KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Utang dibuat karena dirayu atau terpaksa. Utang “rayuan” datang karena tawaran menggiurkan bunga rendah dan prosedur mudah, sedangkan utang “paksaan” datang karena kondisi defisit atau bangkrut. Untuk konteks hubungan antar negara, utang kadang hadir sebagai bentuk keeratan dua pemerintah, atau malah keinginan kreditor untuk tetap terikat dengan debitor. Namun demikian, pada akhirnya utang adalah ikatan kepercayaan yang kalau tidak berjalan lancar akan berubah menjadi ikatan pemaksaan.

Utang negara menempatkan sebuah negara, berikut seluruh isinya, sebagai pihak pengutang. Artinya, kalau harus membayar cicilan, semua unsur yang tidak ikut menikmatipun harus turut bertanggung jawab untuk membayarnya. Memang ada bantahan yang mengatakan bahwa utang negara bisa dipilah menjadi utang pemerintah dan utang swasta. Tapi, mana ada utang pemerintah, khususnya di Indonesia ini, yang hanya eksklusif jadi beban pemerintah saja? Lebih jelek lagi, bisakah kita menunjuk utang swasta yang hanya eksklusif jadi beban swasta tersebut saja?

Logikanya, utang negara hanya layak ada kalau dibutuhkan investasi tambahan untuk meningkatkan nilai produksi yang nilai tambahnya lebih besar daripada bunga dan lainnya. Utang sebuah negara yang punya sumber daya ekonomi besar seperti Indonesia harusnya datang dan kalkulasi logis agar negara menjadi lebih kaya, bukan semakin miskin. Celaka besar kita semua ketika kalkulasi logis ternyata tidak masuk dalam hitungan kebutuhan mengutang kita kini.

Pengalaman berutang kita yang penuh dengan korupsi, manipulasi, dan penyaluran dana yang amat salah sasaran menjadikan kita dalam jebakan gali lubang tutup lubang yang semakin rasanya tidak ada lagi jalan keluar dari lingkaran setan ini. Lebih gawat lagi, rakyat mau tidak mau kini ditempatkan sebagai salah satu pihak yang harus turut membayar. Padahal, banyak sekali diantaranya yang tidak pernah menikmati “nilai tambah” utang-utang yang dibuat itu.

Berdasarkan perkiraan kasar tahun 2000, rata-rata setiap anak yang lahir di Indonesia sudah langsung dibebani cicilan sebesar US$ 679 atau sekitar enam sampai tujuh juta rupiah yang dapat membiayai 3 ton beras kelas sedang. Mengikuti standar kecukupan beras Sayogo, bayi baru lahir ini sudah harus “dirampok” jatah berasnya selama 12 tahun. Lebih buruk lagi, dengan ambang batas normal Debt Service Ratio pada bilangan 25%, DSR kita sudah sebesar 314.11 %, alias nyaris 13 kali di atas ambang normal. Betul-betul “celaka tigabelas”. Ini menjadi gambaran betapa sudah tidak manusiawinya beban utang kita.

Usaha penjadwalan utang, seperti yang dikejar oleh pemerintahan Megawati di Paris Club, jelas bukan usaha keluar dari jerat utang dan meringankan beban rakyat. Penundaan adalah sama dengan melemparkan beban kepada generasi mendatang. Gambaran ketidakmanusiawian utang dan usaha rezim pemerintahan kini dalam mengatasinya makin jelas, dimana bisa diibaratkan dalam pepatah plesetan: orang tua foya-foya menyengsarakan anak-cucu sendiri.

Ketika kemudian satu-satunya pilihan untuk mengejar pembayaran utang adalah dengan memanfaatkan harta “terakhir” kita, yaitu eksploitasi sumber daya alam, gambaran utang menjadi luar biasa mengerikannya. Mengapa? Karena dalam rangka membayar utang kapital tersebut kita jadi berutang secara ekologis kepada generasi mendatang negara kita, bahkan juga generasi mendatang seluruh dunia. Diprediksikan bahwa eksploitasi sumber daya alam kita menyebabkan kita berutang ongkos pemulihan ekologi yang jumlahnya sedikitnya 4 kali dari total utang kita saat ini. Tentu saja perhitungan itu tidak akurat, bahkan terlalu optimis, karena siapa yang dapat mengukur jumlah kerugian hilangnya segala potensi sumber keanekaragaman hayati kita?

Persoalan kredibilitas pemerintah yang rendah serta masih adanya “cadangan” harta kekayaan slam menjadi alasan kreditor dan “sobat-sobat”nya untuk memaksakan berbagai persyaratan ketat agar kita tidak ngemplang. Oleh sebab itu, bisa diterima kalau mulai bermunculan pemikiran untuk menggeser pemerintah dalam melakukan tawar-menawar utang. Gerakan masyarakat sipil (“civilisasi”) yang cerdas dan tidak berdasarkan kekerasan menjadi alternatif jawaban yang menarik dalam menyelesaikan lingkaran setan utang kita, karena kreditor akan dihadapkan pada pilihan tawar menawar yang didasarkan atas platform yang tidak dapat mereka hindari dan manipulasi: hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan hidup.

Globalisasi utang disiasati dengan “civilisasi” ekologi. Itulah kurang lebih agenda perjuangan banyak pihak dalam KTT yang akan datang, dan dalam kerangka yang lebih konseptual, PrepCom IV di Bali.

“Civilisasi” Ekologi

Ketika Agenda 21 yang disepakati di Rio bukannya menunjukkan hasil tetapi lebih banyak memperlihatkan kegagalan, baru disadari bahwa permasalahan ekologi yang kompleks dan terkait dengan berbagai aspek kehidupan tidak akan dapat teratasi apabila keadilan sosial tidak ditegakkan. Keadilan sosial disini tidak lagi hanya bicara keadilan antar kelompok atau “kelas” sosial-ekonomi-budaya, tetapi juga menembus dimensi waktu, yaitu keadilan antara generasi kini dengan generasi mendatang.

Aliran advokasi ekologi kemudian menunjuk bagaimana kunci kegagalan pencapaian keadilan sosial ternyata terletak pada hegemoni kekuasaan, baik kekuasaan politik, ekonomi, maupun budaya. Pemerintahan suatu negara, kelompok pemegang modal besar, dan “oligopoli” negara-negara maju, adalah komunitas-komunitas superior yang cenderung selalu mengabaikan suara pihak-pihak lain (apalagi pihak yang lemah), sekaligus mematahkan konsep keadilan sosial. Tidak heran kalau Agenda 21, apalagi di Indonesia, tidak bakal pernah tercapai dengan baik.
Civilisasi ekologi yang menempatkan peran masyarakat sipil dalam usaha pembangunan berkelanjutan dan pelestarian Lingkungan, adalah satu-satunya cara untuk dapat memenuhi himbauan Rio. Bahkan, untuk dapat memastikan KTT di Afrika Selatan nanti tidak seperti berjalan di tempat, peran aktif dan penuh masyarakat sipil dalam pembicaraan adalah sebuah keharusan.

Siapa sebenarnya masyarakat sipil yang dimaksud ini?

KTT Rio sepuluh tahun yang lalu membuat kategori major groups non pemerintah yang antara lain terdiri dari wanita, anak-anak, pemuda, LSM, buruh, petani, nelayan, dan akademisi. Namun demikian, pada prakteknya, mereka lebih sering direpresentasikan dan digerakkan oleh satu golongan masyarakat sipil yang dalam tradisi pemikiran Barat disebut sebagai kelas menengah. Kelas menengah ini terdin dari wakil-wakil major groups tersebut yang punya independensi politik, sosial, dan ekonomi cukup tinggi.

Sayangnya, Indonesia tidak secara persis punya lapisan golongan masyarakat seperti itu. Tanpa menutup mata dengan munculnya lapisan kecil yang “berbeda”, kelas menengah kita cenderung semu dan mudah dikooptasi oleh kelas atas. Namun, kelompok ini bukannya tidak potensial menjadi penggerak pelestarian lingkungan. Selain punya pendidikan yang cukup, kelompok ini punya jaringan sosial-budayaekonomi yang luwes dan kemampuan (tentunya bila dibarengi kemudan) untuk menjadi independen secara politik dan ekonomi. Kelompok ini bisa bekerjasama dengan kelas atas, dan bisa menjadi motor atau inspirasi bagi kelompok masyarakat awam tanpa terjebak dalam ikatan birokratis.

Setidaknya ada lima kategori kelas menengah di Indonesia yang bisa jadi penggerak usaha pembangunan berkelanjutan dan pelestarian Lingkungan, yaitu: (1) selebriti, tokoh masyarakat, dan media massa, (2) para pekerja manajerial dan wiraswasta, (3) aktivis politik dan LSM, 4) kalangan akademis dan mahasiswa, serta (5) pemimpin agama atau etnik masyarakat. Kelima contoh wakil kelas menengah Indonesia ini punya derajat independensi terhadap kooptasi pemerintah dan kalangan bisnis kuat yang berbeda-beda, namun punya kekhasan kekuatan masing-masing.

Kalau ditilik dari pertumbuhannya, kelompok kelas menengah kita punya porsi kontribusi ekonomi yang cukup dan cenderung semakin meningkat. Dari sudut kontribusi politik, perannya bahkan sampai pada tahap signifikan. Jelas kondisi pembebanan utang negara ke pundak mereka menjadi isu yang sensitif, dan usaha untuk menjadikan mereka tulang punggung civilisasi ekologi adalah sangat strategis.

Dalam skala nasional, persiapan menuju KTT di Afrika Selatan menunjukkan betapa “malu-malunya” pengakuan atas partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan, Perwakilan masyarakat sipil masih harus berteriak-teriak sendiri untuk mengkampanyekan eksistensinya, dan dialog politik untuk menyusun agenda yang kompak antara pemerintah dan masyarakat terlihat seadanya. Hal ini jelas bisa jadi bumerang pada saat proses negosiasi utang dalam rangka perlindungan ekologi. Di satu sisi, negosiasi utang hanya legitimate kalau dilakukan oleh pemerintah. Tetapi bila pemerintah tidak benar-benar melibatkan masyarakat sipil sebagai mitra, maka jangan-jangan civilisasi ekologi yang disodorkan kemudian hanya jadi “janji surga” dan pelaksanaannya kembali basa-basi. Kalau sudah begitu, percuma saja usaha kita untuk menyelenggarakan perhelatan akbar PrepCom IV ini, karena mencuri momenpun tidak bisa.