KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Serpong, 27 Januari 2004 – Kegiatan perpindahan lintas batas (transboundary movement) limbah, khususnya limbah B3 dari negara maju yang diekspor ke negara berkembang termasuk Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Sepanjang tahun 1992 – 2000 masih juga ditemukan impor limbah secara ilegal (KLH, 2000). Keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang “Otonomi Daerah” dan dengan alasan untuk mengejar pendapatan daerah, beberapa daerah di wilayah Indonesia telah mengizinkan daerahnya untuk menjadi lokasi tempat pembuangan limbah B3. Sampai saat inipun Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) masih sering menerima permohonan impor limbah B3 dari beberapa negara untuk berbagai tujuan wilayah Indonesia.

Sebagai upaya pengawasan terhadap kegiatan perpindahan lintas batas (transboundary movement) limbah B3 dan limbah lainnya serta pembuangannya, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah mengembangkan program-program pembinaan dan pengembangan SDM dalam pengelolaan lingkungan hidup. Salah satunya adalah dengan mengadakan National Workshop on the Pilot Project for the Monitoring and Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes in Asian Region (Lokakarya Nasional pada Pilot Proyek untuk Pengawasan Kegiatan Lintas Batas Limbah B3) di Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup, Kawasan Puspitek, Serpong, hari ini.

Menurut data yang dilaporkan oleh UNEP (1997), “terdapat lebih dari 400 juta metrik ton/tahun limbah B3 yang dihasilkan di seluruh dunia dan 10% dari jumlah tersebut berasal dari kegiatan perpindahan lintas batas limbah B3″. Lebih lanjut dilaporkan, bahwa “lebih dari 2.2 ton/tahun limbah B3 diekspor ke negara berkembang”. Ketatnya peraturan pengelolaan lingkungan di negara-negara maju dan besarnya biaya untuk pengolahan limbah tersebut telah menyebabkan banyaknya kegiatan ekspor limbah tersebut .

Perpindahan lintas batas limbah B3 tersebut juga termasuk yang terselubung sebagai bahan baku misalnya sebagai plastik bekas. Pada tahun 1992 tercatat telah terjadi pengiriman limbah B3 yang terselubung sebagai bahan baku (plastik bekas terkontaminasi limbah B3) sebanyak + 116 peti kemas seberat 1200 ton yang masuk ke wilayan Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak Surabaya, Belawan Medan dan Ujung Pandang.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Basel pada tanggal 12 Juli 1993, dengan Keppres No. 61 Tahun 1993 dan menyiapkan perangkat perundang-undangan lainnya yang menunjang kebijaksanaan yang terkait dalam pelarangan atau menekan masuknya limbah B3 ke wilayah Indonesia diantaranya adalah Undang-undang RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 20 ayat 2 dan Pasal 21, dan Peraturan Pemerintah RI no. 18/1999 jo. PP. 85/1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, Pasal 53.

Lokakarya Nasional ini akan berlangsung di dua lokasi yaitu Serpong (27 – 29 Januari 2004) dan Batam (3 – 5 Februari 2004). Pada hari ketiga akan dilakukan Site Visit (Kunjungan Lapangan). Workshop ini ditujukan terutama kepada Direktorat Bea & Cukai seluruh wilayah Indonesia yang berhadapan secara langsung di lapangan. Selain itu, diundang pula Bapedalda dan POLRI.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai National Workshop on the Pilot Project for the Monitoring and Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes in Asian Region, silakan hubungi:

Ibu Amelia
Basel Convention Regional Centre Jakarta
Telp/Fax: (021) 858 4638
Email: bcrc@menlh.go.id