KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, KSP- Bencana mengancam, KLH (Kementerian Negara Lingkungan Hidup) pasti selalu ikut dipersalahkan. Itulah yang selalu terjadi selama ini. Maklum, bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini sebagian besar adalah akibat dari kerusakan lingkungan yang dari waktu ke waktu cenderung semakin parah.

Sebagai instansi pemerintah yang berhubungan dengan per­soalan lingkungan hidup, wajar bila perhatian masyarakat pun tertuju Menteri Negara Ling­kungan Hidup, Ir Rachmat Witoelar serta jajaran KLH yang dipimpinnya.

"Menteri Rachmat Witoelar, jangan NATO (No Ac­tion, Talk Only), dong. la harus ikut bertindak, jangan hanya sebatas wacana doang,"

gerutu seorang warga saat menyaksi­kan tayangan bencana banjir Bengawan Solo di televisi. Di salah satu apotik di kawasan Depok.

"Kementerian Ling­kungan Hidup, seharusnya segera menerjunkan tim eva­kuasi, dan ke depan harus membangun tanggul agar kawa­san Muara Baru tidak terancam ombak,"

sahut yang lain.

"Dulu, Pak Rachmat bejanji akan membangun sumur-su­mur resapan di kawasan Jade­botabek untuk mengatasi banjir. Sekarang, mana bukti­nya,"

timpal seorang ibu yang antri membeli obat dan meng­aku rumahnya ikut tergenang, limpasan air sungai Ciliwung.

MuncuInya ungkapan keke­cewaan terhadap Menteri Negara Lingkungan Hidup sertajajaran KLH, sesungguhnya bisa dimak­lumi. Sebab seiring dengan meningkatnya ancaman bencana lingkungan, ekspektasi masyarakat terhadap institusi ini juga meningkat. Masyarakat pada dasamya sangat berharap, Kementerian Negara Lingku­ngan Hidup, bisa hadir sebagai dewa penolong yang dapat turun langsung menjaga dan memeli­hara kelestarian lingkungan serta menyelamatkan warga dari ancaman bencana.

"Sayangnya, dalam mengha­dapi ancaman bencana, KLH hanya dapat bertindak sebatas kewenangan yang ada pada kementerian ini,"

jelas Sudari­yono, Deputi Komunikasi & Pemberdayaan Kementerian Lingkungan Hidup.

Memang, sebagian besar warga masyarakat tampak belum memahami bahwa Menteri Nega­ra Lingkungan itu, tidak sama dengan menteri lainnya yang memimpin departemen teknis dengan jajaran untuk pelaksana yang tersebar dan menjangkau hingga pelosok pedesaan.

Sebagai kementerian non departeman, tugas pokok dan fungsi KLH memang terfokus pada perumusan strategi dan mengkoordinasikannya dengan berbagai instansi terkait. Tentu selain melakukan pengawasan. Karena itu, kehadiran jajaran KLH tidak akan terlalu nampak pada tataran implementasi di lapangan.

Mengenai implementasi pembangunan sumur-sumur resapan di kawasan Jadebo­tabek, misalnya, pengerjaannya jelas bukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, melainkan oleh pemerintah daerah setempat.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sudah memba­ngun ribuan sumur resapan, begitu pula Pemerintah Kota Depok dan Kabupaten Bogor,"

Masnellyarti Hilman, salah seorang deputi MenLH kepada pers beberapa waktu lampau di kantor KLH. Selain itu, katanya, juga sedang digalakkan pem­buatan biopori di berbagai kawasan pemukiman.

Sedangkan pembuatan tanggul, revitalisasi sungai dan situ, sudah dikordinasikan de­ngan Departemen Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah setempat. Sementara penang­gulangan kerusakan hutan, de­ngan Departemen Kehutanan, katanya.

Menyadari tantangan yang dihadapi semakin kompleks, maka partisipasi aktif dari segenap warga masyarakat, tentu amat dibutuhkan. Karena itu, aspek Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat se­makin mendapat perhatian, dengan harapan pada saatnya masyarakat dapat mengatasi masalah-masalah lingkungan secara mandiri.

"Pendidikan lingkungan, pembinaan kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga-­lembaga masyarakat, dunia usaha dan lain-lain termasuk dengan media massa mendapat porsi strategic dalam program KLH. Sebab problematika ling­kungan hidup adalah masalah yang kompleks dan meliputi seluruh aspek dan dimensi kehidupan manusia, sehingga penanganannya pun harus melibatkan seluruh warga ma­syarakat tanpa kecuali,"

jelas Sudariyono, Deputi MenLH bidang Komunikasi dan Pem­berdayaan Masyarakat. Sekedar contoh, dalam penanggulangan sampah di perkotaan, misalnya kalau ada warga masyarakat hendak mengembangkan usaha berbasis sampah seperti pem­buatan kompos yang cukup laris di pasaran, Kementerian Ling­kungan Hidup, siap membantu dengan menyediakan tenaga konsultan sekaligus supervision untuk kegiatan tersebut, kata­nya. Prinsipnya, KLH siap mem­berdayakan masyarakat.

Terjadinya kerusakan ling­kungan akibat ulah manusia, misalnya, itu semua jelas ber­mula dari pikiran manusia. Karenanya, penanggulangannya pun harus mampu menyentuh dimensi pemikiran, antara lain dengan membangkitkan kesa­daran akan betapa pentingnya arti kelestarian lingkungan bagi kehidupan manusia.

Tampaknya, kerangka pemi­kiran yang holistik inilah yang mendorong penyelenggaranan forum-forum dialog antara KLH dengan berbagai elemen masya­rakat semakin intens belaka­ngan ini.

"Tampaknya, Kemen­terian Lingkungan Hidup sudah identik dengan kementeriannya para aktivis LSM dan wartawan;"

ujar seorang wartawati ibukota yang sering meliput acara-acara KLH. Maklum, selain seringnya acara bersama KLH dengan berbagai elemen masyarakat, hubungan yang terbina pun semakin akrab. KSP-04

Sumber:
Koran Surya Pagi
Hal 10
17 – 22 Januari 2008