KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

PERMENLH No. 11 Tahun 2008 merupakan salah satu fondasi untuk menggerakkan roda penyusunan dokumen AMDAL, yang berlandaskan pada kompetensi dan profesionalisme. Sistem kompetensi tidak hanya berupa pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi penyusun dokumen AMDAL, tetapi juga registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa/konsultannya dan lembaga pelatihan. Penerapan kompetensi pada ketiga pihak dimaksudkan agar kompetensi dibidang AMDAL yang dimiliki oleh personil dapat terus terjaga dan meningkat. Melalui pengalaman kerja dan dukungan dari lembaga pelatihan yang baik, diharapkan dapat mencapai pengelolaan lingkungan secara strategis, sistematis dan masif di Indonesia.

Menteri Negara Lingkungan Hidup menunjuk Ikatan Nasional Tenaga Ahli Indonesia (INTAKINDO), sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Penyusun Dokumen AMDAL melalui KEPMENLH No. 115 Tahun 2009, tentang Penunjukan LSK untuk Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen AMDAL. INTAKINDO memiliki Dewan Pengurus Propinsi yang tersebar di 32 propinsi di Indonesia, sehingga diharapkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi penyusun dokumen AMDAL dapat dilaksanakan di daerah tanpa perlu terpusat di Jakarta.

Pembukaan Pendaftaran Sertifikasi mulai tanggal 22 Juni 2009 dan pelaksanaan uji kompetensi perdana dimulai pada tanggal 15 Juli 2009. Untuk melaksanakan tugas sebagai sertifikator, INTAKINDO sudah menyiapkan perangkat sertifikasi yang meliputi antara lain; 1) Sistem Mutu (panduan, prosedur dan instruksi kerja); 2) Manajemen dan personil (komite skema, bidang administrasi, bidang sertifikasi, bidang standarisasi, bidang manajemen mutu, asesor dan tim banding); 3) website dan tempat uji kompetensi; 4) Metode uji, materi uji dan evaluasi kompetensi.

Dalam hal ini, Deputi I Bidang Tata Lingkungan, Hermien Roosita menekankan pentingnya kompetensi dalam pelaksanaan AMDAL. Kompetensi akan diterapkan secara terpadu agar pelaksanaan AMDAL dapat dijalankan secara efektif dan efisien. yang dimaksud terpadu adalah penerapannya dalam kompetensi akan diberlakukan bagi personil penyusun dokumen AMDAL, dan lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL/konsultan sebagai pihak penyusun dokumen, dan komisi penilai AMDAL sebagai pihak yang menilai dokumen.

“Penggalangan pemangku kepentingan lebih ditekankan dalam penerapan peraturan ini. sebab, pemangku kepentingan dan pengguna jasa berperan aktif dalam menggerakkan sistem