KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

S U R A T – E D A R A N
Nomor: 03/M/SE/III/2003

Kepada yth,
– Para Menteri Gotong Royong
– Panglima TNI
– Kapolri
– Gubernur Bank Indonesia
– Para Kepala LPND Ristek
– Para Gubernur Seluruh Indonesia
– Para Bupati/walikota Seluruh Indonesia

Salah satu faktor yang dapat mendorong perkembangan teknologi
di negara kita adalah kuatnya tarikan kebutuhan teknologi dari industri di dalam
negeri. Dalam kondisi ekonomi pada saat ini, pemanfaatan pasar pemerintah sangat
bermanfaat untuk mendorong kemajuan industri dalam negeri yang pada akhirnya
akan meningkatkan tarikan kebutuhan teknologi. Sehubungan hal tersebut, bersama
ini kami mohon perhatian saudara tentang beberapa hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Anggaran Pendapatn dan Belanja Negara
sebagai berikut:

  1. Sesuai dengan keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000
    Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, telah
    diatur penggunaan produksi dalam negeri.
  2. Dalam bagian Pertama perihal pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan
    dana dalam negeri, pada pasal 20 ayat (1) diatur bahwa setiap instansi pemerintah
    harus:

    1. Memaksimalkan penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri,
      termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dalam pengadaan barang
      / jasa;
    2. Mengikutserakan konsultan dan penyedia barang/jasa nasional.
  3. Dalam ayat (2) pasal yang sama ditentukan bahwa dalam persiapan pengadaan
    barang/jasa, mulai tahap studi, rancang bangun, penyusunan dokumen lelang
    dan perjanjian/kontrak pengadaan/jasa harus sudah mencantumkan persyaratan:

    1. Penggunaan standar Nasional Indonesia (SNI), atau standar lain yang
      berlaku dan atau standar Internasional yang stara ditetapkan oleh instansi
      yang berwenang;
    2. Penggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri
      nasional;
    3. Penggunaan tenaga ahli dan atau penyedia barang/jasa dalam negeri.
  4. Dalam rangka mendayagunakan produksi dalam negeri, pada Petunjuk Teknis
    Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 dalam
    BAB IV Ketentuan Umum butir 3 diatur pula bahwa pengadaan barang dan jasa
    yang dibiayai dengan dana dalam negeri perlu mengutamakan penggunaan:

    1. Barang yang bahan baku dan pembuatannya di Indonesia mencakup:
      1. barang jadi, barang setengah jadi, peralatan, suku cadang, komponen
        utama, komponen pembantu;
      2. bahan baku bahan pelengkap dan bahan pembantu.
    2. Jasa yang dilaksanakan di Indonesia dan tenaga Indonesia meliputi
      jasa pemborongan, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.
  5. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Instansi yang berwenang
    mengeluarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta mengembangkan Sistem
    Standardisasi Nasional adalah Badan Standardisasi Nasional (BSN). Sedangkan
    penilaian kesesuaian terhadap penerapan standar tersebut, hanya dapat dilakukan
    oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi
    Nasional (KAN) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia
    Nomor 78 Tahun 2001.
  6. Apabila barang dan jasa yang diperlukan betul-betul tidak dapat diperoleh
    dari produsen di dalam negeri, maka produk dan jasa yang diimpor harus tetap
    dipersyaratkan agar memenuhi SNI atau standar lain sesuai dengan yang dimaksudkan
    pada butir 3 (a). Penilaian kesesuaian terhadap standar tersebut dapat dilakukan
    lembaga sertifikasi dari negara yang telah memiliki Mutual Recognation Arrangement
    (MRA) dengan KAN, baik secara bilateral maupun secara multirateral melalui
    lembaga penilaian kesesuaian internasional.
  7. Apabila produk dan jasa tersebut tidak berasal dari negara yang memiliki
    MRA dengan Indonesia, maka produk/jasa tersebut harus dinilai kesesuaiannya
    oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh KAN.
  8. Para Pimpinan Proyek di lingkungan instansi Saudara yang memerlukan informasi
    yang berkaiatan dengan SNI dan penilaian kesesuaiannya dapat menghubungi
    badan Standardisasi Nasional (BSN) yang beralamat sebagai berikut:

Gedung Manggala Wana Bhakti Blok IV Lantai 4, Jl. Jend. gatot
Subroto Jakarta. Telepon: (021) 5747043; Fax: (021) 57902948; Email: bsn@bsn.go.id

Atas Perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Menteri Riset dan Teknologi RI

Ir. M. Hatta Rajasa

Rembusan Yth.

  1. Presiden Republik Indonesia
  2. Menteri Koordinasi Perekonomian
  3. Kepala BSN