KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Rancangan Proyek Reklamasi Pantura (Pantai Utara) Jakarta yang didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantura Jakarta harus dievaluasi secara total. Sebab selain sudah tidak sesuai dengan perkembangan kawasan, juga mesti memperhitungkan berbagai fenomena alam seperti naiknya permukaan air laut, perubahan iklim yang terjadi akibat pemanasan global. Demikian pendapat berbagai kalangan yang disampaikan ke Redaksi Suar, menanggapi niat BP Pantura meneruskan proyek reklamasi tersebut.


Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof. Ir Rachmat Witoelar-yang juga guru besar bidang perubahan iklim pada salah satu universitas terkemuka di Australia-bahkan menyarankan agar masyarakat tidak memilih tempat beraktivitas atau hunian di tepi pantai karena resikonya sangat tinggi. “Ini, warning yang tulus agar masyarakat terhindar dari bencana, “kata Menteri Rachmat Witoelar, sesaat setelah membuka Rakernas Amdal 2008 di Hotel Mercure Ancol, beberapa waktu lampau.

Pentingnya evaluasi menyeluruh, agar proyek reklamasi Pantura Jakarta itu integrative dengan Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur, yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. Sebagai produk hukum, Perpres No. 54 Tahun 2008 memiliki kekuatan hukum, sehingga bagi yang melanggarnya dapat dikenai sanksi sesuai yang diatur pada UU No. 26 tahun 2007.

Konsekuensi lahirnya perpres tersebut, maka semua produk hukum yang bertentangan menjadi tidak berlaku, sementara yang belum sinkron harus diubah atau disempurnakan. Seperti diketahui, dasar hukum proyek reklamasi Pantura adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantura Jakarta, serta Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Namun belakangan presiden menerbitkan Pertauran Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. Implikasi dari terbitnya perpres ini, maka sejumlah rancangan pembangunan di kawasan Jabodetabekpunjur mesti diubah, disesuaikan dengan ketentuan yang baru.

Keharusan ini tertuang pada Bab IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 70 yang menegaskan bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden tersebut semua peraturan pelaksanaan dari: a. Keputusan Presiden nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur; b. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri; c. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta; dan d. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuk Naga Tanggerang, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan peraturan pelaksanaan baru sesuai dengan Peraturan Presiden ini.

Sementara pada Pasal 71 ditegaskan bahwa: 


a. peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang berikut peraturan zonasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini; dan 

b. peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang berikut peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini diberlakukan.

Lebih lanjut pada Pasal 72 dinyatakan bahwa : 


a. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur; 


b. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri; 


c. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, sepanjang yang terkait dengan penataan ruang; dan 


d. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1995 tentan Reklamasi Panati Kapuk Naga Tangerang, sepanjang yang terkait dengan penataan ruang, dinyatakan tidak berlaku.

Merespon ketentuan tersebut, sejumlah daerah otonom di kawasan ini telah melakukan upaya penyesuaian. Pemerintah Kabupaten Tanggerang, misalnya, telah melakukan konsultasi ke Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) sebelum menerbitkan ijin pembangunan permukiman di kawasan sekitar Bandara Inetrnasional Soekarno-Hatta, dimana pengaturan pemanfaatan ruang zonasinya telah diatur dalam perpres tersebut. Sesuai rekomendasi BKTRN, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah melakukan pembatasan pembangunan pada areal sekitar Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan telah melakukan konsultasi dengan pusat. Paulus Londo

Sumber :

Media cetak, Koran Suara Akar Rumput
Edisi 15-17 September 2008, hal 8