KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Inti dari World Summit on Sustainable Development (WSSD), alias KTT Jo atau juga Rio+10, di Afrika Selatan nanti adalah kaji ulang satu dasawarsa pelaksanaan Agenda 21 yang ditetapkan pada KTT Bumi 1992 di Rio de Janeiro. Demikian dijelaskan Effendy A. Sumardja, Ketua I Tim Substansi Panitia Nasional untuk PrepCom IV, dalam kertas kerjanya baru-baru ini.

Kaji ulang tersebut difokuskan untuk memperoleh strategi tindakan perbaikan (Corrective Action) pelaksanaan Agenda 21 yang selama ini terasa kurang memuaskan dan menghadapi tantangan-tantangan terbaru atas paradigma Pembangunan Berkelanjutan di abad 21. WSSD juga diharapkan dapat mencari semangat kerjasama baru dalam pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, pertemuan di Johannesburg ini bakal menjadi agenda internasional terpenting di abad 21 dengan akan hadirnya 64.000 delegasi lokal dan internasional, termasuk lebih dari 180 Kepala Negara.

Beberapa isu global yang akan diangkat, sesuai dengan laporan Sekjen PBB dalam Millenium Report nya, adalah antara lain peningkatan suhu bumi serta pola musim yang semakin tidak terkendali sehingga mengakibatkan peningkatan bencana alam, kebakaran dan konversi hutan, serta gejala pengurangan air akibat konsumsi dunia yang kini 10% dari total pasokan yang ada.

Visi Bersama

Agenda khusus dari WSSD secara umum meliputi: (1 ) penempatan fokus khusus mengenai aspek pembangunan dalam pembangunan berkelanjutan, (2) artikulasi visi baru bagi keberlanjutan, dan (3) jaminan agenda pembicaraan yang berimbang dan terpadu.

Ketiga hal tersebut diatas lahir dan adanya dikotomi aspek dimensi pembangunan dan agenda lingkungan hidup. Kegagalan-kegagalan pembicaraan internasional sebelumnya umumnya lahir karena salah satu dominasi aspek diatas, sehingga sulit dicapai sebuah kesepakatan. Padahal, keduanya berkaitan sangat erat. Bisa diperkirakan bahwa pembahasan isu-isu lingkungan seperti peningkatan panas bumi tidak akan bisa dilepaskan dari isu-isu dimensi pembangunan seperti halnya globalisasi dan liberalisasi perdagangan.

Effendy menuliskan bahwa proses kaji ulang dalam WSSD akan membantu usaha penyusunan agenda pembicaraan yang terpadu, mengingat semua pihak merasa perlu untuk melakukan pembingkaian paradigma pembangunan baru yang tidak hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan saja, tetapi juga menjamin peran serta yang luas dan distribusi manfaat secara adil dan merata antar negara dan dalam setiap negara.

KTT Harus Terarah

Melanjutkan isi dan Agenda 21, setidaknya ada delapan isu pokok yang akan diangkat, termasuk pengentasan kemiskinan yang dipastikan sebagai pondasi pencapaian pembangunan berkelanjutan. Namun, belajar dari pengalaman, pokok pembicaraan dalam WSSD diharapkan tidak lagi hanya berputar di platform pernyataan dan kesepakatan saja. WSSD harus bisa menghasilkan target dan strategi konkrit dan implementatif. Isu kemiskinan difokuskan dalam target pengurangan 50% penduduk sangat miskin pada tahun 2015, dan strateginya diarahkan kepada usaha ke arah pencapaian target tersebut.

Keinginan WSSD untuk membuat solusi konkrit memang menarik perhatian banyak pihak untuk menggolkan prioritas isu-isu spesifiknya masing-masing. Diperkirakan, akan ada isu-isu baru yang diangkat dalam WSSD, seperti AIDS, dampak globalisasi, angkutan, energi, dan keamanan lingkungan. Akan tetapi, isu-isu ini tidak akan dikondisikan sebagai fokus baru, melainkan untuk melengkapi dimensi dampak dan kegagalan usaha pembangunan berkelanjutan yang akan dikaji ulang.

Selain usaha untuk tetap menjaga fokus pembicaraan tanpa melupakan berbagai dimensi maupun isu-isu baru, WSSD sebenarnya juga sangat berkepentingan untuk mematahkan “pentakbiran” lingkungan hidup. Selama ini, ekstremitas pendekatan ekologi inilah yang menjadi sumber utama kemacetan pelaksanaan Agenda 21. Bingkai paradigma baru yang akan diusung dalam WSSD diharapkan dapat secara komplit melihat kembali keterkaitan lingkungan dan pembangunan.

Pekerjaan rumah WSSD yang akhirnya juga tidak kalah pentingnya adalah menjadi katalisator bagi pembaruan komitmen negosiasi perjanjian-perjanjian internasional seperti Protokol Kyoto, Protokol Keamanan Hayati, dan lain sebagainya. WSSD harus menjadi ajang strategis pencapaian konsensus dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran pembangunan internasional.

Substansi yang Menonjol

Dalam PrepCom II yang diselenggarakan pada tanggal 28 Januari – 8 Februan 2002 di New York, dihasilkan 4 dokumen penentu, yaitu: (1) Chairman’s summary of the 2nd PrepCom, (2) Chairman’s summary of the Multistakeholder Dialogue Segment, (3) Chairman’s paper, dan (4) Proposal for partnership initiatives dalam rangka penguatan implementasi Agenda 21. Secara khusus, Chairman’s Paper diterima secara bulat oleh negara-negara anggota sebagai basis terbaik pelaksanaan negosiasi agenda pembicaraan WSSD dalam PrepCom selanjutnya. Penerimaan terhadap dokumen ini bisa dianggap sebagai suatu pengakuan terhadap kepemimpinan Indonesia, mengingat posisi Chairman diberikan kepada Emil Salim. Chairman’s Paper berisi 8 kelompok isu, yaitu: (1) pengentasan kemiskinan, (2) perubahan pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan, (3) perlindungan dan pengelolaan basis sumber daya alam untuk pembangunan sosial dan ekonomi, (4) globalisasi pembangunan berkelanjutan, (5) keterkaitan kesehatan dan pembangunan berkelanjutan, (6) pembangunan berkelanjutan bagi negara-negara berkembang kepulauan kecil, (7) inisiatif pembangunan berkelanjutan bagi negara-negara Afnka, dan (8) penyelesaian masalah fasilitas dan infrastruktur pendukung pelaksanaan, seperti persoalan pembiayaan, perdagangan, transfer dan pengembangan iptek, pengembangan kapasitas, dan pengembangan sistem informasi untuk pengambilan keputusan.

Perjuangan Indonesia

Dari delapan kelompok isu dalam Chairman’s paper, tim substansi delegasi Indonesia menggarisbawahi beberapa isu yang akan diperjuangkan secara khusus demi kepentingan negara kita, yaitu: pengentasan kemiskinan; pengembangan kapasitas kelembagaan; transfer teknologi dengan penekanan khusus pads efisiensi dan konservasi energi; perlindungan dan pengelolaan sumber daya dengan penekanan khusus pada air, perikanan, pantai dan pesisir, dan kehutanan; pengendalian bencana; dan pengembangan kapasitas pelayanan kesehatan dasar dengan penekanan pada pemberantasan malaria, TBC, dan penyakit endemik, parasitik, dan infeksi lainnya.

Dari sudut penyelesaian persoalan fasilitas dan infrastruktur pendukung pelaksanaan pembangunan, Indonesia berkepentingan dalam pengembangan sistem informasi dan peningkatan akses pasar, dan yang paling penting adalah, penyelesaian utang.

Bantuan Pembangunan Negara

Sebenarnya, negosiasi isu-isu yang secara umum disepakati semua negara ini tidak bebas dari kepentingan politik setiap negara. Banyak anggota menganggap usaha negara maju untuk lebih mengedepankan isu pengentasan kemiskinan sebagai isu utama adalah agar mereka bisa mengarahkan komitmen mereka dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dalam bentuk bantuan pembangunan yang disalurkan dalam perangkat pendanaan multilateral seperti Bank Dunia, ADB, IMF, dan GEF.

Di sisi lain, negara berkembang justru lebih serius untuk mengedepankan isu pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan sebagai dampak dari globalisasi dan perdagangan bebas. Persoalan produksi emisi gas rumah kaca dan konsumsi energi yang bisa dikatakan adalah monopoli negara-negara maju adalah faktor utama terjadinya perubahan iklim global dan pengurasan sumber daya alam di negara-negara berkembang dan miskin. Masalah perdagangan bebas yang tidak berarti “adil” dan kenyataan tingginya proteksi negara maju terhadap arus produksi negara berkembang juga adalah kunci dari ketidakadilan sosial.

Investasi dan Korupsi

Kalangan LSM secara khusus mengangkat isu akuntabilitas perusahaan-perusahaan multinasional. Kenyataan bahwa justru perusahaan-perusahaan raksasa ini melakukan praktek “NIMBY” (not in my backyard) yang mematuhi aturan lingkungan di negaranya sendiri tetapi justru sangat merusak di negara lain adalah salah satu hal yang sangat mengganggu. Praktek kelicikan investasi, seperti keterpaksaan pemberian jaminan atas investasi yang sebenarnya bermasalah adalah salah satu hal yang menjadikan negara-negara berkembang terjebak dalam krisis dan kemelut utang yang tidak pernah selesai.

Berkaitan dengan hal tersebut, LSM kemudian juga menuding persoalan korupsi yang tidak saja hanya terjadi dalam pemerintahan suatu negara, tetapi juga didorong oleh “proteksi” lembaga-lembaga keuangan multilateral yang memilih menutup mata, dan praktek bisnis kotor investasi asing.

Inisiatif bagi Negara-negara “Rentan”

Dalam Chairman’s paper muncul dua butir mengenai perlakuan khusus terhadap negara-negara berkembang kepulauan kecil dan negara-negara Afrika. Pengalaman menunjukkan bahwa persoalan terberat implementasi pembangunan berkelanjutan memang dialami oleh negara-negara tersebut, seperti kenyataan bahwa persoalan kemiskinan terparah memang terkonsentrasi di Afrika.

Persoalan kenaikan suhu global sangat mengancam kelestarian negara-negara kepulauan kecil, yang umumnya berada di kawasan Asia Pasifik. Peningkatan suhu yang diikuti dengan peningkatan muka air laut dan kekacauan musim menyebabkan adanya prediksi tenggelamnya negara-negara tersebut. Lebih parah lagi, kerusakan dan pencemaran lautan akan secara langsung menghancurkan ekosistem dan juga tata kehidupan perekonomiannya, mengingat banyak diantaranya menggantungkan pendapatan negaranya dari sektor pariwisata dan perikanan.

Persoalan kepentingan negara kepulauan kecil di Asia Pasifik ini (termasuk juga Singapura yang menjadi juru bicaranya) perlu didukung oleh Indonesia, mengingat sebagai negara kepulauan terbesar di Indonesia juga berkepentingan atas keberadaan lebih dari 1.000 pulau-pulau kecilnya. Konon, Indonesia sudah kehilangan 3.000 pulau kecilnya akibat kenaikan permukaan laut.

Fokus bagi negara-negara yang memiliki ekosistem spesifik sebenarnya tidak terbatas pada negara kepulauan. Negara-negara pegunungan yang dimotori oleh Swiss juga memperjuangkan keberadaannya untuk mendapat perhatian khusus dalam pembahasan. Namun kenyataan bahwa isu persoalannya tidak se-urgent negara-negara kepulauan, dan sebenarnya telah dapat tertampung dalam butir-butir fokus pembicaraan lainnya, maka tidak muncul secara spesifik dalam Chairman’s paper.

Khusus mengenai isu bantuan inisiatif untuk Afrika, negara-negara berkembang lainnya sebetulnya cukup berkepentingan untuk mendukungnya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan adanya fokus perbaikan mekanisme keuangan multilateral dan penyelesaian krisis ekonomi yang tentunya berefek langsung pula pada persoalan serupa yang dihadapi negara-negara berkembang lain seperti Indonesia.