KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

WONDAMA, SUAR- Kantor Lingkungan Hidup kabupaten Teluk Wondama, Selasa (26/5) menggelar sosialisasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). PT. Kurniatama Sejahtera. Perusahaan ini berencana beriventasi dibidang produksi hasil hutan di wilayah distrik Naikere dan Kuri Wamesa.

Acara sosialisasi tersebut dibuka secara resmi oleh wakil bupati, Dra. Marice P. Kaikatuy, MM dengan menghadirkan peserta dari sejumlah istansi terkait seperti Kehutanan, Pariwisata, Perindag, Bappeda, kepala Distrik, kepala kampung dan para pemilik hak ulayat. Sementara pihak perusahaan diwakili oleh kuasa direksi, Asep Mulyadi.

Wabup Marice P. Kaikatuy dalam arahan singkatnya mengatakan, Amdal merupakan bagian penting yang harus diketahui oleh seluruh komponen masyarakat, terutama karena sebagian besar wialyah Wondama merupakan kawasan konservasi. Dengan pemahaman yang balk terhadap Amdal, maka diharapkan semua potensi alam yang dimiliki kabupaten ini tidak punch begitu saja.

" 97 persen wilayah kita ini merupakan areal yang tak bisa diganggu. Jadi kita harus mampu menjaga itu, " kata wabup yang akrab disapa Mama Wakil ini.

Ia mengingatkan, pembangunan yang sedang berjalan selalu berkaitan dengan komponen lain, sehingga selalu diikuti dengan perubahan. Yang perlu diperhatikan adalah menjaga agar perubahan tersebut tidak melewati toleransi, sehingga keseimbangan dan days dukung alam tidak terganggu.

" Jika tidak maka terjadi degradasi lingkungan yang berujung terjadinya banjir, erosi, polusi dan kerusakan ekosistem. Hal itu akan sangat berbahaya bagi kehidupan, " tegas Mama Wakil.

Kepala kantor Lingkungan Hidup, Jhon P. Auri, menjelaskan sebelum mengantongi Ijin Usaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu, Hutan Alam (IUPHHK-HA), sesuai mekanisme yang disyaratkan, pihak perusahaan terlebih dahulu mensosialisasikan analisa dampak lingkungan ke publik. Acara tersebut, juga sekaligus untuk menjaring aspirasi dari instansi lain yang terkait serta mayarakat pemilik lokasi.

Sementara kuasa direksi PT. Kurniatama Sejahtera, Asep Mulyadi dalam sosialisasinya menyebutkan lugs areal yang akan digarap yakni 115.000 hektar meliputi wilayah distrik Naikere dan sebagian distrik Kuri Wamesa. Rencananya, perusahaan asal Jakarta ini akan berinvenstasi selama 35 tahun, dengan sistim tebang pilih (per blok-red).

Sayangnya, konsultan yang seharusnya memberi pemaparan tentang kajian Amdal tidak bisa hadir karena alasan transpotasi. Akibatnya, sosialisasi Amdal lebih banyak diisi dengan paparan rencana kerja perusahaan.

Belum Miliki Amdal
Terkait Amdal, pada kesempatan yang sama, Jhon Auri menuturkan Sedikitnya 10 bangunan strategis di kabupaten Wondama hingga kini belum memiliki sertifikasiAnalisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Kesepuluh bangunan strategis tersebut, yakni Rumah Sakit Umum Daerah di Manggurai, Perum Pemda Manggurai, Perkantoran Issey, Perumahan Pegawai di Rasei, Pelabuhan Wasior, Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan, Bandara Margono, serta tiga buah jembatan.
Menurutnya, sesuai Undang¬Undang nomor 12 tahun 2007, semua bangunan pemerintahan maupun publik harus menyertakan kajian Amdalnya. Namun, karena sampai sekarang Wondama belum memiliki tim penguji Amdal pihaknya akan menerbitkan Dokumen Pemantau dan Pemantapan Lingkungan (DPPL).

"Dengan DPPL kita bisa mengetahui dampak lingkungan bangunan tersebut. jadi bisa diukur berapa positifnya, berapa negatifnya, ungkap Auri.

Dengan DPPL pihaknya akan membuat skor (nilai-red) sehingga nantinya bisa disimpulkan bangunan mana yang layak, sedang.atau perlu pembinaan. Bahkan jika bisa jadi keberadaan bangunan tersebut perlu ditinjau kembali karena membawa dampak buruk bagi lingkungan sekitar.

Melalui DPPL juga bisa diketahui, instansi atau pihak mana yang paling bertanggungjawab, jika dilapangan ditemukan kondisi yang membahaya¬kan kehidupan manusia dan lingkungan akibat aktivitas tertentu.

" Misalnya kolam (genangan air) yang ada didepan perumahan Manggurai. Kita tidak tahu itu sebenarnya tanggung jawab siapa, PU, Bappeda, atau Kesehatan? Dengan DPPL baru dapat dipastikan instansi mana yang bertanggung¬jawab, " paparnya.

Mantan Staf Kesbangpol Wondama itu menjelaskan sesuai edaran yang dikeluarkan departemen lingkungan hidup, batas akhir pemberlakuan DPLL hanya sampai tanggal 25 September 2009. Namun, saat dilakukan pertemuan tata ruang lingkungan hidup di Sorong baru-baru ini, pihaknya meminta agar diberi tambahan waktu bagi kabupaten pemekaran.

" Kita minty sampai bulan December 2009, biar ada space waktu bagi kita untuk menyiapkan dokumen. Kalau tidak kita akan dapat sangsi dari Mentri Lingkungan Hidup, 11 pungkas Auri.  Rais Rasyid

Sumber:
Suara Akar Rumput
Hal 5.  4 -9 Juni 2009