KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

“Making Ecosystem Services Count”. Denpasar, 26 Agustus 2013 – Hari ini, Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan World Agroforestry Centre (ICRAF) dan Ecosystem Services Partnership, Wageningen, Belanda menyelenggarakan The Sixt International Ecosystem Services Partnership (ESP) Conference dengan tema “Making Ecosystem Services Count” di Bali tanggal 26 – 30 Agustus 2013 di Pan Pacific Nirwana Bali Resort Hotel, Bali.

Pertemuan ini bertujuan memperbaiki dan meningkatkan pemahaman tentang peran jasa ekosistem terhadap kehidupan manusia secara umum. Melalui forum ini kita akan berbagi input yang berharga, pengalaman serta harapan masa depan untuk memperbaiki lingkungan yang semakin rentan ini.

Hasil atau kemajuan dari pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dalam pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tapi juga dalam lingkungan yang sehat dan kemajuan sosial yang lebih baik. Dalam meraih tiga tujuan tersebut masih terdapat tantangan, khususnya Indonesia dimana permasalahan sosial ekonomi seperti kemiskinan dan lingkungan seperti kerusakan lingkungan cukup kompleks. Walaupun Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang meningkat dalam dua dekade terakhir, kemajuan ekonomi telah meletakkan tekanan besar terhadap sumber daya alam dan lingkungan.

Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA menyatakan “Tema dari konferensi “Membuat Jasa Ekosistem Dinilai” menggambarkan 1) jasa ekosistem harus dikenali dan dipahami sebelum dinilai dan dikuantifikasi; 2) nilai jasa ekosistem tersebut harus dikaji sebelum jasa lingkungan masuk dalam skema penghitungan nasional untuk akuntansi lingkungan; dan 3) meningkatkan kepedulian terhadap kontribusi nyata dari jasa ekosistem terhadap pembangunan ekonomi”.

Lebih lanjut disampaikan “Kami juga menyadari bahwa penerapan PJL masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kebijakan fiskal, sumber daya, legal, dan aspek kelembagaan, juga aspek teknis. Kami telah bekerja keras untuk menangani tantangan ini dengan menggunakan berbagai upaya. Sebagai contoh: kami telah mencoba mengembangkan “protokol” (panduan singkat) untuk implementasi PJL. Upaya tersebut sebagai salah satu upaya kami untuk mengisi celah dalam mengarusutamakan penerapan PJL di Indonesia”. Saat ini telah tumbuh diterimanyaa dan penerapan skema PJL. Berbagai skema PJL seperti di Cidanau Banten, PJL Lombok, PJL Cirebon-Kuningan, PJL Sumberjaya Lampung, telah dikenali tidak hanya di Indonesia tetapi juga secara internasional.

Saat ini Indonesia telah memasukkan keberpihakan pada lingkungan dalam pilar pembangunan bersama dengan pilar lain yakni keberpihakan terhadap pembangunan, kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja. Indonesia juga menyatakan secara legal dalam rencana pembangunan jangka panjang bahwa “green and everlasting Indonesia” adalah salah satu tujuan rencana pembangunan jangka panjang kami. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenali peran penting dari jasa ekosistem/lingkungan. Undang-undang tersebut saat ini telah menyiapkan sebuah platform untuk mengelola lebih baik jasa ekosistem/lingkungan dalam instrumen ekonomi yang disebut dengan pembayaran jasa ekosistem/lingkungan (PJL) dan kompensasi jasa ekosistem. Instrumen ini merupakan beberapa diantara berbagai instrumen yang dikembangkan untuk mengelola lingkungan yang lebih baik.

Sebelum diundangkannya UU No. 32/2009, pembayaran jasa ekosistem/lingkungan (PJL) telah dilaksanakan dan diterapkan dalam berbagai skala dan tingkat. Kami berterima kasih kepada berbagai organisasi seperti ICRAF, WWF dan organisasi nasional dan internasional lainnya yang telah mengenalkan konsep ini kepada masyarakat Indonesia dan yang telah berkontribusi secara signifikan terhadap pengelolaan lingkungan di Indonesia dalam menggunakan skema tersebut.

UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperkenalkan instrumen baru dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu instrumen ekonomi lingkungan. Instrumen ekonomi lingkungan mengandalkan kepada signal pasar untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu instrumen yang diperkenalkan dalam UU No. 32/2009 adalah Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) atau Payment Environmental Services (PES). PJL adalah instrumen berbasiskan pasar untuk tujuan konservasi, berdasarkan prinsip bahwa siapa yang mendapatkan manfaat dari jasa lingkungan, harus membayar untuk keberlanjutan penyediaan jasa lingkungan, dan siapa yang menghasilkan jasa tersebut harus dikompensasi. Dalam mekanisme PJL, penyedia jasa lingkungan menerima pembayaran tergantung dari kemampuan mereka untuk menyediakan jasa lingkungan yang diinginkan atau melakukan suatu kegiatan yang sifatnya dapat menghasilkan jasa lingkungan tersebut.

PJL pada dasarnya merupakan skema yang bertujuan untuk merestorasi dan melindungi ketersediaan barang dan jasa lingkungan yang berkelanjutan. Skema PJL merupakan mekanisme yang membuat penyediaan jasa lingkungan menjadi lebih cost efisien dalam jangka waktu yang lama. Jenis jasa lingkungan yang umum diperdagangkan dalam skema PJL diantaranya adalah proteksi dan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), konservasi biodiversitas (biodiversity conservation), restorasi lanskap (landscape restoration), penyerapan karbon (carbon sequestration) dan stok karbon eksisting, serta keindahan alam (scenic beauty). Jasa-jasa lingkungan tersebut seluruhnya memiliki aspek konservasi dan rehabilitasi yang tentu saja memiliki konsekuensi terhadap konteks institusional dari sistem rewards. Untuk di Indonesia sendiri, yang paling populer adalah komoditas Daerah Aliran Sungai dan konservasi biodiversity.

Skema PJL dapat dilaksanakan diantara penyedia dan penerima manfaat jasa lingkungan dalam kerangka:

  • G to G (Government to Government),
  • G to C (Government to Community),
  • G to P (Government to Privat),
  • C to C (Community to Community),
  • C to P (Community to Privat),
  • P to P (Privat to Privat) dan sebaliknya.

Pihak yang dapat bertindak sebagai fasilitator dapat diperankan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO), dan juga organisasi non profit. Berbagai sumber pendanaan yang dapat untuk skema pembiayaan yang berkelanjutan, diantaranya adalah:

  • Sumbangan dan hibah dari organisasi nasional dan internasional
  • Dana pemerintah dari sumber pajak dan subsidi
  • Dana dari penerima manfaat
  • Pengembangan pasar dari barang dan jasa seperti misalnya dari PJL itu sendiri dan juga pariwisata berbasiskan pungutan (tourism based-fees).

Informasi lebih lanjut:
Drs. Imam Hendargo Abu Ismoyo,
MA Deputi MENLH Bidang Tata Lingkungan,
Tlp/Fax (021) 8580111,
email: humaslh@gmail.com