KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Siaran Pers

Sebagai penerapan transparansi dalam pengelolaan lingkungan (communities right to know) terhadap pengelolaan tailing oleh PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT), dengan ini disampaikan bahwa izin Penempatan Tailing di Dasar Laut atau Submarine Tailing Placement (STP) oleh PT. NNT yang lama telah habis masa berlakunya pada tanggal 13 Mei 2005. Setelah mempertimbangan hasil studi yang dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian (Pusat Pengkajian Oceanography LIPI, CSIRO-Australia, Pusat Pengkajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB, dan Konsultan Enesar-Australia), pendapat yang berkembang dari berbagai pihak (LSM, Asosiasi Pertambangan, dan Pakar), serta kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sejak awal tahun 2005, dengan ini disampaikan bahwa izin pembuangan tailing PT. Newmont Nusa Tenggara di Sumbawa Barat dapat diperpanjang dengan persyaratan dan sistem pengawasan yang lebih diperketat.

Pengetatan persyaratan dan sistem pengawasan dilakukan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian (precautionary principles) dalam pengelolaan lingkungan hidup demi perlindungan terhadap kehidupan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup di daerah pertambangan dan sekitarnya. Pengetatan persyaratan dan sistem pengawasan ini tercermin dari adanya kewajiban tambahan yang harus dipenuhi oleh PT. NNT dalam pengelolaan tailing yang dihasilkan. Pengetatan persyaratan dan sistem pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan jumlah tailing yang dapat ditempatkan ke hulu Ngarai Laut Senunu melalui sistem Submarine Tailing Placement (STP) sebesar 8.000.000 metrik ton kering per tahun. Pada izin sebelumnya PT. NNT diperbolehkan untuk menempatkan tailing ke Dasar Laut sebesar 58.400.000 metrik ton kering per tahun, di dalam izin yang baru PT. NNT hanya diperbolehkan menempatkan tailing di dasar laut sebesar 50.400.000 metrik ton kering per tahun.

2. Untuk meminimalkan dampak pembuangan tailing terhadap lingkungan, PT. NNT wajib melakukan upaya-upaya dan kajian untuk pengelolaan tailing secara keseluruhan, diantaranya mendorong penerapan 3R (Reduce, Reuse, dan Recycling).

3. Jangka waktu berlaku izin diperketat dari tiga tahun menjadi dua tahun. Perketatan jangka waktu pemberlakuan izin ini untuk memudahkan kaji-ulang terhadap kinerja pengelolaan tailing dan penaatan izin yang diberikan kepada PT. NNT secara keseluruhan. Juga untuk melakukan kajian-kajian sebagaimana tersebut pada butir No. 2 di atas.

4. KLH akan membentuk tim pemantau independen untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan penempatan tailing di bawah laut PT. NNT. Pembentukan tim pemantau independen dengan melibatkan berbagai pihak dilakukan guna menjamin kredibilitas dan akuntabilitas hasil pemantauan tersebut. Serta mendorong penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan lingkungan.

Perpanjangan izin Penempatan Tailing PT. NTT di Dasar Laut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 82 tahun 2005 tertanggal 9 Mei 2005 tentang Perpanjangan izin penempatan Tailing Di Dasar Laut Kepada Perseroan Terbatas Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau. Sebagai informasi tambahan, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup dapat dilihat sebagaimana terlampir.

Untuk meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan PT. NNT, KLH juga secara berkala melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan PT. NNT secara keseluruhan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan antara lain mencakupi;

• pengendalian pencemaran air,
• pengendalian pencemaran udara, dan
• pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Hasil pengawasan KLH ini akan disampaikan ke masyarakat melalui pelaksanaan PROPER (Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan hidup).

Untuk informasi lebih lanjut, harap menghubungi:
Ir. Sabar Ginting, MBA
Asisten Deputi urusan Pertambangan, Energi, dan Migas
Kementerian Lingkungan Hidup
Telp. 021-85904930 , Fax.021-85905636

Jakarta, 16 Mei 2005

Deputi Bidang Pembinaan Sarana
Teknis Pengelolaan Lingkungan,
u.b. Plt. Assisten urusan informasi

Drs. Rasio Ridho Sani, M.COM, MPM

Tags: