KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar secara aklamasi terpilih sebagai Presiden Dewan Pemerintahan Program Lingkungan Hidup PBB (President Governing Council UNEP) pada sidang ke-23 Governing Council/Global Minister Environment Forum di Nairobi, Kenya, Senin 21 Pebruari 2005.

Terpilihnya Menneg LH untuk menduduki jabatan tersebut dalam periode 2005 – 2007 banyak didukung oleh berbagai pihak, terutama kelompok negara-negara Asia. Dukungan kuat tersebut memang telah tercermin dari permintaan kepada Meneg LH Rachmat Witoelar untuk memimpin persidangan menggantikan Presiden GC UNEP sebelumnya, Arcado D Ntagazwa, yang merupakan Menteri Negara Lingkungan Hidup Tanzania. Pengukuhan kemudian dilakukan setelah pembukaan sidang.

“Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden GC-UNEP memberikan beberapa keuntungan, antara lain kemudahan Indonesia mendapatkan berbagai dukungan internasional berupa pendanaan, pengembangan sumber daya manusia, maupun teknologi pelestarian lingkungan hidup, serta terbukanya sejumlah kerja sama dan koordinasi yang sangat dibutuhkan sejalan dengan berlaku efektifnya Protokol Kyoto. Kami juga akan dapat menindaklanjuti peran UNEP dalam isu lingkungan lintas negara, sebagaimana penyelesaian yang diharapkan Indonesia dalam kasus impor limbah B3 oleh PT. Asia Pacific Eco Lestari (PT. APEL). Perlu diketahui bahwa sesuai Konvensi Basel yang ditandatangani pemerintah Indonesia dan Singapura, Indonesia akan tetap meminta pemerintah Singapura untuk mengambil kembali limbah B3 tersebut. Posisi internasional ini diharapkan juga meningkatkan posisi tawar dalam penanganan kasus Buyat Pante, dimana KLH mendorong pemerintah daerah segera melakukan relokasi terhadap penduduk ke tempat yang lebih layak. Namun demikian, tujuan terpenting yang diharapkan dari terpilihnya Indonesia sebagai Presiden GC UNEP adalah menciptakan citra positif akan kepedulian Pemerintah Indonesia dalam pelestarian lingkungan di tingkat lokal maupun global,” ungkap Meneg LH.

Direktur Eksekutif UNEP, Klaus Toepfler, menekankan bahwa hasil pertemuan kali ini akan menjadi masukan penting bagi pertemuan Komisi Pembangunan Berkelanjutan tujuh bulan mendatang. Pertemuan yang diperkirakan akan dihadiri para kepala negara ini akan menindaklanjuti langkah-langkah pelaksanaan Protokol Kyoto, khususnya mengenai usaha penurunan emisi gas rumah kaca dan bantuan kepada negara berkembang untuk melaksanakannya.

Selain mengumumkan kepastian Meneg. LH Rachmat Witoelar sebagai Presiden GC UNEP, Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia kembali menegaskan hal-hal berikut: (1) tidak menjadikan alasan rekonstruksi Aceh sebagai dasar untuk melanjutkan proyek Ladia Galaska dan eksploitasi Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang tidak berkelanjutan; (2) segera dilaksanakannya Program Penilaian Peringkat Hasil Uji Tipe Emisi Gas Buang Kendaraan Tipe Baru yang mewajibkan setiap produsen mobil menginformasikan tingkat emisi kendaraan tipe baru yang diproduksinya; dan (3) akan segera diselesaikannya proses ratifikasi konvensi Stockholm tentang Persistent Organic Pollutans (POPs) dan Konvensi Rotterdam tentang Prior Consent Procedure untuk Bahan Kimia dan pestisida dalam perdagangan Internasional tahun ini.

(Sumber: Kompas, Asdep Urin, Ry)