KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0306/13/daerah/331887.htm
Jumat, 13 Juni 2003

Waduk Raksasa Bisa Bermunculan

JIKA melihat wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan dari udara,
akan terlihat lubang-lubang menganga berwarna hitam kelam. Sekilas
bentuknya persis seperti kawah besar tanpa gunung yang menyerupai bopeng
sedalam 50-200 meter di permukaan Bumi. Bentuknya tidak beraturan dan saat
musim hujan beberapa lubang di antaranya digenangi air sehingga persis
seperti danau raksasa.

Lubang itulah yang merupakan sisa pertambangan batu bara. Setelah kegiatan
penambangan batu bara dilakukan, areal bekas tambang dibiarkan telantar.
Bukan cuma dilakukan perusahaan pertambangan tanpa izin (PETI), tetapi
kegiatan serupa juga dilakukan perusahaan-perusahaan resmi yang mengantongi
berbagai perizinan.

Janji untuk melakukan reklamasi setelah penambangan berakhir, pada
kenyataannya tak pernah dilakukan. Begitu batu bara berhasil dikuras dari
perut Bumi, bekas areal tambang pun dibiarkan telantar dan tak dipedulikan
pengusaha.

Alasan klasik yang sering dikemukakan pengusaha karena belum dimilikinya
teknologi yang memadai untuk melakukan reklamasi atau rehabilitasi areal
bekas pertambangan batu bara. Alasan lain yang kerap dikemukakan, biaya
reklamasi sangat besar sehingga tidak cukup dana untuk melakukan reklamasi.

Padahal kalau pengusaha serius mau memelihara lingkungan, sebenarnya hasil
tambang yang diperoleh pengusaha di Kaltim dan Kalsel cukup jika sebagian
kecil saja disisihkan untuk merehabilitasi areal bekas tambang karena
jumlah batu bara yang berhasil dikeruk luar biasa banyaknya. Bahkan dari
total produksi batu bara nasional, rata-rata setiap tahun sekitar 52 persen
di antaranya dihasilkan dari Provinsi Kaltim dan sekitar 26 persen di
antaranya dihasilkan dari Kalsel.

Pada tahun 2000, misalnya, dari total produksi batu bara nasional yang
mencapai 75,8 juta ton, Kaltim memberikan kontribusi 38,04 juta ton dan
Kalsel 27,2 juta ton. Begitu pun pada tahun 2001, dari total produksi batu
bara nasional yang mencapai 92,5 juta ton, separuhnya atau sekitar 48,2
juta dihasilkan dari Kaltim dan 33,4 juta ton dihasilkan dari Kalsel.

Karena itu sungguh tak masuk akal, jika pengusaha berdalih tidak memiliki
dana untuk melakukan rehabilitasi areal bekas tambang. Keengganan melakukan
rehabilitasi di areal sisa tambang, lebih disebabkan tidak adanya rasa
tanggung jawab pengusaha untuk menjaga kelestarian lingkungan.

“Banyak pengusaha pertambangan di Kalimantan Timur yang hanya mengejar
nilai ekonomis, sedangkan dampak lingkungannya tidak pernah diperhatikan,”
kata Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda)
Provinsi Kaltim Kaspoel Basran.

Kondisi ini dalam praktik di lapangan masih ditambah lagi dengan penegakan
hukum yang masih lemah dari aparat pemerintah. Jangankan menindak pengusaha
yang tidak melakukan rehabilitasi areal bekas tambang, kegiatan PETI yang
dilakukan di depan mata petugas dibiarkan tanpa tindakan apa pun. Alih-alih
menindak, justru aparat pemerintah dan petugas keamanan secara
terang-terangan bekerja sama dengan oknum pengusaha sehingga kegiatan
tambang batu bara ilegal terus berlangsung.

“Semestinya rehabilitasi areal sisa tambang merupakan bagian dari kegiatan
pertambangan yang tidak bisa dipisahkan, mulai dari eksplorasi, konstruksi,
eksploitasi, hingga penutupan sisa tambang,” kata Asis Djajadiningrat, Guru
Besar Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Bandung (ITB).

Namun kenyataannya, kewajiban melakukan rehabilitasi tidak pernah dilakukan
pengusaha. Karena itu, tidak mengherankan jika kemudian “bopeng” sisa
tambang batu bara yang luasnya ratusan hingga ribuan hektar bermunculan di
sana-sini. Tidak menutup kemungkinan beberapa tahun mendatang, areal bekas
tambang batu bara tersebut menjadi danau raksasa yang bermunculan di
berbagai wilayah Kaltim dan Kalsel.

KEKHAWATIRAN akan semakin banyaknya “bopeng” sisa pertambangan batu bara di
Kaltim dan Kalsel, tidaklah berlebihan. Ini disebabkan dari cadangan batu
bara yang tersedia dan baru dimanfaatkan sebagian kecilnya saja-tidak
sampai satu persen-sudah menimbulkan dampak yang luar biasa bagi lingkungan.

“Jika seluruh cadangan batu bara yang tersedia dimanfaatkan dan tidak
disertai dengan rehabilitasi lingkungan sisa tambang, tidak terbayang
bagaimana kerusakan lingkungan yang bakal terjadi,” kata Awang Faroek
Ishak, mantan Bupati Kutai Timur, salah satu daerah penghasil batu bara
terkemuka di Kaltim.

Cadangan batu bara Indonesia pada tahun 2001 diprediksikan sekitar 44,2
miliar ton yang tersebar di berbagai daerah. Dari cadangan batu bara
sebanyak itu, yang diproduksi baru sekitar 92,5 juta ton atau tak sampai
0,5 persen dari cadangan yang tersedia. Begitu pun pada tahun 2002, dari
cadangan batu bara yang diperkirakan sekitar 52 miliar ton, yang sudah
diproduksi baru 103 juta ton atau baru sebagian kecilnya saja.

Namun, meski baru sebagian kecil yang dimanfaatkan, kerusakan lingkungan
yang ditimbulkannya sudah luar biasa besarnya. Ini antara lain disebabkan
pengusaha lebih menyukai pola pertambangan terbuka. Sebaliknya, pola
pertambangan tertutup (underground mining) kurang disukai pengusaha karena
biayanya mahal dan risiko kecelakaannya sangat tinggi (high cost and high
risk).

Kegiatan tambang batu bara secara terbuka inilah yang paling banyak
menimbulkan kerusakan lingkungan. Bukan sekadar munculnya “bopeng-bopeng”
sisa tambang, tetapi areal hutan alam juga ikut terkikis habis. Ini
disebabkan, di seluruh Indonesia areal hutan yang dijadikan areal tambang
sekitar 66 juta hektar.

Jadi, pemegang kuasa pertambangan batu bara memiliki keuntungan ganda.
Mereka membabat hutan dan setelah kayu hasil hutan dijual dengan harga
tinggi, mereka masih mempunyai hak untuk mengelola areal pertambangan di
bawahnya. Tidak heran dengan cara seperti ini, laju pengrusakan hutan di
Indonesia sangat besar, mencapai 2,4 juta hektar setiap tahun.

Hutan yang rusak ini termasuk di dalamnya kawasan hutan lindung.
Undang-Undang Pasal 38 Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang secara
tegas melarang hutan lindung digunakan untuk areal pertambangan terbuka,
tidak pernah diperhatikan pengusaha pertambangan batu bara.

Dalam praktik di lapangan, bukan cuma kerusakan hutan yang diakibatkan
kegiatan pertambangan batu bara. Kegiatan pertambangan umumnya menggunakan
alat-alat berat atau lazim disebut A2B. Saat alat-alat berat ini
dioperasikan, jalan yang dilewati menjadi rusak karena jalan tidak
dirancang untuk dilalui alat-alat berat, serta debu yang dihasilkannya
sangat membahayakan kesehatan.

“Dampak lain pertambangan batu bara yang tidak terkendali ini adalah
terkelupasnya lahan sehingga menyebabkan lahan kritis, serta pada jangka
panjang menyebabkan perubahan suhu dan iklim,” kata Kepala Bapedalda Kaltim
Kaspoel Basran.

Pertambangan batu bara yang tidak terkendali juga menyebabkan sungai-sungai
yang digunakan untuk angkutan batu bara ikut tercemar berbagai zat kimia
berupa senyawa, di antaranya belerang (S), merkuri (Hg) asam sianida (HCn),
mangan (Mn), asam sulfat (H2) dan zat kimia lainnya. Padahal di Kaltim yang
berpenduduk sekitar 2,6 juta jiwa, sekitar 85 persen di antaranya
memanfaatkan langsung sungai untuk kebutuhan sehari-hari.

KERUSAKAN lingkungan akibat pertambangan sebenarnya tidak perlu terjadi,
jika aturan hukum yang berlaku benar-benar dipatuhi. Sayangnya hukum hanya
berlaku di atas kertas dan tidak pernah dilaksanakan di lapangan. Padahal,
dalam UU No 11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal
30 secara tegas menyatakan: “Apabila selesai melakukan penambangan dan
galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang kuasa pertambangan yang
bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak
menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya.”

Namun, ketentuan ini dalam praktik di lapangan tidak pernah dipatuhi
pengusaha. Aparat pemerintah mempunyai 1.001 macam dalih untuk mengabaikan
ketentuan ini.

“Banyak kendala untuk melakukan pengawasan di areal bekas tambang batu
bara. Selain sarana dan prasarana kurang memadai, wilayah pemantauan
terlalu luas, dan lokasi pertambangan jauh di pedalaman serta dana untuk
operasional pengawasan sangat minim,” kata Kaspoel Basran.

Selain itu, lanjut Kaspoel, kewenangan antara pusat dan daerah belum
selaras dalam melakukan pengawasan areal bekas pertambangan. Bahkan seiring
dengan pelaksanaan otonomi daerah antara kabupaten dan provinsi saling
berebut dalam memberikan izin pertambangan, tetapi dalam aspek pengawasan
saling melemparkan tanggung jawab.

AREAL bekas tambang batu bara sampai saat ini tidak memiliki manfaat apa
pun bagi masyarakat sekitar lokasi pertambangan, apalagi bagi perekonomian
daerah. Bukannya memberikan kontribusi, malahan areal sisa tambang tersebut
menjadi beban bagi masyarakat karena lingkungan yang terlanjur rusak.

“Bagi kami mungkin suatu perkecualian. Karena sejak mulai beroperasi sampai
Agustus 2002 lalu, sekitar 1.860 hektar areal bekas tambang sudah
direhabilitasi,” kata Noke Kiroyan, Presiden Direktur PT Kaltim Prima Coal
(KPC) yang memiliki areal pertambangan seluas 90.960 hektar di Kaltim dan
yang sudah dibuka sekitar 5.865 hektar.

Upaya rehabilitasi tersebut, menurut Noke Kiroyan, dimulai sejak awal
melalui pengendalian air asam tambang. Sedangkan pada areal bekas tambang,
dilakukan penanaman beberapa jenis pohon lokal serta sedang diuji coba
penanaman beberapa tanaman budidaya seperti kelapa sawit, kakao, kemiri,
kopi, sukun, jamu mede, aren, melinjo, dan durian.

Meski demikian, menurut mantan Bupati Kutai Timur Awang Faroek Ishak,
berdasarkan pengalaman di lapangan, upaya revegetasi atau rehabilitasi ini
tidak seluruhnya berhasil mengembalikan fungsi lingkungan dan ekonomis
areal hutan. Fungsi lingkungan, misalnya, tidak mungkin areal hutan
rehabilitasi ini kembali menjadi habitat berbagai jenis satwa liar yang
terlanjur hilang, kabur, atau bahkan diburu saat pembukaan areal tambang.

“Mendatangkan satwa sekaligus menjadikan areal hutan rehabilitasi sebagai
habitat satwa liar, bukan main sulitnya dan bahkan kecil kemungkinannya,”
kata Awang.

Kalaupun ada yang menyatakan berhasil melakukan rehabilitasi dengan menanam
beberapa jenis pohon, lanjut Awang, seperti pohon meranti, kapur, dan
keruing, nilai ekonomisnya hampir tidak ada. Dibutuhkan waktu sekitar 35
tahun agar kayu-kayu tersebut bisa bernilai komersial.

“Karena itu, untuk penanganan areal bekas tambang di masa yang akan datang,
pemerintah harus membuat peraturan yang memadukan aspek lingkungan,
ekonomis, dan sosial,” kata Awang.

Justru peraturan ini yang sampai sekarang belum ada. Kalaupun ada peraturan
seperti undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan,
peraturan tersebut hanya berlaku di atas kertas dan praktiknya seperti jauh
panggang dari api. Karena itu kekhawatiran sejumlah kalangan bisa saja
terbukti, di Kaltim dan di Kalsel bisa bermunculan “bopeng-bopeng” menganga
atau danau-danau baru yang merupakan areal bekas pertambangan batu bara.
(TRY HARIJONO)