi tersebut. Salah satunya solusinya adalah dengan menyusun Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) sebagaimana dipandu oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
(1) Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DPPL adalah suatu dokumen yang berisi informasi dan data mengenai suatu usaha dan/atau kegiatan serta kajian evaluasi tentang dampak dari usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan terhadap lingkungan hidup serta memuat langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan untuk mencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
(2) Usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan adalah usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan kegiatan fisik baik dari tahap konstruksi sampai dengan operasi.
(3) Dokumen pengelolaan lingkungan hidup adalah dokumen yang berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
(4) Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

PENJELASAN


(2). Usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan dalam kategori ini adalah usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan kegiatan fisik baik dari tahap konstruksi sampai dengan operasi yang dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 tentang DPPL diterbitkan, serta telah memiliki izin usaha kegiatan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

TANYA JAWAB
1. Apa yang dimaksud pada Pasal 1 butir 1