SOSIALISASI UU 32/2009 TTG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH

Kerjasama Deputi Bidang Penaatan Lingkungan dengan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Bajarmasin   Tanggal 25 Agustus 2010, Deputi V Bidang Penaatan Lingkungan telah melaksanakan sosialisasi UU No. 32 Tahun 2009 di Kalimantan Selatan yang diikuti + 170 orang hakim se-Kalimantan Selatan yang terdiri; 1. hakim dari pengadilan negeri; 2. hakim dari pengadilan tata usaha [...]

26 Aug 2010 04:54 WIB

Kerjasama Deputi Bidang Penaatan Lingkungan dengan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Bajarmasin

 

Tanggal 25 Agustus 2010, Deputi V Bidang Penaatan Lingkungan telah melaksanakan sosialisasi UU No. 32 Tahun 2009 di Kalimantan Selatan yang diikuti + 170 orang hakim se-Kalimantan Selatan yang terdiri; 1. hakim dari pengadilan negeri; 2. hakim dari pengadilan tata usaha Negara; 3. hakim dari pengadilan militer; 4. hakim dari pengadilan agama; 5. calon hakim.

Sosialisasi ini merupakan kerjasama antara Deputi V MENLH dengan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan. Pertemuan ini dibuka Bapak Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup, sedangkan keynote speech disampaikan oleh Bapak Menteri Negara LH. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk menyampaikan persepsi dari para hakim dalam memahami persoalan-persoalan lingkungan hidup serta pengaturannya dalam undang-undang no.32 Tahun 2009.

Sejak Indonesia memiliki undang-undang lingkungan hidup yaitu dengan lahirnya UU No. 4 Tahun 1982, kemudian digantikan dengan UU No. 23 Tahun 1997 kepentingan perlindungan lingkungan dalam kegiatan pembangunan, belum sepenuhnya diperhatikan secara sehimbang dibandingkan dengan kepentingan ekonomi, sehingga menyebabkan kasus-kasus lingkungan hidup seringkali menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang kurang menguntungkan bagi masyarakat yang menjadi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi kita semua.

Tantangan tersebut adalah; pertama, bagaimana mencegah dan menghentikan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, dan kedua, bagaimana menyelesaikan kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang sudah terjadi dengan memperhatikan dimensi keadilan bagi lingkungan dan masyarakat yang menjadi korban. Adanya fungsi penegakan hukum lingkungan seperti penegakan hukum administrasi, perdata maupun pidana seharusnya dapat menjawab tantangan tersebut. Ketiga fungsi penegakan hukum lingkungan tersebut dapat dilaksanakan apabila adanya kerjasama dan koordinasi yang baik diantara instansi penegak hukum dan instansi lingkungan hidup baik di tingkat pusat maupun daerah yang perlu dilakukan secara horizontal maupun vertikal baik oleh polisi, jaksa dan hakim serta Pemerintah Daerah guna mencapai harmonisasi dan konsistensi dalam kebijakan dan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan.

Dalam rangka meningkatkan koordinasi antara Penyidik PPNS, POLRI dan Jaksa Penuntut Umum, Kementerian Lingkungan Hidup sedang mengembangkan program penegakan hukum terpadu (One Roof Enforcement System). Program ini telah dimulai sejak tahun 2004 dengan ditandatangani Surat Keputusan Bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup, Kapolri dan Jaksa Agung. Penegakan hukum terpadu antara PPNS, kepolisian dan Kejaksaan dibawah koordinasi MenLH

Kerjasama

  • Luar Negeri
  • Dalam Negeri
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
Sex izle Film izle Hd Film izle Seo Danışmanı