Upaya Mengatasi Perubahan Iklim – Indonesia Akan Pimpin Negosiasi Komprehensif

Dalam Konferensi Pers Bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di gedung United Nations Information Center (UNIC) Senin, 29 Januari 2007, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar, menyatakan bahwa "Indonesia saat ini telah mengalami dampak perubahan iklim, seperti banjir, perubahan cuaca serta peningkatan muka air laut.  Semua ini [...]

30 Jan 2007 12:21 WIB

Dalam Konferensi Pers Bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di gedung United Nations Information Center (UNIC) Senin, 29 Januari 2007, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar, menyatakan bahwa "Indonesia saat ini telah mengalami dampak perubahan iklim, seperti banjir, perubahan cuaca serta peningkatan muka air laut.  Semua ini merupakan fenomena yang menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan ekonomi.  Emisi gas rumah kaca (GRK) yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim harus dicegah melalui investasi pada sektor energi bersih dan berkelanjutan serta infrastruktur yang bersifat ramah lingkungan.  Usaha-usaha untuk mempertahankan suatu iklim yang aman sejalan dengan program nasional Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial."

Pemerintah Indonesia mewakili seluruh rakyat Indonesia serta suara-suara dari seluruh negara berkembang telah siap untuk memimpin dalam menangani isu-isu perubahan iklim dalam hal-hal yang konkrit dan oleh karena itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan pelaksanaan Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim (COP 13 – COP/MOP3) pada bulan Desember 2007.

Sementara itu, UNFCC yang diwakili oleh Executive Secretary, Yvo de BOER menyatakan bahwa tujuan terpenting COP13 adalah untuk menghasilkan kesepakatan yang akan mencakup beberapa isu penting berikut ini:

  1. Insentif finansial yang mengakomodir kepentingkan semua pihak, baik di negara maju maupun di negara berkembang.

  2. Sebuah Kesepakatan baru mengenai:

    1. Perubahan iklim merupakan permasalahan global, yang membutuhkan solusi global, termasuk partisipasi Amerika Serikat dan Australia.

    2. Penentuan target-target yang kuat sangat diperlukan, yang akan mencegah peningkatan suhu global yang bersifat merusak.  Hal ini berarti penurunan emisi 60 hingga 80% dalam pertengahan abad ini.

    3. Partisipasi negara-negara berkembang utama seperti India dan Cina. 

    4. Negara-negara industri perlu memimpin dengan cara menyetujui target-target ambisius dalam penurunan emisi.  Negara-negara Uni Eropa secara unilateral telah menyetujui penurunan emisi sebesar 20-30% pada tahun 2020, negara-negara industri lainnya harus dapat mengikuti target tersebut.

    5. Pasar karbon serta mekanisme-mekanisme berbasis pasar yang fleksibel merupakan hal yang sentral untuk mencegah terjadinya perubahan iklim. 

Berbagai negosiasi harus dimulai di Indonesia yang harus dapat diselesaikan pada tahun 2009 atau paling lambat 2010.  Hal ini dimaksudkan agar kesepatan baru tersebut dapat diratifikasi oleh parlemen pada tahun 2012, pada saat periode komitmen pertama Protokol Kyoto berakhir.

COP13/MOP3 juga diharapkan dapat membahas isu-isu pada sektor kehutanan yang selama ini tidak cukup diwakili di bawah skema CDM saat ini.  Sampai saat ini, hanya satu proyek CDM kehutanan yang terdaftar di antara keseluruhan 491 proyek CDM di seluruh dunia yang terdaftar.  Sejak deforestasi menimbulkan 20% emisi GRK, diperlukan suatu pendekatan yang lebih fleksibel sehingga negara-negara berkembang dapat menghindari terjadinya deforestasi.

Sumber:
Komunikasi/Humas
Asdep Urusan Edukasi dan Komunikasi
e-mail : humas@menlh.go.id

Kerjasama

  • Luar Negeri
  • Dalam Negeri
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor